Anggaran Naik Rp9,8 Miliar, Tapi PAD Justru Turun, Lalu Dimana Kemandirian Keuangan Daerah?
Bangkeppos.com, SALAKAN- Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 membuka data penting tentang kondisi keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Secara angka total, pendapatan daerah terlihat bertambah: dari Rp828,96 miliar naik menjadi Rp838,77 miliar, atau bertambah sekitar Rp9,81 miliar (1,18%).
Namun ada hal yang perlu dicermati: kenaikan ini sepenuhnya bersumber dari pendapatan transfer. Artinya, bukan dari hasil kekuatan sendiri.
Justru sebaliknya, kemampuan daerah menggali uang sendiri justru menurun. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipangkas dari Rp66,08 miliar menjadi Rp61,19 miliar, turun sekitar Rp4,90 miliar atau 7,41%.
Di sisi pengeluaran, belanja operasi naik menjadi Rp675,91 miliar — artinya biaya rutin, gaji, dan operasional semakin membesar. Sementara belanja modal yang dipakai untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas, justru menyusut menjadi Rp27,64 miliar. Belanja tidak terduga tercatat Rp2,53 miliar, sedangkan belanja transfer relatif tetap.
Ini pola yang perlu diwaspadai. Pendapatan naik karena bantuan dari luar, bukan karena usaha daerah yang makin kuat. PAD turun menandakan sumber daya sendiri belum dikelola secara maksimal.
Di saat yang sama, biaya harian terus membesar, sementara dana untuk pembangunan fisik justru dipangkas. Jika terus begini, daerah makin bergantung pada transfer dan makin sulit bergerak mandiri. DPRD wajib bertanya: apa penyebab PAD turun? Dan ke mana arah pembangunan jika belanja modal makin mengecil?
Data ini kini menjadi bahan pembahasan DPRD. Anggota dewan diharapkan tidak sekadar menyetujui, melainkan menuntut penjelasan: bagaimana upaya mengembalikan kekuatan pendapatan sendiri, dan bagaimana memastikan sisa dana tetap memberi manfaat nyata bagi warga. (*)
