Soal Dugaan Keracunan MBG, Moh Ikbal Laiti Minta Vendor Diganti
Bangkeppos.com, SALAKAN- Jumlah anak sekolah yang diduga mengalami keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan terus bertambah.
Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya 277 siswa/siswi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan, sejak Rabu 18 September hingga Kamis 19 September 2025.
Kondisi ini membuat para wakil rakyat di parlemen Bangkep bersikap tegas. Mereka meminta agar pihak penyedia atau vendor segera dievaluasi. Bahkan, endingnya harus diganti.
Desakan itu muncul dari salah satu anggota DPRD asal Partai Gerindra Kabupaten Bangkep, Muh. Ikbal Laiti.
Ikbal menegaskan, tidak ada yang salah dengan program MBG dari pemerintah pusat. Menurut dia, kesalahan fatal itu ada di pihak penyedianya.
“Sebab orientasi program justru sudah diarahkan untuk kepentingan proyek, yang ujung-ujungnya hanya bicara soal untung dan rugi,” tegasnya.
Wakil rakyat dua periode ini juga meminta pihak penyedia bertanggung jawab membiayai ongkos pengobatan siswa/siswi dari korban yang diduga keracunan MBG.
Secara kelembagaan, Ketua DPRD Bangkep Arkam Supu ikut angkat bicara. Ia mengaku akan melakukan rapat internal dengan seluruh fraksi, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah.
Tak berhenti disitu, pernyataan untuk mengganti pihak vendor juga disampaikan langsung oleh anggota DPRD Provinsi Dapil Sulteng, Ronald Gulla.
Menurut dia, jika terbukti ada kelalaian dari pihak vendor, maka itu harus menjadi atensi bagi bupati bangkep.
“Setidaknya, bupati juga bisa merekomendasikan pihak penyedia lain. Tidak boleh lagi digunakan orang yang sama. Selain itu, harus diberikan sanksi kepada penanggungjawabnya atau kepada orang yang terlibat dalam menangani urusan memasak di dapur,” tegasnya, Kamis (18/9/2025), saat diwawancarai sejumlah media, di salah satu Caffe di kota Salakan.
Ronald yang juga Sekretaris Komisi 2 DPRD Sulteng itu menyebut, Badan Gizi Nasional (BGN) Sulteng juga teledor dalam mengontrol soal pemenuhan gizi masyarakat pada program MBG tersebut.
“Quality Control dari pihak BGN juga tidak berfungsi. Karena semestinya setiap hari mereka harus mengontrolnya sebelum makanan itu didistribusikan,” tandasnya. (ir)
