16 April 2024

Pemdes Kalumbatan Diduga Lakukan “abuse of power”, Polisi Diminta Turun Tangan

0

Anggota BPD Kalumbatan, Wahyudi Nadir Sosono. (ist)
Bangkeppos.com, SALAKAN- Penerimaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Kalumbatan, kecamatan Totikum Selatan, Bangkep, kembali dipersoalkan.

Pasalnya, sejumlah masyarakat penerima dana bantuan dimintai uang sebesar Rp10 ribu per orang oleh pemerintah desa (pemdes) setempat. Alasannya, itu akan digunakan untuk mentalangi kebutuhan biaya operasional penyaluran dana bantuan dari pihak PT. Pos Salakan.

Hal itu turut dibenarkan langsung oleh anggota BPD Kalumbatan, Wahyudi Nadir Sosono. Wahyudi mengaku, penerima dana tunai dimintai potongan Rp10 ribu per orang, dengan alasan untuk penjemputan dana bantuan di Kantor Pos Salakan.
“Apa memang aturannya seperti itu? Bahwa setiap masyarakat penerima bantuan wajib dipotong 10.000 dengan alasan penjemputan duit di kantor Pos Salakan,” ujar Om Honda-sapaan akrab Wahyudi Sosono, kepada Bangkeppos, Minggu (3/4/2024) kemarin.

Om Honda mengaku, tidak sedikit masyarakat yang mendatanginya, dan mempertanyakan soal pungutan liar (pungli) tersebut.
“Banyak masyarakat yang datang sama saya dan mengeluhkan persoalan yang dilakukan oleh Pemdes Kalumbatan ini. Makanya saya cuma tanya, kalau memang seperti itu aturannya, ya, otomatis masyarakat harus terima kalau itu adalah bagian dari kebijakannya kades,” kata dia.

Tak hanya itu, Om Honda juga menilai sasaran penerima bantuan justru banyak yang tidak layak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
“Dan satu lagi, orang yang semestinya layak menerima, kok dihapus dari data penerima. Sementara orang yang tidak layak, justru bisa menerima. Kebijakan itu menurut saya sudah sangat keterlaluan,” kesalnya.

Sementara itu, Kades Kalumbatan Roni P. Muhammad, dikonfirmasi via pesan WhatsApp, belum dapat memberikan keterangan.

Bukti tangkapan layar hasil konfirmasi via pesan WhatsApp yang dikirim wartawan media ini ke Kades Kalumbatan. (ist)

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkep Moh Amin S.Pd., menyatakan, PT. Pos sama sekali tidak diperkenankan melakukan pungutan dana bansos sepersen pun.
“Kalau yang kantor pos itu uang tunai, dan tidak bisa pihak PT. Pos melakukan pemotongan. Sebab PT Pos sudah ada operasional penyalurannya. Jadi tidak boleh dikorting satu rupiah pun uang masyarakat,” tegas Moh. Amin saat dikonfirmasi wartawan media ini, pada Minggu (3/4/2024) kemarin.

Selain bantuan dana tunai, penyaluran bantuan beras miskin (raskin) di desa Kalumbatan juga turut dipersoalkan. Bahkan, lebih dari 200 orang masyarakat setempat tidak lagi mendapatkan jatah bantuan beras 30 kilogram per KK itu.

Atas hal tersebut, Kapolsek Totikum IPDA Endra Priyanto SH., berjanji akan segera turun lapangan, menyelidiki, dan mencari tahu informasi langsung ke masyarakat penerima bansos di Kalumbatan.
“Ok. Makasih infonya. Nanti kami cari info sama masyarakat yang terima bansos di Kalumbatan. Dan saya sudah perintahkan anggota kumpul baket (bahan keterangan,red). Nanti saya panggil kadesnya untuk klarifikasi,” tandas Kapolsek saat dihubungi, pada Minggu (3/3/2024) malam. (ir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!