Fraksi PDIP DPRD Bangkep Tekankan Soal Orientasi dan Efisiensi Kualitas Belanja Daerah
Bangkeppos.com, SALAKAN- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangkep memberikan masukan dan saran penting terkait arah kebijakan dalam rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi PDI-P DPRD Bangkep, Veririanus Lamasang, menyatakan, sebelum fraksinya menerima penyampaian keterangan Bupati atas rancangan KUA-PPAS 2026 untuk ditindaklanjuti di tingkat Banggar dan TAPD, fraksi PDI-P juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Veririanus menegaskan, orientasi rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2026 harus bisa memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, kesehatan, pendidikan dan sektor pariwisata.
Selain itu juga, lanjut dia, rancangan KUA-PPAS 2026 harus bisa mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan potensi lokal.
“Upaya itu bisa dilakukan melalui penajaman prioritas program, serta sinergi lintas sektor dalam implementasi kebijakan anggaran,” paparnya, saat membacakan pandangan Fraksi PDIP pada rapat paripurna terkait penyampaian keterangan bupati atas rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2026, Senin (13/10/2025).
Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa arah kebijakan dalam rancangan KUA-PPAS 2026 sangat tepat, jika diarahkan pada penguatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi daerah.
“Termasuk pada soal pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia,” kata Veririanus.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan juga fokus menyoroti persoalan kasus asusila terkait eksploitasi anak di bawah umur yang terjadi di desa Sambulangan, kecamatan Bulagi Utara, yang kini menyita banyak perhatian publik.
Olehnya itu, Fraksi PDI-P meminta kehadiran dan tanggungjawab pemda dan DPRD dalam menyikapi kasus tersebut. Sehingga ke depannya diharapkan kasus serupa tidak lagi terulang.
“Sebab peristiwa yang memilukan itu terjadi disebabkan karena faktor ekonomi,” tandasnya. (ir)
