Program UHC Bangkep Mulai Dilaunching
Hal itu disampaikan langsung oleh Pj. Bupati Bangkep Ikhsan Basir Nursin, saat menghadiri rapat paripurna tentang laporan panitia khusus DPRD atas pembahasan/penelitian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bangkep tahun anggaran 2021, dan penyampaian keterangan Bupati atas rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bangkep tahun anggaran 2022, pada Selasa (16/8/2022) di kantor DPRD.
Bupati mengatakan, program UHC tersebut akan segera dilaunching pada 18 Agustus 2022 mendatang.
“Insya Allah, tanggal 18 Agustus kita sudah mulai launching perdana dengan teman-teman BPJS. Karena ini perlu sosialisasi yang jelas. Karena masyarakat sekarang masih takut ke rumah sakit, dan menganggap mungkin biaya kesehatan masih tinggi,” ujar Bupati, di dampingi Ketua DPRD Bangkep, Rusdin Sinaling.
Bupati optimistik. Jika program UHC ini akan tetap terwujud. Sebab dengan cakupan yang diatas 60 persen, kata Bupati, semuanya sudah bisa diatur.
“Bahkan, aparat desa pun sudah terkafer secara khusus di dalamnya.
Dan semoga program ini jauh lebih bagus lagi ke depannya,” harapnya.
Apalagi, lanjut Bupati, dengan UHC tersebut jika disetujui bahwa 87 persen cakupan yang akan ditambah nanti sampai mendekati 100 persen.
“Dan nanti masyarakat kita yang datang berobat ke rumah sakit cukup membawa KTP saja. Karena beban pembiayaan rumah sakit sudah ditanggung langsung oleh pemda,” tuturnya.
Secara teknis, UHC punya hitung-hitungan teknis. Sehingga pemda bangkep tinggal diminta menggelontorkan anggaran tambahan sekira Rp1,6 miliar pada 2022 ini. Karena BPJS juga sudah melakukan rekonsiliasi data.
“Makanya kita pemda juga akan meminta rekapitulasi datanya ke pihak BPJS kesehatan. Datanya darimana, siapa saja yang dikafer, dan lain-lain,” terangnya, saat ditemui wartawan Bangkeppos.
Bupati menegaskan, penerapan program UHC semata-mata bukan hanya soal cakupannya. Tapi juga soal akuntabilitasnya.
“Yang pasti, prinsip penerapan program UHC, itu berbeda antara aparat atau pegawai pemda bangkep dengan masyarakat. Tapi secara teknis, silakan dikonfirmasi ke BPJS kesehatan,” tuturnya.
Bupati berharap, UHC harus bisa dipastikan aman dan menjangkau seluruh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal. Siapa pun dia.
“Karena ini bukan hanya soal kebijakan lokal. Pada prinsipnya, program BPJS kesehatan itu adalah program nasional.
Jadi kita di daerah tinggal mengamini. Dan tinggal melihat kemampuan fiskal daerah,” ungkapnya.
Lebih jauh, Bupati mengaku, secara internal akan mengevaluasi seluruh perangkatnya. Sebab menurut dia, pada prinsipnya biaya pengobatan masyarakat di Bangkep sebagian ada yang sudah ditanggung oleh BPJS.
“Saya sendiri berfikir, BPJS kesehatan semestinya harus menanggung semua obat-obatan yang ada. Termasuk, tidak ada satu pun obat yang tidak ditanggung oleh BPJS,” katanya.
Bupati mengatakan, masalah diagnosis medis misalnya, yang kadangkala dibuat oleh teman-teman dokter dalam bentuk lembar resep. Bahkan, itu kata dia, juga kadang-kadang tidak masuk dalam tanggungan BPJS.
“Padahal, menurut saya hampir semua penyakit sudah ditanggung oleh BPJS. Hanya masalahnya: obat itu misalnya terkait dengan penyakit flu, apakah itu ditanggung oleh BPJS atau tidak,” ungkapnya.
Persoalan obat-obatan yang banyak dimusnahkan saat ini, juga menjadi perhatian utama bagi Bupati. Olehnya itu, Bupati berjanji akan melakukan pembahasan secara khusus dengan pihak OPD terkait.
“Karena proyeksi pendapatan mereka (Dinas Kesehatan, red) secara internal menurun. Bahkan, saya sendiri mempertanyakan alasannya,” tukasnya. (ir)
