Fahmi Hambali: Musda KNPI Bangkep Ditunda Karena Keciprat Dana Hibah
Tuntutan untuk mempercepat proses Musda tersebut tengah disuarakan sebelumnya oleh sejumlah pihak dan elemen pemuda, termasuk OKP di Bangkep.
“Sekitar bulan Oktober 2019 lalu di Graha KNPI, saya dan teman teman pengurus OKP berdialog dengan Ketua KNPI sendiri. Jadi pada saat itu Ketua KNPI menyarankan menunggu islah DPP KNPI pada Februari 2020 mendatang,”tutur Ketua HIPMI Kabupaten Bangkep ini, Kamis (4/6/2020) siang tadi.
Namun, sejak dari pertemuan lalu itu hingga sekarang ini, tidak ada lagi kabar tentang kejelasan pelaksanaan Musda tersebut. Baik dari ketua DPD KNPI langsung maupun pengurusnya.
“Sehingga kami mensinyalir bahwa ada semacam upaya penundaan Musda DPD KNPI Bangkep, dikarenakan untuk memuluskan penggelontoran bantuan dana hibah Pemda Bangkep sebesar Rp200 juta,”terangnya.
“Ini sungguh sangat ironis. Sebab pengurus sudah selesai masa jabatannya (demisioner), tetapi masih diberi kesempatan untuk menggunakan bantuan dana hibah dari Pemda Bangkep,”tambahnya.
Menanggapi itu, Ketua DPD KNPI Bangkep Hari Saputera Nursin, membenarkan penundaan pelaksanaan kegiatan Musda tersebut. Menurutnya, penundaan itu selain alasan ketidaksiapan, juga intervensi langsung pengurus KNPI Provinsi, atas dasar pertimbangan menghadapi situasi pandemic virus Corona (Covid-19).
“Benar, masa jabatan saya sudah selesai. Tapi ada SK perpanjangan sampai Agustus 2020. Dan jika SK-nya diperlukan, saya bisa perlihatkan,” katanya.
Hari sebenarnya justru menginginkan agar pelaksanaan Musda dipercepat.
“Setelah MTQ selesai, saya menghubungi pengurus Provinsi untuk pengaturan jadwal. Namun, Provinsi belum bersedia karena alasan situasi Covid-19. Apalagi dengan adanya himbauan untuk tidak melakukan acara yang mengumpulkan orang banyak,”terangnya.
Lebih jauh, Hari menjelaskan, proses Musda untuk seluruh kabupaten yang sudah habis masa kepengurusannya, semuanya ditunda sampai pandemik ini (virus Corona) berakhir.
“Sebagian besar DPD yang ada di Kabupaten se Sulteng juga mengalami hal yang sama. Seperti Palu, Donggala, Toli-toli, Buol, Parigi, Poso, dan Kabupaten Touna. Sedangkan, Kabupaten yang masih ada masa baktinya hanya Banggai Laut, Banggai dan Kabupaten Sigi,”sebutnya.
Terkait penundaan Musda atas kaitannya dengan penggelontoran bantuan dana hibah dari pemerintah daerah setempat, Hari menampik.
“Insya Allah, tidak ada niatan kami untuk digunakan sesuai dengan pendapat tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, dana itu sesuai dengan kesepakatan dengan Tim Bagian Anggaran (Banggar) Daerah, telah diserahkan untuk tambahan pencegahan penanganan anggaran Covid-19 di Bangkep. Dengan pertimbangan belum dilaksanakannya Musda 2020 ini. “Dan itu sesuai dengan hasil keputusan pengurus KNPI Provinsi sebagai pihak yang berwenang melakukan Musda. Insya Allah, semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa menjadi tercerahkan,”harapnya.
Prinsipnya, lanjut Hari, tidak ada kepentingan apapun menunda pelaksanaan Musda. Bahkan, dirinya sudah menyampaikan sebelumnya secara gamblang saat diskusi bersama di Graha KNPI.
“Saya pribadi sebagai ketua, hanya ingin KNPI tetap terjaga kesolidannya sebagai organisasi. Mengambil contoh kabupaten tetangga yang kini terjadi dualisme, akibat terburu-buru melaksanakan Musda pada saat situasi pengurus diatasnya sedang berseteru. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak kami inginkan terjadi di Bangkep,”tuturnya.
Hari berharap, marwah kesatuan organisasi KNPI Bangkep harus terus dijaga. Soal siapa yang nanti akan didapuk sebagai ketua, itu tidaklah begitu penting ketimbang keberlanjutan organisasi pemuda ini.
“Saya inginkan ketua penerus saya nanti juga berfikir hal yang sama. Bukan sekedar hasrat menjadi Ketua KNPI ataupun hasrat lain diluar kepentingan KNPI,”tukasnya. (ir/rip)