19 November 2026

Pembahasan APBD 2027 antara Banggar-TAPD, Begini Jawaban Ketua TAPD terkait Pinjaman Daerah saat Dicecar Sejumlah Anggota Dewan

Ketua DPRD Bangkep Arkam Supu saat memimpin pembahasan Rancangan APBD 2027. (Bangkeppos)

Bangkeppos.com, SALAKAN — Saat dicecar oleh sejumlah anggota DPRD soal jaminan pengembalian pinjaman daerah, Sekda sekaligus Ketua TAPD kabupaten Banggai Kepulauan, Muhammad Aris Susanto, menyampaikan penjelasan tegas dan terbuka tanpa menutup mata terhadap risiko yang ada.

Aris menjelaskan sejumlah skenario pembayaran cicilan yang direncanakan. Diantaranya;

Pertama: pinjaman disesuaikan menjadi Rp47 miliar (turun dari usulan awal Rp57 miliar).

Kedua: cicilan mulai jatuh tempo pada 2028, diperkirakan Rp23–28 miliar.

Ketiga: Dividen Rp7 miliar/tahun disisihkan selama 2 tahun, jangan dipakai untuk kebutuhan lain.

Dan yang terakhir; sisa kekurangan diambil dari DBH murni atau pendapatan lain seperti PAD.

Menurut Aris, konsekuensi meminjam, maka mulai tahun depan kita tentu harus mengurangi belanja lainnya.

“Itu sudah pasti. Kalau keinginan belanja kita masih sama seperti tahun ini dan tahun depan, maka kita akan kesulitan membayar. Makanya harus ada penghematan di seluruh OPD,” terangnya

Di sisi lain, Aris juga menjelaskan soal skenario yang diandalkan untuk membiayai pengembalian pinjaman melalui kebijakan pemerintah pusat mulai 2027.

“Guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, termasuk P3K paruh waktu diharapkan seluruhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Kemudian, konversi status ke PNS berjalan bertahap, sekitar 700 orang per tahun. Sehingga penghematan yang muncul diperkirakan lebih besar dibanding cicilan pinjaman yang harus dibayar,” terangnya.

Aris menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan yang final dan tertutup. Karena dokumen APBD 2027 belum jadi Perda. Masih ada ruang evaluasi dari provinsi dan pelaporan ke pusat.

“Jika nanti PT. SMI atau misalnya pemerintah provinsi menilai kita tidak mampu meminjam, apa boleh buat? Tapi biarkan proses ini berjalan dulu, agar kita bisa menyampaikan kebutuhan dan keluhan kita ke pemerintah pusat,” tandasnya. (*)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!