Masyarakat Dusun 3 Desa Bongganan Minta Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kualitas SDM Diprioritaskan
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, juga menjadi usulan yang sangat diharapkan oleh para masyarakat di dusun 3, desa setempat.
“Tolong masalah infrastruktur jalan dan kualitas SDM di bidang pendidikan, khususnya di desa Bongganan diperhatikan,” pinta Hasan Budi, merefresentasi harapan para masyarakat setempat, saat reses anggota DPRD Bangkep, Moh. Iqbal Laiti, Jumat malam (11/11/2022), di rumah adat desa Bongganan.
Hasan memaparkan, kondisi SDM di desa Bongganan terbilang cukup memprihatinkan. Apalagi, dengan banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Sehingga pemerintah daerah dituntut bertanggungjawab dengan hal tersebut.
“Kami minta pak Iqbal sebagai wakil rakyat, berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memikirkan kondisi dimaksud,” timpalnya.
Persoalan lain yang tak kalah pentingnya ialah soal layanan kesehatan di rumah sakit. Meskipun, faktanya program UHC telah diberlakukan. Namun, masyarakat hingga kini masih tetap mengeluhkan pembayaran jasa medik.
“Belum lama ini, saya punya keponakan dirujuk dari rumah sakit Salakan ke rumah sakit Luwuk. Begitu sampe dipelabuhan, saya diminta bayar sewa mobil dan jasa medik. Sewa mobil Rp75 ribu, lalu jasa medik Rp450 ribu. Mau dengan tidak mau, terpaksa saya harus bayar,” ungkap salah seorang warga yang ikut dalam pertemuan reses tadi malam.
Menanggapi hal itu, Moh. Iqbal Laiti menyatakan, siap memperjuangkan semua usulan dari para konstituennya.
Sekretaris Komisi 2 DPRD ini juga mengaku, akan berkoordinasi dengan sejumlah OPD teknis terkait, membicarakan solusi terbaik atas permasalahan yang ada.
“Kalau soal kesehatan itu sebenarnya ranahnya Komisi 1. Dan setahu saya, persoalan biaya pengobatan di rumah sakit Salakan itu sudah digratiskan semua, pasca program UHC di terapkan di 2022 ini. Walaupun begitu, saya tetap akan catat semua keluhan bapak-bapak. Itu sebagai dasar kami untuk mengundang pihak terkait,” terang Iqbal dihadapan konstituennya.
Hal lain yang menjadi kebanggaan masyarakat di dusun 3 desa Bongganan yakni, terkafernya anggaran penataan kawasan kumuh perumahan desa Bongganan di APBD tahun anggaran 2023.
Sejak awal, Iqbal memang sering menggebu-gebu dalam memperjuangkan anggaran perumahan desa Bongganan. Baik dalam rapat kerja komisi dengan para OPD, termasuk di beberapa media massa cetak dan online.
“Alhamdulillah, di KUA-PPAS tahun 2023 anggaran perumahan Bongganan terkafer diangka Rp4,5 miliar,” ujarnya.
Mengenai harapan sejumlah warga di kompleks tanjung perumahan ujung desa Bongganan terkait status kepemilikan tanah yang sedang dihuni saat ini, Iqbal mengaku, sudah pernah menyuarakan hal itu. Namun, terkendala dengan kondisi keuangan daerah yang minim, sehingga belum bisa dilakukan pembebasan lahan.
“Yang pasti, itu akan tetap dicarikan solusinya,” tandasnya. (ir)