15 April 2024

Plh. Bupati Bangkep Jamin Dana Hibah KPU Bangkep di Pemilu 2024

0

Plh. Bupati Bangkep Rusli Moidady saat foto bersama usai kegiatan dengan Ketua KPU Bangkep, Tamin S. Pd, Komisioner KPU Sulteng Sahran Raden, beserta sejumlah partai politik di bangkep, Sabtu (28/5/2022) malam, di Kafe Tanah Merah Salakan. (Foto: Irfan Majirung/Bangkep Pos)
Bangkeppos.com, SALAKAN- Menyahuti pertanyaan soal dukungan anggaran pemilu 2024 dari anggota Komisioner KPU Bangkep Muis Abdul Muin, Plh. Bupati Bangkep, Rusli Moidady, memastikan akan menyiapkan alokasi dana hibah untuk pembiayaan tahapan pelaksanaan proses pemilu dan pemilihan mulai 2023 hingga 2024 mendatang.
“Terkait anggaran untuk tahapan pemilu 2023-2024, pemerintah daerah tentu akan menyiapkannya. Karena itu adalah agenda nasional yang wajib untuk dilakukan,” ujar Rusli Moidady, Sabtu malam (28/5/2022) di Kafe Tanah Merah Salakan, dalam acara sosialisasi rancangan dan tahapan pemilu 2024.

Mengenai gambaran dari besaran angka yang akan disiapkan nantinya, Rusli mengaku masih akan merasionalisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan. Mengingat, pendapatan dana transfer daerah untuk tahun anggaran 2022 ini, jumlahnya turun signifikan.
“Pada 2021 lalu, besaran dana DAU kita hanya sebesar Rp486 miliar. Sedangkan, pada 2022 ini tinggal Rp446 miliar. Jadi ada penurunan sekitar Rp40 miliar,” sebutnya.

Tentu saja dengan terjadinya penurunan pendapatan tersebut, juga berdampak pada banyak aspek. Sementara di sisi lain, lanjut dia, untuk hitungan belanja pegawai negeri di kabupaten Banggai Kepulauan itu mencapai Rp392 miliar.
“Artinya, jika Rp446 miliar dikurangi dengan Rp392 miliar, maka berarti tinggal Rp54 miliar. Nah, Rp54 miliar dikurangi dengan ADD Rp44 miliar tersisa Rp11 miliar. Dan Rp11 miliar itulah yang akan dibagi-bagi ke masing-masing OPD,” terangnya.

Menurutnya, jika mengacu pada hitungan dari besaran pendapatan daerah tersebut, maka yang muncul adalah sikap pesimistis.
“Akan tetapi, karena pemilu merupakan agenda nasional dan kegiatan yang harus dan wajib yang bersifat mandatori, maka tentu, kami akan berupaya untuk merasionalisasikan kembali belanja-belanja pegawai. Maka saya kira, tidak ada kata tidak bisa. Insya Allah, pasti itu akan ada jalan terbaik,” tekannya.

Plh. Bupati juga meminta KPU Bangkep segera menyusun perencanaan program penganggaran berkaitan dengan pembiayaan tahapan pelaksanaan pemilu 2023 hingga 2024.
“Di tahun 2023 kegiatan apa saja, dan berapa pembiayaannya, dan begitu juga program di tahun 2024. Sehingga kita pemerintah daerah sudah mulai mengancang-ngancang penganggaran program tersebut,” tutupnya. (ir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!