22 November 2026

admin

Stok Cadangan Pangan Ditengah Wabah Covid-19 di Bangkep Pakai Pihak Ketiga

BANGKEP POS, SALAKAN- Munculnya hasil uji sampel swab Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (6/2/2020) lalu, mengenai satu Orang Tanpa Gejala (OTG) warga asal desa Abason yang telah dinyatakan terkonfirmasi positif virus Corona, Pemda setempat pun langsung bergerak cepat.

Bupati Bangkep, H. Rais D. Adam, bersama Sekda, Camat Totikum dan para kepala OPD Bangkep, mengambil langkah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis ketersediaan pangan di seluruh wilayah kabupaten Bangkep.
“Dinas Ketahanan Pangan dan para Camat se-Kabupaten Bangkep telah mendata dan menyediakan kebutuhan pangan di wilayah masing-masing, yang dihitung sesuai jumlah penduduk dan konsumsi per hari,”terang Bupati, saat rapat Jumat (8/5/2020) kemarin di kantor Bupati.

Menurut Bupati, kebutuhan pangan di Bangkep telah dicadangkan dengan menggunakan pihak ketiga. Dengan begitu, ketersediaan stok dan distribusi pangan dipastikan masih tetap aman.
“Terkait desa Abason kecamatan Totikum, stok dan distribusi pangan masih tetap aman. Termasuk, kebutuhan pangan di seluruh wilayah kabupaten Bangkep untuk tiga bulan ke depan,”jelas Bupati.

20 ALAT RAPID TES TELAH DISIAPKAN DI PKM TOTIKUM

Terkait soal penanganan OTG, Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Bangkep, Demianus menyatakan, pihaknya saat ini sudah menyiapkan 20 alat Rapid Test untuk kebutuhan di Puskesmas (PKM) Totikum.
“Kalau APD yang sudah diterima dari Provinsi sebanyak 50 buah dan sebagiannya sudah dipakai. Namun, kita di Bangkep ini masih kekurangan dan perlu penambahan. Kalau yang lalu APD dipakai dua sampai tiga kali, sekarang sekali pakai saja harus diganti,”paparnya.

Menyikapi soal kekurangan APD tersebut, Bupati memastikan akan menelpon ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng untuk meminta ketersediaan APD di Bangkep.

Sementara itu, Camat Totikum menambahkan, setelah mendengar informasi resmi dari Gugus Tugas Covid-19 Bangkep mengenai satu OTG asal desa Abason terkonfirmasi positif virus Corona. Dirinya bersama Bhabinkamtibmas ketika itu juga langsung melakukan sosialisasi, menenangkan keresahan para warga desa setempat.
“Setelah kami lakukan sosialisasi malam itu, agar tidak perlu menutup akses jalan, pasar dan sejumlah kios, maka keesokan harinya mereka mematuhinya. Sehingga saat ini alhamdulilah wilayah kecamatan Totikum sudah aman,” tutur Camat. (ir)

Soal Data BLT, Pemdes Lalanday Tak Mau Lakukan Perubahan APBDes 2020

BANGKEP POS, SALAKAN- Pemerintah Desa Lalanday, kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), tetap saja ngotot dan tak ingin ada penambahan data kelompok keluarga miskin dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk para warga miskin lainnya di desa setempat.

Selain berdalih tak mau dibuat pusing gara-gara BLT jika dilakukan perubahan APBDes 2020, pemdes setempat juga beralasan pada fix-nya penyusunan sejumlah program pembangunan fisik dan pemberdayaan dalam dokumen APBDes 2020.

Padahal, ditengah-tengah masuknya wabah virus Corona (Covid-19) di Indonesia, pemerintah juga tak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh Gubernur, Walikota, Bupati, serta Kepala Desa di Indonesia agar segera mengubah APBD maupun APBDesa 2020. Dibolehkannya mengubah dokumen itu salah satunya adalah untuk memerangi bersama wabah virus Corona yang sudah menjangkiti hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Sementara itu, Menurut Wakil Sekretaris JPKP Bangkep Mardiana Solitan, alasan lainnya pemdes tidak memasukkan daftar usulan penerima BLT itu, karena data usulan BLT tersebut bukan kategori keluarga miskin.
“Pemdesnya tidak masukkan ke data penerima BLT yang kurng lebih 26 orang itu karena bukan KK miskin,”terang Mardiana kepada Bangkep Pos, Sabtu (9/5/2020)

Mardiana mengaku mengetahui hal itu, karena belum lama ini pemdes setempat sudah melakukan pertemuan terkait usulan data KK penerima BLT. Hasilnya, sejumlah daftar usulan penerima BLT kelompok miskin tersebut tetap tidak dikafer.
“Jadi nama-nama yang sekitar 43 KK itu yang sudah mereka tetapkan sebelumnya sebagai penerima BLT, tidak bisa lagi ditambah ataupun dikurang,”ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan dari masyarakat desa Lalanday yang didampingi langsung tim DPD JPKP Bangkep telah menemui Bupati Bangkep, Rais D. Adam. Namun, perintah Bupati ke Pemdes melalui Camat Bulagi sepertinya tak diindahkan.

