4 Februari 2024

Akhirnya, Program UHC di Bangkep Terwujud

0

Foto Bersama: Pj Bupati Bangkep Ihsan Basir bersama Ketua DPRD Rusdin Sinaling foto bersama usai penandatanganan pakta integritas terkait penerapan program UHC Bangkep 2022, pada Kamis (18/8/2022) kemarin, di ruang kerja Bupati. (ist)
Bangkeppos. com, SALAKAN- Kerinduan seluruh masyarakat Kabupaten Bangkep terhadap penerapan program Universal Health Coverge (UHC) atau pelayanan kesehatan gratis selama ini, akhirnya terkabul.

Meskipun harus diakui, bahwa sejak awal wacana ini didengung-dengungkan oleh Ketua DPRD Bangkep Rusdin Sinaling, tidak sedikit pula pihak yang meragukannya. Bahkan, komitmen itu dinilai bak mimpi di siang bolong. Alhasil, Rusdin sendiri justru membuktikan ekspektasi wacana tersebut.

Ia bersama Pj. Bupati Bangkep Ihsan Basir melakukan penandatanganan pakta integritas terkait penerapan program UHC Bangkep. Panandatanganan itu dilakukan di ruang kerja Bupati Bangkep, pada Kamis (18/8/2022) kemarin.

Penandatanganan pakta integritas antara Ketua DPRD Bangkep dan Pj Bupati Bangkep, pada Kamis (18/8/2022) kemarin. (ist)

Rusdin mengatakan, penerapan program layanan kesehatan gratis masyarakat di Bangkep adalah wujud dari impian dan kerinduan kita bersama selama ini.
“Maka tidak ada yang mustahil dan sulit untuk dikerjakan, jika itu betul-betul lahir dari nawaitu kita semua membangun daerah ini,” ucapnya, Kamis (18/8/222) tadi malam.

Dengan UHC tersebut, maka pemda Bangkep, kata Politikus NasDem Bangkep ini, tengah berkomitmen dan sanggup mengalokasikan kekurangan penganggaran iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi 13.500 jiwa yang sudah didaftarkan oleh pemda dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 miliar di APBD perubahan tahun anggaran 2022 ini.
“Pembayaran iurannya nanti akan dilakukan setelah penetapan APBD Perubahan 2022, dan disesuaikan dengan tagihan BPJS kesehatan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2022,” terangnya.

Bagaimana jika misalnya terjadi penunggakan dan belum dibayarkan ke BPJS? Rusdin menyampaikan, pemda tetap bersedia untuk dilakukan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK/02/2022.
“Dan semua poin-poinnya itu telah dijabarkan di dalam pakta integritas,” tuturnya.

Kemarin ditempat yang sama, Pj Bupati Ihsan Basir juga hadir dan memimpin langsung rapat kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Luwuk. Dan menyetujui adanya penambahan JKN/KIS sebanyak 13.500 jiwa.

Setelah itu, Bupati melanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Cabang Luwuk dan Pemda Banggai Kepulauan, di ruang kerjanya.

Menurut Bupati, Cabang BPJS Luwuk telah sepakat dengan penggelontoran anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk program UHC di Bangkep.
“Insya Allah, semua berjalan dengan lancar, dan untuk anggaran yang akan ditambahkan berjumlah Rp1,6 miliar itu tidak mengorek DPA induk,” ujarnya.

Bupati menjelaskan, kerjasama yang dibangun antara pemda Bangkep dan BPJS Cabang Luwuk, bertujuan untuk mewujudkan partisipasi pemerintah daerah dalam keberhasilan mengimplementasikan program JKN/KIS di Kabupaten Bangkep.

Sehingga kata dia, perlu pemahaman yang sama dalam mendukung program JKN-KIS, serta adanya Koordinasi, Partisipasi dan Komunikasi, hingga tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan terutama dalam soal pelaksanaan program JKN-KIS.

Kegiatan kemarin, selain dihadiri oleh Bupati dan Ketua DPRD, hadir juga Sekda Bangkep Rusli Moidady, Kepala Cabang BPJS Luwuk, Kaban Bappeda, Kaban Keuangan, Kadis Dinsos, Kadis Kesehatan dan sejumlah undangan lainnya. (ir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!