16 April 2024

Rp65 Miliar DAK untuk Air Bersih Bulagi Terancam Gagal

0

Ketua DPRD Bangkep Rusdin Sinaling dan Ketua Komisi 1 DPRD Bangkep Irwanto T. Bua. (Foto: dok.bangkeppos.com)
Bangkeppos.com, SALAKAN- Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dikucurkan sebesar Rp65 miliar tahun 2022 mendatang untuk pembangunan air bersih di wilayah Kecamatan Bulagi, Kabupaten Bangkep, terancam gagal.

Hal itu dikarenakan, pemerintah daerah setempat tidak menyiapkan anggaran penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) di tahun 2021 ini. Sementara, dokumen amdal adalah salah satu syarat mutlak dikucurkannya anggaran tersebut.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangkep, Irwanto T. Bua menjelaskan, DPRD sudah mengintervensi penganggaran kebutuhan penyusunan dokumen Amdal melalui pokok pikiran (pokir) yang tertuang di dalam notulen DPRD. Masalahnya, dinas teknis terkait tidak mengusulkan anggaran untuk penyusunan amdal.
“Mereka minta intervensi lewat DPRD, dan kami sudah alokasikan Rp600 juta. Dan itu tercatat dalam daftar notulen. Nah, sekarang justru anggaran yang berlaku disini adalah tanpa notulen,”beber Irwanto T. Bua, yang akrab disapa Iwan, kepada Bangkeppos.com pekan lalu.

Iwan menerangkan, ketidakmampuan pihak eksekutif dalam menerjemahkan substansi pokir, sehingga melahirkan stigma negatif dari masyarakat. Padahal, lanjut Iwan, salah satu isi pokok pikiran DPRD yang ditolak oleh banyak orang, termasuk penyusunan amdal.
“Amdal adalah salah satu sarat untuk mengajukan anggaran. Sementara, pokir itu bagian dari program yang dimasukkan DPRD untuk meloloskan anggaran DAK senilai Rp65 miliar di Bangkep,”ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Bangkep itu.

Disebutkannya, secara keseluruhan pokir DPRD tahun 2021 berkisar Rp39 miliar. Dan dari total tersebut, didalamnya sudah termasuk penyusunan dokumen amdal, air bersih, pembangunan jalan serta penataan pembangunan rumah layak huni di desa Bongganan
“Termasuk penambahan jumlah biaya peserta BPJS, serta pengadaan Unit Transfusi Darah (UTD),”sambungnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Bangkep Rusdin Sinaling, pun ikut berkomentar dan menyoroti soal UTD. Padahal, kata Politikus DPD NasDem Bangkep ini, UTD seharusnya menjadi aspek yang paling diprioritaskan pihak eksekutif.
“Karena itu sifatnya mandatori dan berkaitan dengan kemaslahatan serta keselamatan ribuan nyawa masyarakat Bangkep. Namun faktanya justru penganggarannya tidak dimasukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),”tegas Rusdin.

Dia menilai, terkadang banyak keanehan dalam soal penganggaran kegiatan di daerah, bahkan sedikit melenceng dari visi-misi bupati dan wakil bupati bangkep.
“Coba kita bayangkan, berapa banyak nyawa warga masyarakat yang bisa kita jaminkan keselamatannya, ketika butuh darah dan harus menyeberang dulu ke Luwuk atau ke Banggai Laut untuk membeli kantong darah yang dibutuhkan,”tandasnya.

Sekadar mengingatkan kembali, warga kecamatan Bulagi sebelumnya pernah menyandera Ketua DPRD Bangkep, Sekda Bangkep dan Perwakilan Kejaksaan Negeri Banggai Laut (Balut), saat aksi demonstrasi beberapa bulan lalu di Bulagi. Disana, mereka para peserta demo menuntut agar pembangunan air bersih di wilayah setempat segera direalisasikan tahun 2021 ini. Alhasil, aspirasi para pendemo pun disahuti. (ir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!