Fraksi PAN Ingatkan Ancaman Serius Soal Potensi Penggabungan Daerah

Bangkeppos. com, SALAKAN- Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Bangkep, Mustaqim Moidady, mengingatkan adanya ancaman serius terkait potensi penggabungan daerah oleh pemerintah pusat, akibat merosotnya pendapatan daerah Banggai kepulauan dari tahun ke tahun.

Mustaqim menilai, ancaman penggabungan itu, bukan tidak mungkin terjadi. Apalagi, dengan terjadinya gejolak ekonomi nasional saat ini yang dipengaruhi oleh tekanan inflasi. Hal itu, menurut dia, justru kian memperparah kondisi perekonomian di Bangkep.
“Karena dari 37 Provinsi di Indonesia, ada sekitar 11 atau 12 provinsi mengalami inflasi yang cukup signifikan, salah satunya termasuk provinsi Sulawesi Tengah,” ujarnya, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna DPRD atas penyampaian Bupati tentang rancangan perubahan APBD 2022, Jumat (23/9/2022), di DPRD Bangkep.

Kekuatiran politikus PAN kabupaten Bangkep itu, disebabkan adanya gejolak ekonomi nasional saat ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan, kabupaten Banggai Kepulauan bakal mendapatkan evaluasi dari pemerintah pusat.
“Apakah kita masih jadi kabupaten bangkep atau kita akan dikembalikan ke kabupaten Banggai atau di kabupaten Banggai Laut,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Mustaqim, fraksi PAN meminta kepada seluruh pemangku kepentingan agar lebih serius dalam mengelola daerah ini. Tradisi kerja berdasarkan keinginan yang selama ini terbangun, kata Mustaqim, itu tidak bisa lagi dipertahankan.
“Kami fraksi PAN meminta kepada kita semua untuk jangan main-main. Harus ada upaya percepatan dalam memikirkan ancaman ini (penggabungan daerah, red). Jika tidak, kita kabupaten Bangkep yang kemungkinan besar akan digabungkan dengan kabupaten yang terdekat dengan kita,” tuturnya.

Hal lain yang disuarakan oleh fraksi PAN ialah, soal percepatan perampingan OPD (merger). Mustaqim menyebut, merger OPD bisa menjadi solusi dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran pembiayaan belanja daerah.
“Fraksi PAN meminta kepada eksekutif agar secepatnya melakukan perampingan OPD. Karena sesuai hasil kajian kami, idealnya, kami sarankan hanya 15 OPD saja. Agar lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran belanja daerah,” pintanya, dihadapan Sekda Bangkep Rusli Moidady.

Lalu yang terakhir, tambah Mustaqim, fraksi PAN juga meminta kepada para OPD, menunda perjalanan dinas ke luar daerah, jika kegiatannya belum terlalu penting. Agar bisa bersama-sama menghadiri paripurna penetapan perubahan APBD 2022 nanti.
“Insya Allah, sesuai rencana kami, Senin (26/9/2022) besok, kami sudah menyelesaikan paripurna penetapan perubahan APBD 2022,” tandasnya. (ir)