15 April 2024

12 Warga Miskin di Tolo Tak Dapat BLT DD, Tapi….!

0

 

DAMPINGI WARGA: Wakil Sekretaris DPD JPKP Bangkep Mardiana Sollitan memegang map merah, bersama sejumlah masyarakat desa Tolo, kecamatan Bulagi, saat melakukam pendampingan, mengecek langsung nama mereka masing-masing yang sebelumnya telah dimasukkan kedalam daftar penerima dana BLT. (Foto:for Bangkep Pos)

BANGKEP POS.Com, SALAKAN- Sedikitnya dua belas orang Kepala Keluarga (KK) miskin di Desa Tolo, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Bangkep, terpaksa gigit jari. Harapan mereka ingin menikmati bantuan dana tunai itu jauh dari yang diekspektasikan.

Padahal, awalnya ke dua belas nama mereka tersebut telah dimasukkan ke dalam data DTKS sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) oleh pemerintah desa setempat. Belakangan, diketahui Sekretaris Desa Tolo, Santomarius Mombilia, mengeluarkan nama mereka dan memasukkannya ke daftar penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Meskipun itu juga belum tentu akan terkafer.

Sebab kelompok yang masuk dalam data DTKS/BDT maka tidak bisa masuk ke data BST, PKH dan BPNT. Jadi, data DTKS yang diprioritaskan adalah data keluarga penerima BLT. Untuk itu, pemda Bangkep melalui dinas teknis terkait diminta segera mempertimbangkan dan mengevaluasi sasaran KPM tersebut. 

Wakil Sekretaris DPD JPKP Kabupaten Bangkep, Mardiana Sollitan mengatakan, dari ke dua belas orang warga penerima BLT yang sudah tercatat sebelumnya itu, tiga orang diantaranya sama sekali tidak dimasukkan ke daftar penerima bantuan; baik BLT maupun BST.
“Jadi dari 12 KK yang awalnya sudah terkafer semua ke data penerima BST, hanya 9 orang yang digeser ke data BST. Sedangkan 3 orang lainnya, Sekdes tidak mau memasukkan data mereka ke penerima BLT maupun BST,” tutur Mardiana yang turut mendampingi sembilan orang warga desa tersebut, di gedung BPU Kecamatan Bulagi, Selasa (19/5/2020) kemarin.

Menurut Mardiana, sembilan warga KK miskin diperintahkan Sekdes Santomarius ke BPU Bulagi di hari yang sama, mengecek langsung nama mereka masing-masing.
“Namun begitu mereka mengecek ke petugas kabupaten bersama tim yang menyalurkan di BPU Bulagi, ternyata kesembilan orang itu tidak ada namanya sama sekali. Yang ada hanya nama 21 orang,” terangnya.

Mardiana menilai, sikap yang dipertontonkan Sekdes Santomarius sebagai seorang ASN yang notabenenya sebagai pengabdi dan pelayan di masyarakat justru tampak janggal. Sebab selain membuat warga tidak nyaman disana, Santomarius juga dinilai sudah mempermalukan warga masyarakatnya sendiri.
“Tindakannya (Sekdes,red) memang sudah sangat keterlaluan. Bahkan, setiap dia mengeluarkan bahasa ke rekan-rekan perangkat desa maupun masyarakat selalu dengan nada tidak sopan. Dia juga senang memuji dirinya paling hebat dan mengakui bahwa dia tidak pernah takut dengan siapapun,” kata Mardiana, dalam rilis laporan resminya di Group WhastApp DPD JPKP Bangkep, yang di dalam Group itu ada Bupati Bangkep dan Kepala Badan Kesbangpol.

Atas ucapan pongah dan sikap tak etis Santomarius itu, Ketua DPD JPKP Bangkep Rano Lamahung, ikut berkomentar dan menanggapi serius. Pria yang kini berprofesi sebagai konsultan itu seolah dibuat geram, sehingga memertanyakan konteks dibalik pernyataan Sekdes yang menyatakan “tidak takut dengan siapapun”.
“Konteks bahasa itu, apakah dia dalam keadaan diganggu secara person lantas terjadi pertikaian atau konteks akibat suatu jabatan yang melekat pada dirinya lantas kemudian menurut dia, di desa itu sudah dialah pejabat yang tidak mau diatur?, lantas siapa yang dia mau dengar?,”tanyanya, serius di Group.

Rano menilai sikap Sekdes sedikit menarik perhatian. Sebab hanya selevel Sekretaris Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah di desa demi membantu kepentingan masyarakat, tapi sudah berlagak seperti gaya pejabat teras di daerah ini.

Sebagai seorang ASN, Sekdes seharusnya menjadi tumpuan semua kebutuhan administrasi masyarakat yang harus diakomodir atau diperjuangkannya.
“Apalagi dalam situasi saat ini negara dalam keadaan darurat akibat dampak wabah virus Corona (Covid-19). Maka tidak terkecuali semua elemen harus bahu membahu mengingatkan, memberikan edukasi dan saling membantu satu sama lain,”ucapnya.

Sebagai penggiat kemanusiaan, JPKP tambah Rano, hadir di tengah-tengah masyarakat Bangkep, memberikan masukan kepada pemerintah daerah tanpa mengesampingkan regulasi yang sudah ditetapkan.
“Nah, ini di Bangkep justru ada oknum ASN, yang hanya level Sekdes, tapi berlagak seperti kepala dinas. Intinya, yang pasti ini AKAN BERLANJUT,” tegasnya, tanpa menjelaskan maksud dari kalimat akan berlanjut itu. 

Terakhir, sebagai Ketua DPD JPKP Bangkep, Rano mengajak seluruh anggotanya untuk tidak henti-hentinya memberikan masukan, solusi atau gagasan terbaik kepada pemerintah di daerah sesuai yang diamanatkan di dalam AD-ART JPKP. Salam Pengabdian Tanpa Syarat, JPKP Siap Melayani..!!! (ir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!