Haryanto Sadardi Minta Pimpinan DPRD Prioritaskan Pembangunan MTS Kalumbatan
Bangkeppos.com, SALAKAN-Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Bangkep hari ini Sabtu (30/8/2025) genap satu tahun. Diperiode tahun pertama ini, DPRD Jumat (29/8/205) kemarin, menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang III tahun 2024-2025.
Pada momen tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bangkep Derah Pemilihan II, Haryanto L. Sadardi, meminta kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD memprioritaskan pembangunan madrasah tsanawiyah (MTS) Kalumbatan.
Pasalnya, selain kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan, juga para siswa di sekolah itu masih kerap dihantui oleh bayang-bayang ketakutan, lantaran gedung tempat mereka belajar sudah tidak layak pakai.
Atas kondisi ini, Haryanto dengan nada berapi-api dan penuh semangat, meminta dukungan kepada para koleganya untuk menempatkan hati nurani mereka dengan tanpa mengabaikan urusan lain di masing-masing di dapil.
“Pokok-pokok pikiran DPRD bagi saya, itu tidak jadi masalah, sepanjang itu bukan untuk tujuan komersil. Tapi kalau itu kita perjuangkan untuk kepentingan orang banyak, maka itu yang diwajibkan bagi anggota DPRD,” tegasnya.
Haryanto juga menyinggung soal prinsip kolektif kolegial dalam tata kerja lembaga DPRD.
“Jika kita masih mengandalkan kemampuan pimpinan DPRD untuk harus memperjuangkan semua aspirasi rakyat, maka sampai dunia kiamat pun, gedung MTS Kalumbatan pasti tidak akan bisa dibangun,” ucapnya.
Selain menyinggung soal kondisi bangunan MTS Kalumbatan, politikus PKB Bangkep ini juga menyentil kondisi jalan provinsi di wilayah dapilnya yang nyaris tidak bisa diakses oleh masyarakat. Terutama, di wilayah kecamatan Totikum Selatan.
“Dimana hati nurani kita sebagai wakil rakyat? Bahkan kita masih dengan bersenang-senang melakukan aktivitas, sementara di sisi lain, masyarakat justru masih banyak yang menjerit dan menderita. Lalu, dimana kehadiran kita sebagai wakil rakyat?,” sindirnya.
Olehnya itu, Haryanto berharap kepada seluruh koleganya sebagai refresentasi dan pemegang mandat rakyat di kabupaten banggai kepulauan, maka setiap penanganan sebuah masalah harus dilatari dengan cara pandang yang objektif.
“Sehingga kita bisa menerjemahkannya dalam sikap politik kita dalam berlembaga,” tandasnya. (ir)
