Pansus DPRD Bangkep Telaah LKPJ Bupati 2025
Bangkeppos.com, SALAKAN– Bagi sebagian orang, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau yang sering disebut LKPJ hanyalah sekadar tumpukan dokumen yang berisi angka dan catatan kegiatan.
Namun bagi Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Banggai Kepulauan, dokumen ini adalah cerminan perjalanan pembangunan selama satu tahun penuh – bukti nyata apa saja yang sudah dihasilkan, mana yang berjalan sesuai harapan, serta di bagian mana masih ada kekurangan yang harus segera diperbaiki.
Pembahasan yang dilakukan secara mendalam dan terarah ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD, Irwanto I. T. Bua, S.H., yang menekankan bahwa tugas ini bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab kepada seluruh masyarakat.
“Kami tidak sekadar membaca tulisan di atas kertas, tapi memastikan bahwa apa yang direncanakan, diatur dalam peraturan, dan dilaksanakan di lapangan itu berjalan selaras, tidak ada yang lepas atau tidak nyambung satu sama lain,” ujarnya.
Salah satu fokus utama yang dikupas adalah keselarasan dari hulu ke hilir. Mulai dari rancangan jangka panjang daerah, rencana menengah, sampai ke rencana tahunan – semuanya diteliti satu per satu.
Pertanyaan mendasar yang diajukan: apakah ide dan tujuan besar pembangunan daerah sudah benar-benar diwujudkan dalam bentuk kegiatan di tempat-tempat yang dibutuhkan warga? Apakah yang tertulis dalam dokumen perencanaan tidak sekadar menjadi janji, tapi sudah berubah menjadi manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat?
Tidak berhenti di situ, tim peninjau juga melihat sejauh mana aturan daerah berperan menjadi landasan yang kuat. Seringkali kebijakan mengalami hambatan bukan karena niatnya tidak baik, tapi karena aturan yang ada tidak jelas, tidak selaras, atau kurang diterapkan dengan benar.
Maka dari itu, pembahasan ini juga melihat apakah peraturan daerah yang ada sudah cukup mendukung pelaksanaan kegiatan, atau justru ada bagian yang perlu disempurnakan agar tidak menjadi penghambat di lapangan.
Bagian yang tidak kalah penting adalah menelisik selisih antara apa yang ditargetkan dengan apa yang benar-benar tercapai. Bukan untuk menyalahkan jika ada yang belum selesai, tapi untuk mencari tahu alasan di baliknya – apakah karena kendala alam, keterbatasan dana, proses yang kurang tepat, atau faktor lain?
Penemuan ini nantinya menjadi bahan berharga agar di tahun-tahun mendatang, langkah yang diambil bisa lebih tepat, resiko bisa diantisipasi lebih awal, dan setiap tujuan yang ditetapkan memiliki peluang besar untuk terwujud.
Perhatian juga diarahkan ke sumber daya manusia sebagai penggerak utama seluruh kegiatan. Penempatan dan pengelolaan aparatur negara menjadi sorotan: apakah orang-orang yang bertugas sudah ditempatkan di posisi yang sesuai dengan keahliannya?
Apakah kerja sama antar bagian dan instansi berjalan lancar tanpa ada tumpang tindih atau bahkan ada yang tidak terurus? Semua ini dipahami sebagai bagian tak terpisahkan yang menentukan keberhasilan setiap kebijakan yang dibuat.
Pada akhirnya, seluruh proses ini bermuara pada satu tujuan mulia: menghasilkan masukan dan saran yang tidak hanya menilai apa yang sudah berlalu, tapi juga memberi arah jelas untuk langkah ke depan.
Pembangunan yang baik bukanlah yang bebas dari kesalahan, tapi yang selalu berusaha memperbaiki diri, berjalan teratur, dan setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan seluruh rakyat Banggai Kepulauan. (*)
