25 Januari 2024

Pemkab Bangkep Raih WTP atas LKPD Tahun 2019

0

Kantor Bupati Bangkep: (Foto:ist)
Bangkeppos.com, SALAKAN- Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019, Selasa (30/6/2020) siang di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Meski dalam dua tahun terakhir, pemda Bangkep menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dua kali berturut-turut, namun predikat WTP kali ini merupakan prestasi pertama di era pemerintahan Bupati Bangkep definitif, H. Rais D. Adam.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkep, Achmad Tamrin, S.STP, ME menjelaskan, WTP merupakan bentuk dari kesesuaian laporan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“WTP ini kan, penilaian terhadap laporan keuangan pemda. Dalam laporan itu, ada standar akuntansi keuangan. Jadi apa yang disajikan oleh BPK, berarti sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan disamping ada nilai-nilai yang dilihat. Apakah nilai ini wajar atau tidak,”terangnya, saat dihubungi Bangkep Pos Online via telepon seluler, Selasa (30/6/2020) dini malam.

Dia menjelaskan, pemda bangkep sudah melakukan penatausahaan maupun pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi pemerintahan. Misalnya dari sisi penyajian data, aset dan laporan realisasi.
“Jadi tidak ada hal yang dianggap meragukan lagi bagi pemeriksa. Intinya, pemeriksa sudah tidak ragu dalam memberikan predikat kewajaran itu,”ujarnya.

Tamrin menjelaskan, hal mendasar dari WTP adalah kewajaran. Artinya wajar dalam hal materialistis baik kuantitatif maupun kualitatif.
“WTP merupakan yang teratas dari tingkatan LKPD, yang diikuti predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tidak Wajar, dan Disclaimer,”jelasnya.

Ditambahkannya, WTP sebenarnya hanyalah sebuah sarana yang mampu menggambarkan kondisi sebuah daerah yang telah menerapkan transparansi, dan good governance. Dan juga bisa dijadikan alat atau instrumen pengambilan sebuah keputusan strategis.
“Jadi apa yang saya bikin selama ini, misalnya ketika saya keras, itu semua hanya dalam rangka tertibnya administrasi keuangan. Tapi intinya, terus terang, saya puas,”tutupnya.

Meski begitu, sebagai bahan masukan kedepan, Pemda Bangkep diharapkan dengan pencapaian prestasi WTP tersebut, dapat mendorong dan memotivasi jajaran Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bangkep. Dan semoga LHP ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditahun berikutnya. (ir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!