Fraksi GBP Tekankan Penjabaran RPJMD Bangkep harus Kongkret dan Terukur
Bangkeppos.com, SALAKAN- Semua fraksi di DPRD Bangkep menerima laporan penyampaian Pansus RPJMD Kabupaten Bangkep tahun 2025-2029 pada sidang paripurna, Kamis (14/8/2025) tadi siang.
Meski mayoritas fraksi menerima, namun tetap ada juga memberikan catatan kepada pansus RPJMD. Salah satu masukan itu muncul dari fraksi Golkar Bintang Persatuan (GBP) DPRD Kabupaten Bangkep.
Juru bicara yang juga Ketua Fraksi GBP DPRD Bangkep, Irwanto IT. Bua, mengapresiasi visi dan misi yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Dia menilai, rumusan RPJMD telah cukup komprehensif dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Namun, kami juga menekankan pentingnya penjabaran visi dan misi ini ke dalam program dan kegiatan yang lebih konkret dan terukur,” ujar Iwan Bua-sapaan akrabnya, dihadapan Bupati Bangkep Rusli Moidady dan sejumlah kepala OPD dan anggota DPRD.
Selain menyentil soal penjabaran visi dan misi kepala daerah, mantan jurnalis bangkep ini juga fokus menyoroti soal pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam RPJMD.
Kata dia, rumusan RPJMD harus tercermin dalam alokasi anggaran dan program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Terutama disektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan,” ungkapnya.
Catatan lain yang disampaikan oleh anggota DPRD Bangkep dua periode ini antara lain, yakni soal pengembangan potensi daerah.
Iwan mengatakan, fraksi Golkar Bintang Persatuan mendorong pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah secara optimal, khususnya di sektor perikanan, pariwisata dan pertanian.
“Kami berharap RPJMD dapat memberikan arah yang jelas dan strategi yang efektif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi daerah,” terangnya.
Yang tak kalah pentingnya lagi, lanjut dia, soal penyediaan infrastruktur yang memadai. Sebab itu adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami berharap RPJMD dapat memuat rencana pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan dan jaringan telekomunikasi,” paparnya.
Selanjutnya, catatan terakhir dari faksi ini adalah soal tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan RPJMD.
Bagi fraksi GBP, RPJMD harus bisa menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan berintegritas. (ir)
