Bupati Bangkep Diminta Objektif dan Profesional Menunjuk Calon Sekda
Bangkeppos.com, SALAKAN- Tahapan kedua untuk seleksi calon sekretaris daerah kabupaten bangkep baru saja selesai, pada Jumat (22/8/2025) kemarin.
6 peserta lelang selanjutnya bersiap mengikuti tahapan pemaparan makalah dan wawancara dari tim penilai yang berasal dari sejumlah akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Pada tahapan ini, peserta lelang diminta wajib menunjukan keunggulan dan potensi diri masing-masing. Terutama, soal gagasan inovatif yang akan dilakukan ketika terpilih nanti.
Usai tahapan pemaparan makalah dan wawancara, panitia seleksi selanjutnya menyerahkan 3 usulan nama kepada bupati. Sebagai user (pemakai), bupatilah yang akan memilih diantara ketiga usulan pansel.
Keenam peserta lelang merupakan putra terbaik daerah banggai kepulauan. Dedikasi dan prestasi yang dicapai selama ini, harus menjadi tolok ukur dalam proses penilaian. Termasuk, soal track record dan integritas dari ke enam peserta lelang saat menjabat sebagai pimpinan OPD.
Sejumlah pimpinan redaksi media online di bangkep, meminta Bupati Bangkep Rusli Moidady agar tetap objektif dan profesional dalam menentukan pilihannya.
“Sebab dari keenam peserta lelang, dua peserta diantaranya disebut-sebut masih punya garis kekerabatan dengan bupati,” ujar Samsir, salah satu pengurus SMSI kabupaten Bangkep, Divisi Pengembangan Organisasi, yang juga pimpinan redaksi media suara transformasi.com, Minggu (24/8/2025).
Samsir menegaskan, integritas para calon penting dan harus dijadikan sebagai syarat mutlak dalam proses ini. Semua peserta lelang, kata Samsir, secara administrasi memang memenuhi persyaratan.
“Tetapi manajemen dan tata kelola keuangan dinas selama mereka menjabat sebagai kepala OPD, itu juga harus dipertimbangkan secara matang. Apalagi, kabarnya ada salah satu peserta yang mendapat surat cinta (rekomendasi) dari BPK Perwakilan Sulteng untuk tidak dilantik pada jabatan tinggi,” paparnya.
Sikap profesionalisme bupati dalam melihat dan mempertimbangkan sisi ini, tambah Samsir, justru menjadi jawaban atas keraguan publik terhadap dugaan unsur nepotisme dalam seleksi tersebut. “Intinya, semua penentuan keputusan ada ditangan bupati sebagai user,” tandasnya. (ir)
