1 September 2025

FGNR DPRD Bangkep Tawarkan 5 Catatan untuk Peningkatan PAD 

Juru bicara Fraksi Gerakan Nurani Rakyat DPRD Bangkep, Moh. Iqbal Laiti. (ist)

Bangkeppos.com, SALAKAN- Juru Bicara Fraksi Gerakan Nurani Rakyat (FGNR) DPRD Kabupaten Bangkep, Moh. Iqbal Laiti, memberi lima catatan khusus dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Banggai Kepulauan.

Kelima catatan itu disampaikannya pada rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan/penelitian Badan Anggaran (Banggar) DPRD atas Pembahasan/Penelitian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, pada Senin (1/9/2025), di gedung DPRD Bangkep.

Menurutnya, ditengah rendahnya PAD Bangkep imbas dari kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah Bangkep perlu melakukan penyesuaian prioritas program, mengintegrasikan perencanaan dengan baik, dan menggunakan pendekatan berbasis data.

“Itu tujuannya adalah untuk memastikan alokasi anggaran lebih optimal dan berkesinambungan dengan program strategis dalam perubahan APBD tahun ini,” ujarnya.

Berikut 5 catatan dan masukan dari fraksi Gerakan Nurani Rakyat DPRD Kabupaten Bangkep :

1. Prioritaskan program berbasis data dan kebutuhan ril.

  • Mengunakan pendekatan di mana setiap program harus didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat yang sebenarnya dan didukung oleh data.
  • Memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang memberikan dampak besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

2. Sinkronkan Program dan Anggaran.

  • Melakukan sinkronisasi ulang terhadap program-program prioritas dalam perubahan APBD, baik dari segi waktu pelaksanaan maupun pembiayaan, agar tidak terjadi fragmentasi perencanaan.
  • Memperhatikan kelanjutan program-program strategis agar tidak terganggu oleh pemotongan anggaran signifikan, yang dapat menunda penyelesaian proyek atau mengurangi optimalisasi hasilnya.

3. Integrasikan Dokumen Perencanaan.

  • Memastikan dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) terintegrasi dengan baik dalam proses perubahan APBD.

4. Terapkan Prinsip Money Follows Program.

  • Mengalihkan anggaran mengikuti program prioritas yang telah ditetapkan, bukan sebaliknya. Prinsip ini memastikan bahwa pengeluaran diarahkan untuk mendukung program-program yang paling penting dan strategis.

5. Fokus pada Efisiensi Pengelolaan Dana

  • Dalam kondisi anggaran terbatas, pemerintah daerah harus fokus pada pengelolaan dana publik yang optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  • Mengevaluasi kembali setiap pos belanja untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. (ir)
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!