Arkam Supu: Pinjaman Daerah Rp47 Miliar Tetap Berproses, Tapi Jangan Dipaksakan

Bangkeppos.com, SALAKAN – Pembahasan rencana pinjaman daerah senilai Rp47 Miliar menjadi salah satu poin krusial dalam diskusi antara Banggar DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua DPRD Bangkep, Arkam Supu, menegaskan agar rencana pinjaman tersebut tetap dilanjutkan ke tahap verifikasi resmi, namun keputusan akhir harus sepenuhnya bergantung pada penilaian pihak berwenang.
Arkam Supu menjelaskan bahwa kesepakatan Banggar‑TAPD adalah membiarkan usulan pinjaman daerah berproses sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini bertujuan agar semua aspek fiskal, kemampuan bayar, serta kelayakan peminjaman dapat diperiksa secara menyeluruh sebelum disahkan.
Meski pembahasan di tingkat dewan dan pemerintah daerah telah berjalan, Arkam Supu mengingatkan bahwa verifikasi serta kesesuaian dari instansi berwenang menjadi penentu utama apakah pinjaman Rp47 Miliar ini dapat direalisasikan.
“Jika ternyata pada akhirnya tidak diperbolehkan, kita tentu tidak boleh memaksakan diri. Karena semua ini untuk kepentingan daerah kita bersama,” ujarnya.
Arkam tidak ingin memaksakan kehendak politik‑administrasi, apabila hasil evaluasi membuktikan bahwa kondisi fiskal daerah belum mampu menanggung beban pinjaman tersebut.
“Sebab kepentingan masyarakat Banggai Kepulauan, stabilitas APBD, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, itu juga harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Dengan demikian, meskipun rencana pinjaman daerah tetap masuk ke jalur verifikasi, seluruh elemen dewan dan eksekutif (Banggar-TAPD) diminta tetap siap menerima hasil keputusan resmi. “Apabila pinjaman dinilai layak, maka dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk program‑program strategis pembangunan daerah. Sebaliknya, apabila verifikasi menolak rencana peminjaman, pemerintah daerah dan DPRD harus segera mencari alternatif solusi pembiayaan pembangunan, agar pelayanan kepada masyarakat Bangkep tetap berjalan optimal,” tukasnya. (*)
