Soal Pinjaman Daerah, Harianto Sadardi Minta Kepentingan Politik Bupati dan DPRD Harus Bertemu Satu Titik
Bangkeppos.com, SALAKAN — Berbeda dengan sikap para koleganya di DPRD yang meminta penundaan atau peninjauan ulang rencana pinjaman daerah, Anggota DPRD dari Fraksi PKB Bangkep, Harianto Sadardi justru menegaskan pinjaman boleh berjalan, asalkan penyalurannya adil dan merata ke seluruh penjuru wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Harianto menegaskan, keraguannya bukan pada pinjaman itu sendiri, tetapi pada soal distribusi lokus pembangunan. Sebab bagaimananapun, kata dia, masih banyak desa di 12 kecamatan di Bangkep membutuhkan perbaikan jalan.
“Bukan kami tidak setuju pinjaman. Tapi pastikan setiap wilayah yang ada di bangkep mendapatkan bagian yang layak. Masih banyak ruas jalan di berbagai pelosok yang rusak parah dan menunggu perbaikan. Jangan sampai hasil pinjaman terpusat di satu atau dua titik saja,” ujarnya, pada rapat antara Banggar DPRD dan TAPD, kamis (5/11/2026) kemarin.
Harianto menekankan bahwa kepentingan pembangunan harus mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat, bukan kepentingan politik pihak tertentu saja.
“Kepentingan Bupati dan kepentingan anggota DPRD harus bertemu pada satu titik, yakni kepentingan masyarakat. Kalau tidak, kami tegaskan persetujuan pinjaman di Paripurna itu bisa jadi akan terhambat,” ingatnya.
Harianto juga meminta Pemerintah Daerah melalui TAPD dan Pimpinan DPRD melakukan pemetaan ulang. Terutama, soal prioritas jalan mana yang paling mendesak berdasarkan keluhan warga? Apakah setiap kecamatan mendapatkan bagian yang adil?
“Sepanjang lokusnya merata dan menjawab seluruh keluhan masyarakat, maka kami pasti tidak akan berkeberatan sedikit pun untuk menyetujui pinjaman ini. Tetapi jika tidak, maka saya kira kami juga DPRD perlu mempertimbangkan kembali soal persetujuan pinjaman daerah ini,” tandasnya. (*)
