Kapus Bulagi : Penerapan BLUD Diharapkan Bisa Membawa Kemajuan Layanan Kesehatan
Kepala Tata Usaha Puskesmas Bulagi
Dengan begitu, penerapan BLUD ini diharapkan bisa membawa perbaikan dan kemajuan terhadap layanan kesehatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Kepala Puskesmas (Kapus) Bulagi Heliyawati Marlapan S.Gz.,M.KM., mengatakan, dengan diterapkannya BLUD, fleksibilitas dan kemandirian pengelolaan anggaran di puskesmas jauh lebih bagus dibanding sebelumnya, yang masih dikelola oleh dinas kesehatan.
“Sebagai contoh misalnya, dana kapitasi itu sudah dikelola langsung oleh Puskesmas. Sehingga besaran anggaran untuk kebutuhan belanja obat sudah bisa dihitung besarannya,” terangnya, pada Kamis (23/11/2023) kemarin, dan dibenarkan oleh Kepala Tata Usaha Apriyani M. Laepo, S.KM., saat ditemui pimpinan media ini dan Ketua JPKP Kabupaten Bangkep.
Heliyawati menjelaskan,
keterbatasan penyediaan obat di Puskesmas Bulagi sebelumnya, secara perlahan dipastikan akan tetap teratasi pasca BLUD diterapkan.
“Dan untuk obat-obatan saat ini yang ada di Puskesmas Bulagi sudah mulai terpenuhi, meskipun jumlah ketersediaannya boleh dibilang masih minim,” katanya.
Menurut Heliyawati, secara regulasi, pengadaan obat di Puskesmas Bulagi memang dinilai belum memenuhi syarat. Karena belum ada apoteker.
“Sebab syarat untuk belanja obat harus ada apoteker,” ucapnya.
Meski begitu, Heliyawati mengaku, telah menyampaikan surat resmi kepada pihak BPOM terkait penerapan regulasi sesuai persyaratan, sekaligus meminta dispensasi terkait dengan pengadaan belanja obat-obatan.
“Saya juga sudah mengirim surat ke BPOM, bahwa kalau anggaran obat tidak bisa terlayani di dalam JKN, maka kita tidak akan bisa merealisasikan dan melayani pasien dengan maksimal. Karena di puskesmas itu adalah obat yang paling penting,” jelasnya.
Heliyawati menyadari, pembelanjaan obat-obatan untuk Puskesmas Bulagi telah diatur secara detail dalam regulasi, karena harus melalui BPOM.
“Jadi, kalau kami tidak memiliki tenaga apoteker, maka setidaknya harus pakai asisten apoteker,” ucapnya.
Masalahanya, kata dia, Puskesmas Bulagi terkendala dengan penyediaan anggaran pembelanjaan khusus obat-obatan di BPOM. Seharusnya, pembelanjaan obat-obatan harus tetap menggunakan apotik sesuai yang diisyaratkan dalam aturan.
“Namun atas persetujuan dari pihak BPOM, semuanya bisa diatasi berdasarkan situasi dan kondisi yang ada saat ini,” ungkapnya.
Menurut Heliyawati, pemakaian dana kapitasi yang dikelola oleh Puskesmas Bulagi saat ini, juga belum bisa dibelanjakan. Karena masih menunggu mekanisme pengelolaannya.
“Sehingga target evaluasi keuangan belum bisa dihitung secara rinci,” ungkapnya.
Sementara di sisi lain, pelayanan di puskesmas Bulagi kini bisa melayani pasien rawat inap. Sehingga hal itu bisa memudahkan untuk biaya pengobatan gratis dengan mengklaim langsung ke BPJS.
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan para tenaga kesehatan dan dokter di puskesmas tersebut.
Menurut Heliyawati, persoalan kinerja para tenaga medis khususnya dokter di puskesmas Bulagi sudah baik.
“Karena kita dibantu dengan beberapa tenaga dokter internsip. Namun kalau bisa, untuk puskesmas Bulagi disiapkan tenaga dokter yang statusnya bukan lagi Tenaga Kontrak Daerah (TKD), melainkan dokter tetap,” ujarnya.
Heliyawati menambahkan, saat ini, pihaknya sudah menyusun rencana anggaran belanja untuk lima tahun ke depan. Diantaranya, perbaikan pembangunan sarana dan prasarana puskesmas.
“Sebab bangunan gedung rawat inap pasien sudah banyak yang retak. Dikuatirkan, jangan sampai terjadi guncangan dan bertepatan ada pasien dirawat didalam. Itu tentu sangat membahayakan keamanan pasien. Begitu pula, atap bangunannya sudah banyak yang bocor,” tandasnya. (ir)
About Post Author
