Ini Penjelasan Bupati Ihsan Basir Soal Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa di Palu
Bupati Ihsan Basir menjelaskan, rencana pembelian terhadap dua item bangunan itu, menjadi salah satu pilihan pemenuhan ambang batas belanja modal dan belanja infrastruktur pada APBD 2022.
“Karena kita belanja modalnya masih kecil di bawah 20 persen. Sementara, dalam aturan persentasenya harus diatas 20 persen,” terangnya, saat dihubungi Bangkeppos, Rabu (24/8/2022) sore via telepon seluler.
Bupati membantah tudingan soal adanya keanehan dalam rencana pembelian dua item bangunan yang merogoh kocek APBD Bangkep hingga Rp11 miliar.
“Substansinya hanya itu (pemenuhan ambang batas belanja modal, red). Jadi pada prinsipnya, tidak ada dalam konteks yang aneh-aneh. Itu hanya pemantik saja ketika teman-teman mem-framing dengan bahasa Mess Pemda, maka orang akan merasa jadi aneh. Padahal, ada dua item di situ, yakni Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa,” ujarnya.
Dengan pencapaian ambang batas belanja modal dan insfrastruktur di bawah 20 persen, maka lanjut Bupati, pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa menjadi salah satu pilihan untuk pemenuhan capaian batas minimal.
“Misalnya belanja infrastruktur kita yang belum mencapai persentase. Hanya saja, dalam 1 triwulan untuk melakukan perubahan pembangunan infrastruktur dalam skala besar, itu agak riskan,” katanya.
Olehnya itu, pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa, terang Bupati, adalah bagian dari penambahan belanja modal dalam kategori aset tetap.
“Dan itu arahnya akan menjadi penambahan PAD kita ke depan. Dan tujuannya kita, Mess itu bisa dikelola oleh pihak profesional,” ujarnya.
Sedangkan, untuk Asrama Mahasiswa, terang Bupati, tentu itu berkaitan langsung dengan pendidikan, yang akan diperuntukan bagi mahasiswa yang kurang mampu.
“Bahkan, itu juga sudah pernah diusulkan sejak beberapa tahun terakhir. Bukan baru kali ini dimasanya saya saja,” ungkapnya.
Tak hanya itu, untuk kegiatan dan program lainnya yang tersebar di OPD, persentasenya, kata Bupati, jauh lebih besar dari Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa.
“Dan itu juga semua sudah dirasionalisasi oleh TAPD dan DPRD,” ucapnya.
Menurut Bupati, Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa memang tidak secara langsung berhubungan dengan konteks kemiskinan.
“Tapi muara akhirnya itu ada dalam penambahan PAD dan sokongan pendidikan,” terangnya.
Ditanya soal estimasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp11 miliar, Bupati mengaku, angkanya sudah dirasionalisasi oleh TAPD dan Badan Anggaran DPRD.
“Jadi belanja modal yang semula Rp11 miliar sudah terkoreksi menjadi Rp4,5 miliar. Karena sudah terasionalisasi,” bebernya.
Bahkan, lanjut Bupati, akan ada tim khusus dan lembaga Appraisal yang menilai secara objektif dan independen, terkait nilai sejati atas pembelian dua item bangunan tersebut.
Bupati menegaskan, pengurangan angka estimasi belasan miliar dilakukan untuk memenuhi belanja modal yang lain. Seperti bidang kesehatan, pendidikan dan belanja modal di bidang lainnya, yang sebenarnya juga sudah terkafer di APBD 2022.
“Termasuk, ada penambahan pada pelayanan kesehatan. Semisal UHC yang terkafer lebih dari 95 persen,” ujarnya.
Terakhir, Bupati mengaku tak mempermasalahkan kritikan yang muncul dari para anggota DPRD. Sebab dengan kritikan itu, kata dia, justru menciptakan mekanisme checks and balances.
“Saya malah senang kalau misalnya DPRD mengkritisinya. Justru bagus bagi kita. Dan kita bisa jadi ada cecks and balances disitu. Kita juga terbuka semua soal ini, tidak ada yang disembunyikan,” tukasnya. (ir)
