3 Bulan Belum Gajian, Ratusan ASN Bangkep Ancam Mogok Kerja
Bangkeppos.com, SALAKAN- Polemik keterlambatan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) tahun 2021 yang belum jalan sampai saat ini, memicu banyak persoalan mendasar. Tak hanya dirasakan oleh para pelayan publik, seluruh masyarakat di Bangkep pun turut merasakan dampak dari belum jalannya APBD tersebut.
Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) yang mengatasnamakan forum ASN bersatu itu menggelar aksi damai, Senin (29/3/2021) pagi tadi di Kantor DPRD Bangkep. Mereka para demonstran berjalan kaki dari kantor Bupati Bangkep usai apel gabungan menuju kantor DPRD. Tiba disana, mereka dikawal ketat oleh sejumlah personil Polres Bangkep.
Ketua PGRI Kabupaten Bangkep, Ikhsan Nursin menyebutkan, aksi solidaritas ASN ini dilakukan semata-mata hanya menuntut percepatan penyelesaian APBD 2021. Sebab roda perekonomian masyarakat Bangkep saat ini lumpuh total.
“Bahkan, sudah menjelang empat bulan terakhir ini, APBD Bangkep masih terseok-seok. Dan tidak ada jaminan kepastian sedikitpun, baik dari TAPD maupun dari Tim Banggar DPRD. Padahal, proses penyesuaian APBD telah selesai dilakukan,”terangnya.
Ikhsan mengatakan, pelaksanaan proses administrasi di Kabupaten Bangkep sudah berjalan hampir 17 tahun. Namun, budaya perlambatan APBD justru kerap terjadi. Rumitnya pola dan kebiasaan itu
diharapkan mendapat solusi perbaikan yang baik dari masa ke masa .
“APBD Bangkep adalah roh kita dan dapur kita bersama. Dapur seluruh rakyat banggai kepulauan. Dan aksi ini kami lakukan bukan semata-mata menyangkut hak-hak dan kesejahteraan kami sebagai ASN. Tapi juga ini menyangkut hak hajat hidup seluruh rakyat bangkep,”teriaknya.
Dikatakannya, aksi solidaritas yang mereka lakukan tanpa muatan tendensi ataupun kepentingan kelompok manapun. Tetapi, itu murni sebagai bentuk perwujudan dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
“Kami hadir disini hanya dibranding dengan pakaian coklat. Tapi sesungguhnya kami disini semua adalah rakyat kabupaten banggai kepulauan,”ungkapnya.
Menurut Ikhsan, tidak berjalannya APBD Bangkep saat ini berdampak besar pada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mereka meminta agar lembaga legislatif segera mengambil sikap tegas, mengesampingkan konflik interest dan ego sektoral, serta menyegerakan solusi terbaik untuk percepatan dan realisasi APBD Bangkep 2021.
“SILPA APBD kita daerah Kabupaten Bangkep saat ini tersisa Rp4 miliar. Dan itu tidak akan mampu mengakomodir ataupun menyiasati kebutuhan gaji ribuan ASN yang ada di Bangkep,”bebernya.
Apalagi, lanjut dia, daerah Kabupaten Bangkep tidak punya perusahaan besar seperti LNG, yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. (ir)
