Anggaran Koni Bangkep Minim, 16 Cabor Terancam Tak Ikut Porprov Sulteng

0

Jufri Hermawan. (ist)
Bangkeppos. com, SALAKAN- Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) ke-9 tahun 2022 akan digelar di Luwuk, Kabupaten Banggai, pada November 2022 mendatang.

Wakil Ketua 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkep Jufri Hermawan menegaskan, kesiapan pemda bangkep untuk hal tersebut patut dipertanyakan, terutama pada soal dukungan anggaran.

Dia menyebutkan, dukungan anggaran yang dialokasikan oleh Pemda Bangkep untuk menghadapi perhelatan Porprov Sulteng terbilang masih sangat minim.

Sehingga Jufri pun mengaku kuatir, jika seluruh atlit dari 16 Cabang Olahraga (Cabor) kabupaten Bangkep terancam batal mengikuti ajang tersebut.
“Pemda hanya mengalokasikan anggaran Koni Bangkep di APBD Perubahan 2022 sebesar Rp500 juta untuk persiapan Porprov di Luwuk. Padahal, sesuai usulan Rp2,5 miliar. Itupun, kami sudah press semua cabornya,” ujarnya, kepada sejumlah wartawan di kantin DPRD Bangkep, Kamis (1/9/2022).

Jufri menandaskan, jika Pemda Bangkep masih tetap berkutat pada dukungan anggaran seminim itu, ia menyarankan seluruh peserta Cabor Bangkep untuk batal diikutsertakan.
“Dan jika usulan anggaran Koni tidak disahuti, maka saya akan siap untuk pimpin demo seluruh pengurus,” ancamnya.

Menurut Jufri, minimnya dukungan anggaran adalah salah satu bentuk ketidakseriusan pemda Bangkep dalam memikiran nasib dan masa depan para generasi atlet di daerah ini.
“Coba bandingkan, Koni Banggai Laut saja dikase anggaran Rp2,5 miliar, padahal itu daerah tetangga yang bisa dibilang kecil,” ucapnya.

Dan lucunya lagi, lanjut Jufri, alokasi anggaran dari Rp11 miliar di APBD Perubahan 2022, yang kini mentok diangka Rp7 miliar, itu justru akan direncanakan untuk pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa di Palu.

Lantas, tanya Jufri, dimana korelasinya dengan program prioritas bupati soal pengentasan kemiskinan di Bangkep. “Mess dan Asrama Mahasiswa belum terlalu urgen. Mending mahasiswa dicarikan saja dulu kontrakan selama 3 tahun misalnya, nanti sambil menunggu anggaran tahun depan,” ungkapnya.

Sejauh ini apakah sudah pernah melakukan pertemuan bersama untuk membicarakan hal tersebut, Jufri mengatakan, tidak akan membuka ruang sebelum usulan dana Koni Bangkep direalisasikan.
“Dan kami tidak akan mau melakukan pertemuan sebelum angka itu direalisasikan,” jawabnya, tegas.

Ancam Bakal Beberkan Oknum Penerima Fee Proyek dari Pihak Kontraktor

Di sisi lain, Ketua Partai Hanura Kabupaten Bangkep ini juga mengancam akan membeberkan para oknum pejabat yang diduga menerima fee proyek dari pihak rekanan.
“Saya pasti akan membongkar oknum-oknum pejabat di Bangkep yang menerima fee proyek dari kontraktor,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, fee proyek yang diterima oleh oknum pejabat dari pihak kontraktor terjadi saat proses pencairan uang muka di Bank sebesar 30 persen, atas dasar jaminan kontrak pekerjaan. (ir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights