Komisi 2 DPRD Bangkep Minta Eksekutif Bikin Perencanaan yang Matang
Setidaknya, lanjut Politikus PDIP Bangkep itu, Bapeda-Litbang bisa melihat dan meneliti apa yang menjadi program prioritas dalam perencanaan daerah untuk tahun anggaran 2022.
Sebab menurutnya, perencanaan program daerah yang disusun oleh sejumlah OPD teknis, dinilainya belum menyasar pada kebutuhan dan skala prioritas.
“OPD yang kami maksud misalnya, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Perhubungan dan Perumahan,” sebutnya, Kamis (10/2/2022) kemarin, di ruang rapat DPRD.
Pernyataan Syahrudin tersebut merupakan buntut dari hasil monitoring lapangan Komisi 2 selama sepekan terakhir.
Sementara, Burhan Alelaga, Anggota Komisi 2 lainnya, juga angkat bicara. Burhan menegaskan, Bappeda-Litbang wajib meneliti kembali setiap perencanaan usulan program sejumlah OPD.
“Agar kedepannya, setiap program yang dilaksanakan benar benar sesuai serta mengutamakan kebutuhan program prioritas,” ujar Politikus Partai PBB Kabupaten Bangkep itu.
Komisi 2 sengaja menyorot masalah perencanaan program daerah. Sebab pihak eksekutif dikabarkan dalam waktu dekat ini akan melakukan penetapan perkada APBD 2022.
Lewat kesempatan itu, Komisi 2 DPRD mengupayakan sinergitas usulan perencanaan program kegiatan oleh mitra kerja OPD, betul-betul menyentuh pada kepentingan masyarakat banyak.
Rapat dengar pendapat tersebut, turut dihadiri Sekda Bangkep, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Dinas Perumahan.
Sementara itu, anggota Komisi 2 yang sempat hadir antara lain: Syahrudin Lalu, Burhan Alilaga, Moh. Ikbal Laiti, Ferdi, Moh. Hatta Mayuna, dan Mustakim Moidady. (ir)