Lebih dari Rp70 Miliar Uang Daerah Mengendap Ditangan para Kontraktor
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangkep, Irwanto T. Bua menyatakan, sejak tahun ke tahun, nilai kerugian keuangan daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulteng mencapai puluhan miliar rupiah.
“Nominal kerugian fantastis itu rata-rata bersumber dari pelaksanaan hasil proyek yang bermasalah,”ungkap Iwan- sapaan akrabnya, kepada bangkeppos.com Jumat (28/5/2021) kemarin, di ruangannya.
Iwan menyayangkan, kesadaran dan tekad dari para kontraktor untuk mengembalikan kerugian hasil temuan BPK, justru masih sangat minim. Entahlah; apakah karena faktor lemahnya pengawasan atau karena pengaruh kurang tegasnya
Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) kabupaten Bangkep.
“Yang perlu diketahui, total uang daerah (Bangkep) yang berasal dari pihak ketiga (kontraktor,red) dan belum dikembalikan dari tahun ke tahun sesuai hasil pemeriksaan BPK mencapai Rp70 miliar lebih,”bebernya.
Padahal, di satu sisi, dengan kondisi daerah kita saat ini, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkep, justru sama sekali belum mampu menggenjot aspek pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten banggai kepulauan.
“Jadi menurut saya, jika hal itu diseriusi, setidaknya bisa membantu daerah dalam pelaksanaan program pembangunan lainnya secara berkelanjutan,”ujar mantan jurnalis Bangkep ini.
Secara kelembagaan, DPRD Bangkep kata Iwan, sudah mendorong pihak Inspektorat kabupaten Bangkep (TPTGR) agar lebih bekerja serius. Bahkan, pihaknya juga tak tanggung-tanggung mengalokasikan pagu anggaran sekira Rp700 juta untuk tahun 2021 ini.
“Namun Inspektorat juga kami tantang, pengembaliannya harus diatas Rp10 miliar,”tandas politikus DPD Partai Golkar Bangkep itu. (ir)