Terpisah, Ketua Umum JPKP Maret Samuel Sueken, meminta pengurus DPD JPKP Bangkep segera menginventarisir sejumlah nama-nama penerima BLT yang tidak terkafer oleh pemdes tersebut.
“Ketua JPKP Bangkep segera koordinasi dengan Ketua DPW Sulteng, nanti suruh kirimkan daftar nama-nama itu ke saya,”pinta Ketum, melalui video teleconverence, Minggu (10/5/2020) tadi malam.

Ketum menandaskan, JPKP telah menjalin kerjasama (MoU) dengan sejumlah kementerian di Pusat. Diantaranya Kemensos dan Kemendes PDTT. (ir)

Alihkan Perkara Uang Kakap di Kas Kwarda, Ketua DKD Sulteng Vitnah MOI

BANGKEP POS, PALU,- Entah hantu apa merasuki pikirannya, Ketua Dewan Kerja Daerah (DKD) Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah (Sulteng), Rahmat Adi Ansori alias Mato tiba-tiba memposting narasi bernada kebencian dan vitnah di WhatsApp (WA) Grup Pramuka Akal Sehat, Sabtu 9 Mei 2020.

Anggota WA grup itu terdiri dari Ketua Kwartir Daerah (ka Kwarda) gerakan pramuka Sulteng, Dr HM. Hidayat Lamakarate, kini calon Gubernur Sulteng, sejumlah pengurus Kwarda, Ketua dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwarda, beberapa ketua dan pengurus Kwarcab Kabupaten/Kota, dan alumni DKC DKD, termasuk Gubernur selaku Mabida Pramuka Sulteng ada di group itu.

Adapun narasi vitnah Mato dimaksud yaitu ” Seorang wartawan online diusir dari kantor PPKD (BPKAD, red) Provinsi karena masuk tidak membawa surat tugas.

Wartawan tersebut tidak mengetahui prosedur pengambilan berkas di kantor tersebut. Hal itu menambah PR ketua MOI Sulteng untuk memberikan pembekalan pengetahuan yang luas kepada wartawan tersebut ,” Sumber : pegawai PPKD.

Melihat postingan Mato yang demikian itu, Ketua Media Online Indonesia (MOI) Sulteng, sekaligus admin grup pramuka akal sehat, Hasanudin Lamatta, SH alias Udin dan beberapa orang anggotanya lantas datangi kantor yang dimaksud Mato, Senin 11 Mei 2020.

Hasilnya, Kepala Badan (Kaban) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bahran, SE, MM, kemudian memanggil dua pegawainya seperti diisyaratkan Mato dalam postingannya, yakni Siti dan Emon. Terus, diruang kerja Kaban, Siti menyatakan pihaknya tidak pernah mengusir wartawan dari kantornya, termasuk wartawan anggota MOI.
“Saya tidak pernah mengusir wartawan dari sini. Begini saja, kasih ketemu kita dengan orang yang bilang itu,” ujar Siti.

Tolong, kata Emon menimpali, disebutkan pihak yang di keuangan ini yang mana supaya ditau, jangan jadi simpangsiur ini barang.

Berapa saat kemudian, video pernyataan Siti dan Emon ditayang Ketua MOI di grup pramuka akal sehat dengan harapan akan ada respon dari ketua DKD itu.

Betul saja, Mato yang memang dikenal hobby nyinyir di grup pramuka akal sehat itu dengan cepat menanggapi begini “D tunggu d kwarda kak klo bgitu, tntukan tanggl kak, tanggal brp ketemu kak udin ?” Lalu, hasanudin dan rekanpun langsung bergerak ke daerah seperti ditetapkan Mato.

Namun sayang, Mato yang ditemui di ruang kerja ka Kwarda menjadi “liar dan linglung, bicaranya tak karuan, sampai akhirnya lari sambil tendang kursi diruang tamu disertai teriakan “usir itu LSM tai”.

Terhadap perilaku Mato tersebut, Ketua MOI akhirnya nyatakan sikap, tempuh upaya hukum, apa lagi narasi yang ditayang anggota pramuka itu merupakan perbuatan melawan hukum, pencemaran nama baik dengan menyebarkan narasi fitnah yang seakan akan ada anggota MOI diusir dari kantor pemerintahan karena kehadirannya dinilai serampangan dan tidak beretika.

Tidak hanya itu, sikap “liar” yang ditampakan ketua DKD diruang kerja ka Kwarda itu menuai masalah baru terkait teriakannya “usir itu LSM tai”.

Teriakan Mato ini langsung dipersoalkan Ketua Lembaga Pemerhati Khusus Nasional (LPKN), Egar Mahesa, SH, yang sore itu juga berada di ruang kerja ka Kwarda.

