Puskesmas Lolantang Butuh Pengadaan Alkes dan Sarana Infrastruktur Penunjang
Kepala Puskesmas Lolantang, Ishar Manto S.Kep., mengatakan, pelayanan kesehatan di Puskesmas Lolantang tidak akan berjalan maksimal, jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
“Apalagi, dengan diterapkannya BLUD ini, segala kekurangan yang berkaitan dengan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan harus disertai dengan peningkatan tata kelola dan manajemen yang baik,” ujarnya, didampingi Bendahara BLUD Yuliane, pada Jumat (24/11/2023) di ruangannya, saat ditemui Pimpinan Redaksi Bangkeppos dan Ketua DPD JPKP Kabupaten Bangkep.
Menurutnya, kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lolantang harus dipenuhi dan dikelola dengan ketersediaan alkes, Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan, pemenuhan akreditasi, pembiayaan, sistem pelayanan dan rujukan.
“Sehingga nantinya, kualitas dan realisasi anggaran pada penerapan BLUD bisa terukur dengan baik,” jelasnya.
Untuk saat ini, kata Ishar, penggunaan anggaran BLUD di seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan belum bisa dilakukan. Karena masih harus menyesuaikan dengan sejumlah mekanisme dan persyaratan teknis sesuai yang disyaratkan.
“Jadi kami masih menunggu pencairan anggaran BLUD. Karena ini masih dalam proses transisi penerapan BLUD,” ujarnya.
Kendati ada hambatan dan kendala pasca BLUD diterapkan, namun Ishar mengaku optimistik, bahwa manajemen layanan kesehatan di Puskesmas Lolantang akan jauh lebih baik dibanding dengan sebelumnya.
“Karena puskesmas sudah diberikan kemandirian mengelola anggaran sendiri. Contohnya, pengadaan tabung oksigen dan alat USG, itu sudah bisa kami anggarkan di dana BLUD,” jelasnya.
Ishar juga meyakini, kemandirian pengelolaan dan fleksibilitas keuangan pada Puskesmas akan memberikan harapan baru bagi kualitas kemajuan layanan kesehatan di wilayah kecamatan Peling Tengah.
Meski demikian, lanjutnya, tidak berarti beberapa sarana dan prasarana yang berkaitan dengan layanan pendukung kesehatan lainnya diabaikan.
“Karena meskipun anggaran pengadaan obat sudah inklud dengan dana kapitasi atau JKN, namun itu belum bisa menjamin tingkat kebutuhan di puskemas. Makanya, jika bisa pemda juga harus memberikan dana tambahan khusus untuk pembelanjaan obat,” terangnya.
Ishar bercerita, dalam sehari, jumlah pasien rawat inap di Puskesmas Lolantang bisa mencapai 3 hingga 4 orang. Artinya, ada peningkatan pelayanan kesehatan dari sebelum diterapkannya BLUD.
“Tapi di sisi lain, biaya operasional Puskesmas Lolantang untuk tagihan air dan listrik tahun ini sudah tidak ada anggarannya. Sehingga kami terpaksa harus menyiasatinya di dana kapitasi, termasuk untuk pembiayaan jasa pelayanan. Sebab tahun ini, insentif dokter jaga, perawat jaga dan bidan jaga, sudah tidak ada anggarannya sama sekali di dinas,” ujarnya.
Kebutuhan lain yang tak kalah pentingnya adalah, pengadaan perlengkapan fasilitas pendukung puskesmas. Seperti AC, Kursi, meja pelayanan rawat inap, penambahan tenaga dokter, pembangunan rumah dinas medis, serta pembangunan tanggul untuk mengantisipasi kerawanan tanah longsor di area lokasi Puskesmas.
Mengapa rumah dinas para tenaga medis itu penting? Ishar mengatakan, karena lokasi puskesmas jauh dari kompleks perumahan masyarakat.
“Sehingga shift kerja malam bagi perawat sering dihantui dengan rasa takut. Dan semoga hal ini juga bisa dipikirkan bersama solusinya,” tutupnya. (ir)