7 Poin Penting terkait Isu Strategis yang Wajib Dituntaskan 2023 Ini
Ketujuh poin itu diantaranya, soal infrastruktur kawasan Ibu kota belum optimal, masih tingginya angka kemiskinan ekstrim, infrastruktur jalan belum memadai, serta belum memadainya kualitas SDM khususnya bidang pendidikan, kesehatan, aparatur sipil negara, petani dan nelayan.
Selain itu, isu strategis lainnya yang harus dibenahi, lanjut dia, yakni, soal produktifitas dan produksi sektor pertanian/perikanan yang belum memadai, masih tingginya angka stunting, serta penyelenggaraan pemilu legislatif, pilpres dan pemilukada.
“Tahun 2023 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026 dengan isu-isu strategis yang masih harus segera diselesaikan,” paparnya, saat membuka Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan 2023 terkait penyusunan RKPD kabupaten Bangkep 2024, di gedung BPU Desa Ponding-ponding, kecamatan Tinangkung Utara, Senin (20/2/2023).
Pada 2024 mendatang, Pemkab Bangkep mengangkat tema “Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur yang Mendukung Daya Saing Daerah”.
Dari tajuk tersebut, pemda akan lebih memprioritaskan pada sektor pembangunan. Diantaranya, sebut Bupati, optimalisasi infrastruktur jalan dan penataan kawasan ibukota terpadu, peningkatan kualitas SDM pendidikan yang merata, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui optimalisasi potensi lokal, percepatan intervensi penurunan stunting, serta pelaksanaan pemilu legislatif, pilpres dan pemilukada yang berkualitas.
“Harapannya adalah kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan, tingkat kemiskinan bisa diturunkan. Dan yang terpenting, SDM di Bangkep menjadi lebih produktif untuk mewujudkan Bangkep yang berdaya saing,” ujarnya.
Bupati mengakui, dengan keterbatasan anggaran di APBD, sehingga tidak semua kegiatan atau program daerah bisa terbiayai lewat APBD Bangkep 2023 tahun ini.
Karena itu, peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah harus terus ditingkatkan dan dimaksimalkan.
“Lakukan sinergitas serta koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, sehingga mendapatkan dukungan APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah,” terangnya.
Di sisi lain, Bupati juga menyentil soal wujud pembangunan di pedesaan. Olehnya itu, Bupati mengajak kepada seluruh elemen masyarakat ikut bersama mengontrol penggunaan Dana Desa dan ADD di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
“Dengan begitu, apa yang dilakukan pemerintah desa tidak bermasalah dan sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten,” terangnya.
Ke depannya, tambah Bupati, pemkab Bangkep akan lebih fokus dalam menyiapkan infrastruktur pada peningkatan produktifitas pertanian, perikanan, peningkatan kunjungan dan pengembangan destinasi wisata. Termasuk, soal penyediaan air bersih.
“Dan yang paling penting adalah penurunan angka stunting dengan tetap menjamin terlaksananya prioritas urusan wajib pelayanan dasar,” tandas Bupati.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Bangkep, Unsur Forkopimda, Staf Ahli dan Asisten Lingkup Setda kabupaten Bangkep, Kepala Bappeda dan Litbang, sejumlah Kepala OPD, Camat Tinangkung Utara, Kepala Desa beserta Perangkat Desa se- kecamatan Tinangkung Utara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan para undangan lainnya. (ir/ikp-kominfo)
