Ketua DPRD Bangkep Jelaskan Soal Pemangkasan Belanja di OPD Imbas dari Menurunnya APBD
Bangkeppos.com, SALAKAN- Pemangkasan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai akibat dari kondisi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak stabil atau menurun. Kondisi ini juga adalah langkah yang umum dilakukan oleh pemerintah daerah.
Ketua DPRD Bangkep Arkam Supu menyebutkan, total APBD Bangkep kurang lebih Rp800 miliar. Dari total angka itu, sebanyak Rp4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai. Belum lagi untuk gaji PPPK (P3K) paruh waktu.
“Belanja pegawai kurang lebih Rp4 miliar. Gaji P3K paruh waktu juga kurang lebih Rp16 miliar. Itu belum ditambah dengan pembayaran gaji 13-14. Sehingga totalnya bisa diperkirakan mencapai Rp18,9 miliar,” jelasnya.
Pembiayaan belanja ini yang memaksa anggaran APBD wajib untuk dialokasikan. Belum lagi, kata Arkam, pembiayaan untuk kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak dan harus didahulukan, seperti penanganan bencana atau krisis kesehatan.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan DPRD Bangkep Irwanto IT. Bua, juga menegaskan, pemangkasan anggaran di beberapa OPD dilakukan bukan karena disengaja. Melainkan karena situasi keuangan daerah.
“Untuk pemangkasan anggaran belanja di OPD, itu bukan karena kami tega. Tetapi ini karena kondisi keuangan daerah kita,” jelas Iwan dihadapan para kepala OPD saat paripurna penetapan rancangan APBD 2026 kemarin.
Menurutnya, banyak program atau kegiatan yang terpaksa harus dikaji ulang pasca rasionalisasi anggaran dilakukan oleh Banggar-TAPD. Terutama soal program kegiatan yang kurang prioritas.
“Ini juga penting untuk memastikan efisiensi dalam belanja daerah dan menjaga keseimbangan fiskal daerah kita,” tukasnya. (ir)
