6 Fraksi DPRD Bangkep Terima Penyampaian LKPJ Bupati 2023 dengan Sejumlah Catatan Khusus
PARIPURNA LKPJ BUPATI 2023: DPRD kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Paripurna penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2023, Kamis malam (18/4/2023) di ruang sidang paripurna DPRD. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Bangkep Suhardin Sabalino, dan didampingi Ketua DPRD Bangkep Rusdin Sinaling, serta dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Bangkep, Ihsan Basir. (Foto: Irfan Majirung/Bangkeppos)
Ke enam fraksi di DPRD Bangkep itu yakni, Fraksi NasDem, Fraksi Bintang Persatuan, Fraksi PDIP Nurani Rakyat, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra, serta Fraksi Demokrat.
Meski mayoritas fraksi menyatakan menerima penyampaian LKPJ Bupati, namun dari masing-masing fraksi punya catatan tersendiri untuk selanjutnya dibahas ditingkat pansus.
Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh juru bicaranya Weros Puasai, dengan tegas mengemukakan, masih banyak fakta di lapangan yang tidak berkesesuaian dalam sajian LKPJ Bupati tahun anggaran 2023.
“Karena itu, mari kita bangun daerah ini dengan baik. Karena pencapaian dalam LKPJ Bupati, banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” tegas Weros.
Weros menyontohkan, persoalan air bersih di Bulagi dan pembangunan sarana infrastruktur jalan di wilayah Peling Barat, sampai saat ini masih belum tuntas dilaksanakan sama sekali, hingga akan berakhirnya masa jabatan Pj. Bupati Bangkep di periode yang kedua ini.
“Dan jujur, apa yang kami sampaikan di forum yang terhormat ini adalah benar-benar itu aspirasi dari masyarakat Bulagi langsung ” tandasnya.
Selain fraksi Gerindra, fraksi PAN melalui Bikham Masso, juga mengecam soal besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2023.
Bikham menilai, SILPA APBD 2023 sangat tidak normal. Dan itu, kata dia, merupakan semacam penyakit bawaan yang sering terjadi dalam setiap tahunnya. Hal itu karena lemahnya sistim perencanaan kita di daerah.
“Karena SILPA kita tidak pernah turun dari angka Rp80 miliar setiap tahun,” ujarnya.
Sedangkan, lanjut Bikham, toleransi SILPA semestinya asumsinya paling tinggi itu berada dilevel 3 persen dari total APBD Bangkep.
“Sehingga kita perlu duduk bersama, dan membedah dimana sebenarnya letak masalahnya,” tukasnya.
Terakhir, Sahrudin Lalu, asal Fraksi PDIP menyentil soal pembangunan kawasan perumahan masyarakat desa Bongganan, yang saat ini belum terwujud hingga menjelang berakhirnya masa jabatan Pj. Bupati Bangkep 2024 ini.
Pernyataan Sahrudin itu, direspon langsung oleh Ketua DPRD Bangkep Rusdin Sinaling. Politikus asal Fraksi Nasdem ini mengatakan, pengalokasian anggaran untuk pembangunan kawasan kumuh perumahan desa Bongganan sudah berkali-kali diintervensi DPRD.
Dan bahkan, kata Rusdin, hal yang sama juga sudah pernah dilakukan sebelum dirinya menjabat Ketua DPRD di periode sebelumnya.
“Dan itu sudah 3 kali dilakukan penganggarannya. Ada yang Rp5 miliar, ada yang Rp3,5 miliar, dan ada yang Rp1,5 miliar. Tapi semua itu tidak juga dilaksanakan. Karena OPD teknis tidak mampu merencanakannya secara tuntas,” tegasnya. (ir)
About Post Author
