Rp12 Miliar Hutang Pemda Belum Dibayarkan, Dirut RSUD Salakan : TAPD Hanya Sebatas Janji-janji Manis
Aksi demonstrasi tersebut dipimpin langsung Direktur Rumah Sakit setempat, dr. Andi Patriani Patsyar, M.Kes. Mereka meminta agar hutang pemerintah daerah banggai kepulauan atas jasa medik belasan miliar itu segera dibayarkan.
Menurutnya, piutang tersebut sudah bertahun-tahun lamanya. Bahkan, pada 2018, ada sekitar belasan miliar belum dibayarkan dan terancam dihapus.
“Dan ini sudah berulang kali kami sampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD. Namun, sejauh ini kami hanya sebatas diberi janji-janji manis,” ujar isteri politikus Sadat Anwar Bihalia, yang juga mantan anggota DPRD Bangkep itu, di ruang rapat DPRD.
Setidaknya, lanjut dia, hutang daerah di tahun sebelumnya yang berjumlah Rp9,1 miliar segera ditindaklanjuti, dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan regulasi.
Menanggapi hal itu, 3 unsur pimpinan DPRD Bangkep yakni, Ketua DPRD Rusdin Sinaling, Wakil Ketua I DPRD Muh. Risal Arwie, Wakil Ketua II DPRD Eko Wahyudi, angkat bicara.
Rusdin menyatakan, Badan Anggaran DPRD dan TAPD Bangkep telah bersepakat untuk menganggarkan soal pelunasan hutang tersebut.
Dan kesepakatan itu, kata Rusdin, telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, ketika Banggar menggelar rapat bersama dengan TAPD.
“Yang namanya hutang, berapa pun itu, tetap harus diselesaikan. Tahun ini, kita sudah punya niat untuk menyelesaikannya. Ada Silpa kami Rp91 miliar. Tetapi pertimbangannya ada di bupati,” tuturnya.
Rusdin menyebutkan, pengalokasian anggaran khususnya di sektor kesehatan, justru tengah melampaui persentase sesuai dari yang ditargetkan.
“Kesehatan sendiri, pengalokasiannya mencapai 21 persen. Ini bukti, bahwa kita benar-benar peduli dengan dunia kesehatan,” tegasnya.
Sementara, Wakil Ketua 1 DPRD Bangkep Muh. Risal Arwie, lebih menyoal ke Dinas Kesehatan. Seharusnya, menurut Risal, Dinas Kesehatan mengusulkan pembayaran jasa medik tersebut di dalam RKA. Agar penganggarannya berjalan sesuai dengan koridor.
“Sebab jika itu tidak diusulkan, dan nanti menunggu pembahasan, maka itu rasa-rasanya agak sulit untuk terakomodir,” terangnya.
“Dan saya berpendapat, bahwa ini harus segera diselesaikan,” sambungnya.
Terkait niatan baik pemda untuk melunasi hutang tersebut, Wakil Ketua II DPRD Bangkep EKo Wahyudi, membenarkan pernyataan Ketua DPRD Rusdin Sinaling.
“Soal ini (utang jasa medik, red) itu sudah ada kesepakatan untuk segera dibayarkan. Hanya saja, masalah persentase pembayarannya, Bupati masih menunggu petunjuk dari BPK. Pada intinya, sudah ada kesepakatan untuk segera dilunasi,” terangnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Bangkep, Irwanto I.T Bua juga menyampaikan hal yang sama. Dia mengaku, pasca dilantik menjadi wakil rakyat pada 2019 silam, terhitung sudah empat kali pihak RSUD Trikora Bangkep duduk bersama dengan Komisi I DPRD Bangkep membahas soal jasa medik ini.
“Dan kita berpondasi pada pimpinan dewan untuk memprioritaskan dari awal. Kami mendesak waktu itu, sebab Komisi I mengetahui persis kondisi mitra di eksekutif, baik dinas maupun rumah sakit,” ujarnya.
“Dan bahkan saya juga sering sampaikan ke unsur pimpinan, apapun yang terjadi, kita harus segera melunasi hutang jasa medik itu. Kalau tahun ini dirasakan boleh, maka diselesaikan tahun ini,” sambungnya.
Kedatangan ratusan nakes tadi siang, selain disambut langsung oleh 3 unsur pimpinan DPRD, juga dihadiri oleh para anggota DPRD lainnya. Diantaranya, Irwanto I.T Bua, Hatta Mayuna, Bikham Masso, Moh. Iqbal Laiti dan Weros Puasai. (ir)
