2 Aleg Bangkep Beda Cara Pandang Soal Tambang Batu Gamping
Bangkeppos.com, SALAKAN- Aktivitas tambang batu gamping yang rencananya akan segera beroperasi di sejumlah desa di kawasan pulau peling, kabupaten Banggai kepulauan, mendapat respon pro dan kontra dari sejumlah anggota DPRD kabupaten Bangkep. Salah satunya, dari Ketua Fraksi PKB DPRD Bangkep, Uturinus Gunawan.
Wakil rakyat 3 periode ini, mengaku khawatir dengan masuknya pertambangan di Bangkep. Menurut Uturinus, selain merusak ekosistem karst untuk sumber air dan ketahanan pangan lokal, aktivitas tambang itu juga, dinilainya bisa mengancam kehidupan masyarakat dan keanekaragaman hayati di titik lokasi penambangan.
Atas dasar itu, Uturinus menyatakan sikap tegas menolak aktivitas pertambangan masuk di bangkep.
“Apapun alasannya, secara pribadi saya tetap menolak ketika aktivitas pertambangan masuk di daerah ini (Bangkep),” tegasnya, Selasa (30/9/2025) saat berbincang santai dengan sejumlah wartawan, di ruang fraksi PDIP.
Sebagai refresentatif wakil rakyat di parlemen Bangkep, Uturinus juga meminta kepada pemerintah daerah untuk punya sikap yang sama dengan dirinya, terutama pada soal pemberian izin tambang.
Penolakan itu bagi Uturinus, tentu dilandasi dengan pertimbangan peraturan perlindungan karst dan sumber air.
“Sebab itu akan sangat berpotensi mengancam sumber kehidupan masyarakat di titik lokasi penambangan,” terangnya.
Sikap dan cara pandang Uturinus dalam melihat soal aktivitas tambang batu gamping di Bangkep, berbeda dengan Winto, salah satu koleganya di DPRD.
Jika Uturinus menolak keras tambang, tapi tidak bagi Winto. Winto justru punya cara pandang lain yang berseberangan dengan Uturinus. Perbedaan kedua sudut pandang itu, tentu didasari dengan masing-masing alasan yang cukup relevan.
Winto, misalnya. Dia mengaku legowo dengan soal tambang masuk bangkep karena diperhadapkan dengan kondisi dan situasi daerah saat ini.
“Artinya, kita boleh saja menolak tambang dengan sekeras-kerasnya. Tetapi harus ada solusi lain yang bisa memberi harapan untuk kesejahteraan masyarakat kita, terutama pada soal peningkatan pendapatan daerah,” kata politikus partai PKS Bangkep itu.
Jadi, lanjut dia, boleh saja pemerintah daerah menolak keras secara lebih ekstra terhadap aktivitas pertambangan di Bangkep, namun, lagi-lagi, kata Winto, sektor pariwisata, perikanan dan pertanian harus menjadi sandaran prioritas dan fokus utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Nah, faktanya saat ini tidak demikian. Bahkan, beberapa sektor andalan di bangkep yang dianggap punya peluang besar menggenjot PAD, justru ibaratnya seperti orang buta dan tuli. Tak memberi dampak apa-apa bagi masyarakat dan daerah ini. Lantas, potensi apa yang bisa diandalkan selama ini untuk bisa mendongkrak pendapatan daerah kita?,” tukasnya. (ir)
