Hurcarlos Pouwano Desak Bupati Soal Distribusi Dokter di Puskesmas Sabang
Bangkeppos.com, SALAKAN- Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Bangkep, Hurcarlos Pouwano, mendesak Bupati Bangkep Rusli Moidady, agar segera mendistribusikan tenaga medis (dokter) di Puskesmas Sabang, Kecamatan Bulagi Utara, Banggai Kepulauan.
Desakan itu disampaikannya pada rapat paripurna pengesahan perubahan APBD 2025, Kamis 25/9/2025) Kemarin, di gedung DPRD.
Menurut Hurcarlos, Pemda Bangkep harus bertanggungjawab penuh terhadap layanan kesehatan masyarakat, terutama soal pemenuhan hak BPJS masyarakat di wilayah Kecamatan Bulagi Utara.
“Saya berharap saudara Bupati dapat memperhatikan dan menindaklanjuti persoalan krusial ini dengan secepatnya, demi kesejahteraan masyarakat Sabang,” ujarnya.
Ketersediaan dokter di fasilitas kesehatan primer, lanjut dia, adalah kunci utama dalam memastikan akses kesehatan yang adil dan merata di seluruh wilayah kabupaten banggai kepulauan.
“Saya menerima keluhan serius dari masyarakat langsung terkait ketersediaan dokter di Puskesmas Sabang. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan dan mempengaruhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” paparnya.
Diketahui, Puskesmas Sabang hingga kini dilaporkan kekurangan atau bahkan tidak memiliki dokter tetap yang bertugas disana. Akibatnya, kata Hurcarlos, banyak pasien tidak memperoleh diagnosa medis resmi, yang menjadi syarat mutlak untuk mengklaim BPJS Kesehatan (UHC).
“Kondisi seperti ini justru menyebabkan beban finansial yang tidak semestinya bagi masyarakat,” tegasnya.
Dia mengatakan, akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan bulagi utara menjadi terhambat. Bahkan, yang lebih parah lagi, sambung dia, masyarakat di desa Sabang justru mengalami kesulitan besar dalam mengakses layanan kesehatan dasar.
“Padahal Puskesmas seharusnya menjadi garda terdepan. Sementara, banyak dokter PNS dan dokter tenaga kontrak daerah yang ada di Bangkep yang bisa didistribusikan untuk mengisi kekosongan ini,” terangnya.
Penundaan atau ketiadaan diagnosa dan pengobatan dari dokter, itu juga bisa memperburuk kondisi kesehatan pasien di Sabang.
“Selain itu, situasi ini justru bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan dan pemerintah daerah,” tandasnya. (ir)
