30 Januari 2024

Ihsan Basir Diminta Fokus Jalankan 3 Sektor Unggulan Daerah agar Bisa Atasi Kemiskinan

0

PARIPURNA: Rapat Paripurna Pengumuman Penutupan Masa Sidang II dan Pembukaan Masa Sidang III DPRD, serta Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Bangkep Tahun Anggaran 2022, pada Kamis (8/9/2022) tadi siang di DPRD. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Eko Wahyudi, didampingi langsung oleh Ketua DPRD Rusdin Sinaling dan Wakil Ketua 1 Moh. Eko Wahyudi. (Foto: Irfan Majirung/Bangkeppos)
Bangkeppos. com, SALAKAN- Usulan kongkret Fraksi NasDem yang dinilai sebagai program prioritas dalam hal pengentasan kemiskinan di Bangkep yakni, lebih fokus pada tiga sektor unggulan daerah. Diantaranya: sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Pendapat akhir fraksi NasDem itu dibacakan Alman H. Djula, saat rapat Paripurna Pengumuman Penutupan Masa Sidang II dan Pembukaan Masa Sidang III DPRD, serta Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Bangkep Tahun Anggaran 2022, pada Kamis (8/9/2022).

Alman mengatakan, pada bidang pertanian, perlu dilakukan pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di 12 kecamatan, dengan memberikan dukungan dana operasional yang memadai.
“Termasuk, menggerakkan penyuluh pertanian sebagai garda terdepan dalam proses pembangunan pertanian, terlebih dalam memberikan edukasi kepada petani dalam usaha tani,” paparnya.

Alman mengaku agak riskan, karena selama ini BPP kata dia, tidak mendapatkan sokongan biaya operasional yang memadai.
“Parahnya lagi, para penyuluh pertanian hanya mendapatkan honor Rp500 ribu perbulan,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Alman, mereka para penyuluh adalah sarjana pertanian dan merupakan dokter bagi usaha tani dari masyarakat petani, terutama dalam mengawal program dari pusat, provinsi maupun daerah.
“Bahkan mereka juga terus melakukan pembangunan jalan kantong produksi untuk membuka akses dari kebun petani menuju ke pasar,” ungkapnya.

Khusus untuk bidang perikanan, menurut Alman, perlu ada gerakan Karambanisasi pada kegiatan budi daya perikanan dan pembangunan BBI (Balai Benih Ikan).

Selain itu, gerakan budi daya rumput laut harus dihidupkan kembali. Perlu dilakukan kajian terhadap kegagalan usaha budi daya rumput laut saat ini.
Sebab itu bagian dari sumber pendapatan masyarakat.
“Terbukti, bahwa banggai kepulauan pernah mencapai kejayaan sebagai penghasil rumput laut terbesar di Sulawesi Tengah,” paparnya.

Selanjutnya, sektor prioritas yang terakhir ialah pariwisata. Di sektor ini, saran Alman, perlu dibangun insfrastruktur pariwisata seperti akses jalan masuk ke daerah tujuan wisata. Seperti Paisu Pok, Danau Alani, Danau Tendetung, serta wisata bahari lainnya yang ada di Bangkep.
“Paling tidak, pemda Bangkep bisa melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM masyarakat/desa wisata,” ucapnya.

Hal lainnya yang dianggap bisa mendukung percepatan program pengentasan kemiskinan di kabupaten Bangkep yakni:

Pertama, memelihara ruas jalan lingkar peling yang telah rusak parah, yang menjadi kewenangan kabupaten.

Kedua: melakukan pembangunan kepala dermaga di dalam kota Salakan sebagai cikal bakal pelabuhan kontainer mini, sambil merencanakan kajian dan tata letak pelabuhan kontainer yang memadai.

Ketiga: segera memfungsikan pasar Tompudau dan membangun tempat pelelangan ikan di 12 kecamatan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Dan yang terakhir: segera dilakukan merger beberapa OPD yang berhubungan dengan tupoksinya, dengan tujuan untuk mengefisiensi dan mengefektivitaskan anggaran.

Intinya, tambah Alman, fraksi NasDem menyatakan menerima rancangan perubahan KUA-PPAS 2022 untuk dilakukan kesepakatan (MOU) antara Bupati Dan DPRD, sebagai sebuah pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2022. (ir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!