19 Januari 2024

Sarana Infrastruktur Pelabuhan di Bangkep Mulai Ditata dengan Baik

0

RAPAT SINKRONISASI RENJA: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkep dan Bappeda-Litbang Kabupaten Bangkep saat menggelar rapat dengan Komisi 2 DPRD, membahas agenda sinkronisasi rencana kerja (Renja) OPD tahun 2022-2023, pada Selasa (8/3/2022) lalu, di ruang rapat Komisi 2 DPRD setempat. (Foto: dok. Bangkeppos)
Bangkeppos. com, SALAKAN- Menyahuti banyaknya pertanyaan yang dilontarkan para anggota Komisi 2 DPRD Bangkep soal upaya perbaikan sarana infrastruktur pelabuhan di wilayah banggai kepulauan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkep Joko Prihantoro, tampak menjawab dengan cukup rileks.

Mantan Kasatpol-PP Kabupaten Bangkep itu mengaku, telah melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendukung pembangunan infrastruktur sejumlah pelabuhan di Bangkep. Diantaranya, pelabuhan Desa Kalumbatan, pelabuhan Desa Tobiing, pelabuhan Desa Sambulangan, dan pelabuhan Saiyong, serta pelabuhan dalam kota Salakan.

Joko menuturkan, pembangunan fasilitas ruang tunggu pelabuhan desa Kalumbatan pada 2022 ini sudah dianggarakan sebesar Rp200 juta.
“Saya masukan angkanya Rp200 juta lewat telaahan staf, agar bisa didorong di anggaran perubahan,” kata Joko, saat rapat dengan Komisi 2 DPRD dengan agenda sinkronisasi rencana kerja OPD tahun 2022-2023, Selasa (8/3/2022) lalu, di ruang rapat Komisi 2 DPRD setempat.

Begitu pula, dengan pelabuhan di desa Tobiing. Bahkan, menurut dia, sejak daerah kabupaten Bangkep mulai berdiri jadi daerah otonom, belum pernah diberlakukan penarikan tarif retribusi di pelabuhan sekitar.
“Penagihannya nanti di tahun 2022 ini.
Karena disitu, kita rencananya akan lakukan penataan fasilitas pembangunan,” ungkapnya.

Sehingganya, lanjut Joko, pihaknya mulai memetakan sejumlah pelabuhan di wilayah Bangkep, yang berpotensi bisa mendatangkan kontribusi besar bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banggai Kepulauan.

Untuk pelabuhan di desa Sambulangan, lanjut Joko lagi, itu juga telah dilakukan pemasangan fasilitas lampu penerangan.
“Sudah kami pasang lampu penerangan. Dan kami juga sudah petakan pelabuhan-pelabuhan mana saja yang bisa menghasilkan sumber PAD tinggi,” terangnya.

Berbeda dengan Pelabuhan Fery yang ada di desa Saiyong. Selain dilakukan perbaikan sarana dan prasarana, di pelabuhan Fery juga telah disiapkan fasilitas bus.
“Karena Bentor (kendaran roda tiga) sudah tidak diperbolehkan lagi beroperasi disitu. Mengingat, rawan kecelakaan,” kata dia.

Sementara, khusus untuk pelabuhan Kota Salakan, Joko mengaku, telah mengupayakan secara persuasif berkaitan dengan hasil perencanaan pekerjaan pihak ketiga yang bermasalah.
“Masalahnya adalah perencanaan pelabuhan sudah selesai dikerjakan, tapi belum dibayarkan ke pihak ketiga,” bebernya.
“Karena dari tim percepatan sudah diperintahkan menyurat ke Inspektorat. Agar Inspektorat menyurati penggunaan dokumen pelabuhan dimaksud,” tambahnya.

Tak ingin dipandang sebelah mata dan dikambinghitamkan oleh para anggota Komisi 2 DPRD, pria alumnus STPDN Jatinangor, Bandung, itu berjanji, akan tetap berjuang dan bertanggungjawab untuk menyelamatkan daerah ini.
“Pemda sudah antisipasi. Tapi salahnya itu pakai pihak ketiga untuk membiayai. Padahal, kegiatannya sudah finis,” tukasnya. (ir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!