Layananan UHC Bangkep harus Dimanfaatkan dengan Baik

0

Sekertaris Daerah Kabupaten Bangkep, Rusli Moidady, ST.MT. (foto:ist)
Bangkeppos.com, SALAKAN- Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, mengimbau seluruh masyarakat kurang mampu bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis (UHC) secara maksimal di rumah sakit atau disetiap puskesmas yang ada di kabupaten Bangkep.

Sebab menurutnya, pada tahun kedua ini, pemda Bangkep telah mengalokasikan anggaran UHC ke BPJS mencapai belasan miliar.
“Angkanya kurang lebih masih sama dengan tahun 2022 lalu, yakni sekitar Rp14 miliar. Kendati, besaran angkanya sempat terjadi tarik-menarik pada saat rasionalisasi anggaran di DPRD,” ujar Sekda kepada wartawan media ini, Kamis (16/2/2023) kemarin, di ruangannya.

Dijelaskannya, dana belasan miliar yang digelontorkan oleh pemda Bangkep ke BPJS, itu merupakan hasil usulan penghitungan dari pihak BPJS langsung berdasarkan jumlah per jiwa.
“Jadi, pemda menyerahkan dana itu seluruhnya ke BPJS. Lalu, BPJS yang nanti membayarkan iuran ke rumah sakit atau ke puskesmas disetiap ada klaim pengobatan pasien,” terangnya.

Bagaimana jika misalnya klaim dari rumah sakit nihil? Tentu saja, kata Sekda, yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah BPJS.
“Hanya memang pada sisi yang lain, masyarakat atau pasien malah lebih diuntungkan. Karena pengobatannya sama sekali tidak dipungut biaya,” ungkapnya.

Dicontohkannya, semisal iuran pengobatan kurang dari penghitungan Rp14 miliar per tahun sesuai yang dianggarkan pemda. Maka yang akan menanggung risiko atau konsekuensinya adalah BPJS.
“Namun, itu ada subsidi silang. Anggaplah disini dia rugi, tapi dia untung di tempat lain,” bebernya.

Karena itu, Sekda kembali mengimbau agar masyarakat tak boleh mengabaikan layanan UHC ini. Sebab selain biaya pengobatan sudah digratiskan, jasa pemakaian ambulans pun, bisa diklaim ke BPJS.
“Tapi biasanya kadang-kadang orang berfikir, daripada dia datang ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk berobat, mendingan dia beli obat saja di toko, ketimbang harus membayar sewa ojek atau sewa mobil,” terangnya.

Pemda Bangkep sangat dirugikan, apabila layanan UHC tidak betul-betul dimanfaatkan masyarakat dengan baik dan maksimal.
“Sebab yang sangat rugi adalah pemda Bangkep. Apalagi, pemda sudah membayar gaji dan insentif tambahan dokter spesialis, yang totalnya Rp50 juta per bulan untuk satu orang dokter spesialis,” tandasnya. (ir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights