KPK Diminta Ambil Alih Penanganan Sejumlah Kasus Korupsi di Bangkep

PASCA penangkapan Bupati Banggai Laut (Balut) Wenny Bukamo oleh KPK terkait kasus dugaan suap proyek untuk kepentingan pilkada yang akan digelar beberapa hari ke depan, menjadi warning bagi para pejabat teras di Kabupaten Bangkep. Sebab kasus serupa yang menjerat Bupati Wenny Bukamo seakan tidak asing dalam sistim pemerintahan dan politik birokrasi kita di daerah.

Di Kabupaten Bangkep khususnya, beberapa kasus dugaan korupsi yang kini tengah ditangani oleh pihak Penegak hukum di wilayah Sulawesi Tengah hingga kini masih menjadi bola liar dan seolah hanya sebagai santapan isu belaka. Spekulasi publik pun kian bermunculan.

Sebut saja, seperti misalnya kasus dugaan korupsi pematangan lahan MTQ, kasus pembangunan proyek dermaga pulau Bakalan 2017 senilai Rp8,3 miliar, Kasus dana BOK, dan kasus pembobolan uang kas daerah hingga mencapai puluhan miliar, serta masih banyak lagi kasus kasus lainnya yang belum terungkap ke permukaan. Hari ini, publik masih terus menantikannya.

Oleh karena itu, dengan adanya tunggakan tunggakan kasus tersebut, dan dengan tidak mengesampingkan kinerja penegak hukum di wilayah Provinsi Sulteng, publik bangkep berharap KPK mengambil alih penanganan sejumlah kasus kasus dimaksud. Ini menandakan bahwa harapan besar rakyat bangkep terhadap independensi KPK masih sangat tinggi.

KPK merupakan satu-satunya lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kredibilitasnya masih murni dari intervensi penegakan hukum oleh pihak tertentu. KPK sampai saat ini pun tidak pernah melihat latar belakang siapapun dalam proses penegakan hukum. Karena semua manusia kedudukannya sama dimata hukum. (*)