Gegara Lambat Cairkan BLT, Warga Oluno Demo dan Ancam Blokade Kantor Desa
Sejumlah warga masyarakat di desa Oluno, kecamatan Bulagi, kabupaten Bangkep menggelar demonstrasi, Kamis (28/5/2020) kemarin, di kantor desa Oluno. Aksi itu dipicu lantaran lambannya pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT), minimnya transparansi terkait data penerima bantuan, serta aspek keadilan pembagian bantuan yang dinilai masih belum merata untuk para warga di desa setempat.
Aksi kemarin itu nyaris diwarnai kericuhan. Untung saja, Camat, Danramil dan Kapolsek Bulagi cepat turun tangan mengamankan jalannya demonstrasi tersebut.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (korlap) Aksi, Sahman menegaskan, pemerintah desa dan BPD harus transparan dan mempercepat proses pencairan BLT, serta menambah jumlah penerima BLT atas asas keadilan.
“Jadi kami beri waktu sampai batas tujuh hari dari sekarang. Dan jika tidak segera diurus pencairannya, maka kantor desa akan kami tutup, karena pemerintah desa dan pengawasan BPD tidak berfungsi,” ancam Sahman, teriak.
“Kami juga ingin menuntut keadilan untuk semua masyarakat disini. Prosesnya harus transparan. Karena penerima yang direncanakan hanya 106 KK. Sedangkan masih ada 97 KK masyarakat biasa yang belum pernah satupun tersentuh bantuan. Padahal kami juga terdampak Covid-19,” sambung Dewanto Pasungke, peserta aksi lainnya.
Ditempat yang sama, Ketua BPD Larusdin Lahamuru menyatakan, pihaknya telah melaksankan tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami sebagai BPD telah melakukan upaya dengan berbagai macam rapat dan bahkan kami juga telah membantu pendataan dan validasi, namun memang masih ada kendala tekhnis. Meskipun kami juga sudah banyak kali minta Kepala Desa agar mempercepat proses pencairan,”ucap, pria yang biasa disapa La’udi itu.
Sementara itu, Kepala Desa Oluno, Sahdin T. Yodana dikonfirmasi Bangkep Pos menjelaskan, keterlambatan pencairan dana BLT tersebut disebabkan banyaknya regulasi yang silih berganti, sehingga harus menyesuaikan dengan perubahan APBDes.
“Kami telah mendata, validasi dan finalisasi serta menetapkan hanya 106 KK penerima BLT sesuai regulasi yang manyatakan maksimal 25% dari total Anggaran Dana Desa. Kemudian, ada regulasi yang memberi ruang untuk mendata kembali masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan. Dan kamipun mendata jumlahnya ada 97 orang. Namun, kami berharap semua ini ada jaminannya dari pemerintah daerah,”jelasnya.
Danramil Bulagi yang turut mengamankan demonstrasi tersebut meminta kepada masyarakat untuk memberi kesempatan kepada Kepala Desa dan BPD, mengurus semua tuntutan masyarakat dan jangan anarkis dalam menyampaikan aspirasi.
Massa aksi juga meminta dan mendesak komitmen tertulis dari Kepala Desa dan BPD untuk segera menyelesaikan dan memperjuangkan tuntutan mereka. Jika tidak, maka konsekuensinya kantor desa akan diblokade.
Diluar dugaan, Kepala Desa Oluno Sahdin T. Yodana dengan lantang dan berani menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa, jika tidak mampu menyelesaikan dan memenuhi tuntutan massa aksi tersebut.
Setelah muncul pernyataan sikap dari Kepala Desa, massa aksi menyudahi aksinya yang berlangsung sekitar hampir 3 jam tersebut.
Peserta aksi pun kembali melaksanakan konvoi menuju lapangan sepakbola Oluno dan langsung menutup demonstrasi di lapangan. Namun sebelum peserta demo membubarkan diri masing-masing, mereka menanam berbagai macam tanaman, sebagai bentuk protes kepada pemerintah desa yang dinilai gagal dalam proyek pembangunan lapangan sepak bola Oluno. (ml)