Iwan Bua Ingatkan Soal Cicilan Pinjaman Daerah dan Biaya Pemilu 2028–2029
Bangkeppos.com, SALAKAN — Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Irwanto IT. Bua, menyampaikan peringatan yang bisa dibilang cukup krusial dan tidak boleh diabaikan dalam pembahasan rencana pinjaman daerah.
“Jika kita asumsikan DBH akan membayar cicilan pinjaman, maka angka itu sudah masuk sebagai pendapatan tahun berjalan. Artinya: DBH Rp22 miliar tidak bisa sekaligus dipakai menutup defisit saat ini. Kalau dipaksakan, kita harus buka diskusi ulang dari awal,” ujarnya, pada pembahasan RAPBD 2027, pada Senin (9/11/2026) di kantor DPRD.
Iwan menegaskan, bahwa persoalan pinjaman daerah itu sejatinya bukan soal angka kecil. Tapi kata dia, itu justru pada soal prinsip akuntansi dasar. Sebab menurut Iwan, jika DBH dijadikan jaminan pembayaran utang, maka ia tidak lagi tersedia untuk menambal kekurangan pada anggaran lain.
Peringatan terberat mantan jurnalis Bangkep ini yakni, menyasar tahun-tahun krusial ke depan. Menurut dia, cicilan pinjaman nantinya itu akan beriringan dengan biaya pemilu ke depan, yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi bom waktu.
“Perlu diingat bahwa pemilu akan datang tahun 2029. Artinya, 2028 dan 2029 daerah wajib menanggung biaya pemilu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kemampuan fiskal kita cukup kuat untuk membayar cicilan pinjaman dan sekaligus membiayai pemilu? Dan apakah kita punya uang untuk keduanya?,”urainya.
Iwan-sapaan akrab pria ini, juga melihat ada dua beban besar akan jatuh di waktu yang hampir bersamaan. Yakni, cicilan pokok pinjaman yang mulai jatuh tempo dan kewajiban pendanaan pemilu.
“Jika hari ini kita belum punya jawaban pasti dari mana uangnya, maka saya kira kita sedang menyiapkan masalah yang jauh lebih besar. Itu saja pertimbangan saya, pimpinan. Terima kasih.” tandasnya. (*)
