10 Juli 2024

Dahri Saleh Mundur, Imbasnya Bangkep jadi Terkatung-katung

0

Foto: Ilustrasi Bangkeppos
Bangkeppos. com, SALAKAN- Kondisi daerah kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) hingga kini tengah memprihatinkan. Itu disebabkan kekosongan posisi jabatan Bupati Bangkep, pasca Dahri Saleh mengundurkan diri usai dilantik Mendagri sebagai penjabat (Pj) Bupati Bangkep.

Imbas dari hal itu, kondisi bangkep menjadi terkatung-katung. Berbagai kebijakan strategis daerah ikut terganjal oleh aturan dan kewenangan dalam melaksanakan tata kelola keuangan di daerah banggai kepulauan.

Lalu, apakah dengan mundurnya Dahri Saleh sebagai Pj Bupati Bangkep, serta ditunjuknya Sekda Bangkep Rusli Moidady sebagai pelaksana harian (Plh) oleh Gubernur Sulteng bisa menjadi solusi yang baik dalam berdaerah?

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bangkep, Moh. Aris Susanto menyatakan, status dan kewenangan seorang Plh Bupati tidak sama dengan seorang penjabat. Sebab kewenangan seorang Plh. Bupati Bangkep hanya bisa menjalankan agenda dan tugas rutin sebagai seorang kepala daerah.
“Diluar dari itu, tidak bisa. Karena kebijakan terkait konsekuensi anggaran, itu juga tidak bisa dilakukan oleh Plh Bupati,” jelas Aris, Senin (20/6/2022) dini malam, saat dihubungi Bangkeppos.

Oleh sebab itu, Aris meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bisa membantu memikirkan kondisi daerah Bangkep ke depan. Dengan dasar itu, Aris berangkat ke Provinsi untuk menemui Gubernur Sulteng H. Rusdi Mastura.

Sayangnya, Gubernur Rusdi Mastura dikabarkan tengah berada diluar daerah.
“Saya dapat kabar bahwa pak Gubernur tadi pagi berangkat ke Jogjakarta. Jadi saya tetap akan temui pak Wagub dan pak Sekprov termasuk Asisten 2 dan pak Dahri Saleh langsung,” ucapnya.

Upaya itu dilakukan Aris, mengingat potensi risiko daerah ke depan, jika kewenangan pimpinan daerah dibatasi pada ruang lingkup pengambilan kebijakan strategis di daerah.
“Bahkan, resiko terburuknya, kembalikan mandat ke Provinsi. Meskipun, sebenarnya itu juga bukan kesalahan kita di daerah. Karena kita tidak melihat siapa Pj-nya,” ungkap Aris, pesimistik.

Aris juga menawarkan dua solusi untuk persoalan kesenjangan kewenangan tersebut. Pertama, menurutnya, harus segera dilakukan percepatan Pj Bupati sebelum masuk minggu pertama Juli 2022.

Dan yang Kedua, Pj yang mengundurkan diri harus melaksanakan tugasnya dulu. Sambil menunggu persetujuan pengunduran dirinya.
“Karena sampai saat ini, belum ada balasan persetujuan pengunduran dirinya dari Kemendagri. Apakah diterima atau ditolak,” paparnya.

Aris mengaku kuatir, jika Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Perubahan Penjabaran APBD Bangkep tidak bisa dilaksanakan tahun 2022 ini.
“Apalagi disitu kan, ada Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bos, DAK, dan lain-lain. Dan itu dikuatirkan akan ikut terhambat. Yang rugi justru daerah,” kata dia.

Dijelaskannya, Minggu pertama Juli 2022 sudah harus ditetapkan RKPD Perubahan 2023. Bilamana terlambat, maka itu akan beresiko pada tahapan APBD Bangkep 2023 nanti.
“Nah, kalau tahapan APBD kita molor, konsekuensinya pun jelas. Jadi resikonya memang banyak,” ucap dia.

Masyarakat Bangkep (juga) Minta Gubernur Rusdi Mastura Ikut Bertanggungjawab !

Di sisi lain, sejumlah masyarakat kabupaten Banggai Kepulauan meminta agar Gubernur Sulteng H. Rusdi Mastura bertanggungjawab dengan kondisi daerah Bangkep. Sebab pemerintah provinsi Sulteng dinilai justru lebih mengetahui persis imbas dari kekosongan jabatan kepala daerah. Apalagi, hal itu berkaitan dengan soal kebijakan strategis dalam pengelolaan anggaran di daerah.

Mayoritas masyarakat juga menginginkan agar Gubernur Rusdi Mastura, tidak berlarut-larut memainkan kepentingan politik jangka panjang menghadapi pemilukada 2024, ditengah situasi bangkep saat ini.
“Paling tidak, pak Gubernur bisa melihat kondisi Bangkep sekarang ini. Artinya, kalau bicara untuk kepentingan pertarungan politik ke depan, itu nanti dulu. Jangan juga kita di Bangkep ini, seolah hanya dijadikan korban kepentingan penguasa,” ujar Arfanto, mewakili rakyat Bangkep dini malam.

Pria asli kecamatan Totikum Selatan itu, bahkan berencana akan melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Bangkep pada pekan depan.

Aksi itu, kata dia, sebagai sebuah ekspresi kekesalan dalam menempatkan sisi keadilan kewenangan, yang selama ini tengah dijalankan bertahun-tahun di Bangkep.
“Kita lihat saja responnya pak Gubernur ke depan. Soal rencana itu, nanti kita coba kocing lagi dengan teman-teman gerakan,” tandasnya. (ir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!