Soroti Pinjaman Rp57 Miliar, Fraksi KKS: Jangan Pembangunan Hari Ini Bebankan Masa Depan
Bangkeppos.com, SALAKAN— Rencana Pemerintah Daerah mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp57 miliar dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan tajam dari Fraksi Kebangkitan, Keadilan dan Solidaritas (KKS).
Setelah dikurangi penyertaan modal Rp4,6 miliar, sisa pembiayaan netto yang akan ditarik mencapai Rp52,4 miliar, angka yang dinilai memerlukan kejelasan terbuka dan mendasar sebelum disetujui.
Juru Bicara Fraksi KKS DPRD Kabupaten Bangkep, Winto, S.H., mengakui pinjaman sejatinya bisa menjadi alat percepatan pembangunan jika tepat sasaran, produktif, dan terukur.
“Tanpa kepastian itu, angka puluhan miliar rupiah justru berisiko menjadi beban yang ditanggung bertahun-tahun ke depan,” ujar Winto, saat menyampaikan pandangan fraksi pada rapat paripurna penyampaian keterangan bupati atas nota keuangan rancangan APBD 2027, Rabu (7/10/2026).
Karenanya, lanjut Winto, Fraksi KKS menuntut Pemerintah Daerah menjawab sembilan pertanyaan krusial secara terbuka dan transparan:
– Untuk apa saja dana Rp57 miliar itu digunakan?
– Bagaimana dasar perhitungan kemampuan daerah mengembalikannya?
– Berapa jangka waktu pelunasan?
– Berapa besaran bunga dan seluruh biaya pinjaman?
– Berapa total kewajiban yang harus dibayar sampai lunas?
– Dari sumber pendapatan mana cicilan pokok dan bunga akan diambil?
– Apakah proyek yang dibiayai memiliki manfaat ekonomi yang nyata dan terukur?
– Apakah mampu menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau sekadar menumpuk aset tak menghasilkan uang?
– Bagaimana jika kemampuan fiskal daerah justru menurun di masa mendatang?
Pertanyaan-pertanyaan itu, kata Winto, bukan sekadar daftar periksa administratif, tetapi itu semacam penjagaan, agar beban utang tidak jatuh ke pundak warga di tahun-tahun mendatang.
“Jangan sampai pembangunan hari ini dibayar dengan beban fiskal yang terlalu berat bagi masyarakat Banggai Kepulauan di masa depan.” tegasnya.
Ia mengingatkan, dana pinjaman wajib dialokasikan untuk hal-hal yang menghasilkan manfaat jangka panjang dan bernilai ekonomi, bukan sekadar menambal belanja rutin yang habis begitu saja.
“Jika tidak, kemewahan hari ini akan menjadi tagihan yang membebani warga Banggai Kepulauan selama bertahun-tahun ke depan,” tandasnya. (*)