Dikatakan Egar, sebagai lembaga pemerhati, hal ini sangat disesalkan. Karenanya, jika permohonan maaf tidak dia (Mato) lakukan dalam jangka 3×24 jam maka akan ditempuh jalur hukum.

“Sekelas gubernur dan mentri saja cukup menghargai kehadiran kita,” ujar Egar sambil menambahkan, bahasa yang dilontarkan ketua DKD itu tidak mencerminkan etika sebagai kader pramuka dan almamater akademisinya.

Sementara itu, ketua DKD Mato yang dihubungi via HP nomor 0813429399xx mengatakan nantilah besok (rabu13 mei) kita ketemu dimediasi ketua harian kwarda.

“Pokonya kak, kalau ada namaku diberita, saya anggap pencemaran”, ujar Mato. Pernyataan Mato tersebut akhirnya diralat dengan lagi lagi kata kata nyinyir.

“jika ada namaku diberita, saya akan minum susu, saya akan menjadi pramuka Indonesia” kata pria yang ngaku sedang ikut pendidikan pilot di jakarta itu.

Menelusuri apa yang melatari peristiwa vitnah yang menimpa MOI Sulteng itu, media ini kemudian menghubungi Hasanudin.

Menurutnya, perbuatan Mato di WA grup itu diduga sebagai upaya pengalihan perkara uang kakap di kas kwarda yang santer dibicarakan diinternal kwarda, dan hal ini tengah diinvestigasi MOI dan LPKN.

Bagaimana kelanjutan kasus Mato dan hasil investigasi MOI dan LPKN, nantikan kabar selanjutnya. (din)

Di Tolo, Sisa Dana BLT Direncanakan Untuk Bangun Balai Rakyat

BANGKEP POS, SALAKAN- Pemerintah desa Tolo, kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) bersama sejumlah masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menggelar rapat bersama, membahas persoalan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), Rabu (13/5/2020) siang tadi.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekdes Tolo itu, melahirkan sejumlah keputusan yang dinilai meresahkan para warga masyarakat lainnya, penerima BLT DD di desa setempat.
“Sebab data penerima BLT yang dikafer pemerintah desa adalah ipar dan keluarga dekatnya pak Kades. Termasuk, orang-orangnya yang pernah memilih dia (Kades,red) waktu Pilkades tiga tahun lalu,”ungkap Mardiana, yang juga ikut hadir pada pertemuan tersebut.

Dari hasil rapat tadi, Sekdes menyampaikan sisa Dana BLT DD rencananya akan digunakan untuk pembangunan Balai Rakyat dan persiapan penanggulangan Covid-19.

Menurut Mardiana, polemik data penerima BLT itu muncul, ketika pemdes setempat mengubah data penerima BLT yang telah disepakati sebelumnya dalam hasil musyawarah desa. Perubahan sebagian nama tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial.
“Ada 25 KK dari 54 KK sudah dikeluarkan dari data penerima BLT. Nah, 25 KK itu yang dimasukkan ke data penerima BST,”ungkapnya. Padahal pada Minggu sebelumnya, lanjut Mardiana, data KK tersebut telah disepakati oleh Pemdes dan Lembaga BPD. Bahwa semua masyarakat Desa Tolo yang bukan penerima PKH dan Rastra akan dimasukkan ke penerima BLT DD.
“Dan itu juga sudah diketahui oleh seluruh masyarakat di desa Tolo,” tukasnya. (ir)

NasDem Bangkep Gelar Rapid Tes Covid-19 terhadap 15 Orang Pengurus

JALANI RAPID TES COVID-19: Ketua DPRD Kabupaten Bangkep, Rusdin Sinaling bersama anggota DPRD asal Partai NasDem Bangkep menjalani pemeriksaan rapid tes, Jumat (15/5/2020) di Sekretariat DPD Partai Nasdem. (FOTO: Irfan Majirung/BANGKEP POS)

BANGKEP POS, SALAKAN- Terobosan DPD Partai NasDem menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19) di kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) patut diacungi jempol. Sebab sejauh ini, belum ada partai lain di Bangkep yang melakukan tes cepat (rapid test) Covid-19 terhadap seluruh kader dan pengurusnya. Partai NasDem Bangkep telah membuktikan hal itu kepada 15 orang pengurusnya, Jumat (15/5/2020), di Sekretariat DPD NasDem Bangkep.

Ketua DPRD Bangkep, Rusdin Sinaling mengatakan, Gerakan Nasdem Peduli merupakan gerakan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Di Sulteng khususnya, tak ketinggalan peran dari Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali.
“Kegiatan rapid tes ini adalah bentuk nyata kepedulian partai NasDem dalam memastikan setiap kader dan pengurus steril dari penularan wabah Covid-19,”terang Rusdin.

Rusdin menuturkan, empat orang tim medis yang berasal dari perawat Puskesmas Salakan dilibatkan dalam melakukan layanan rapid test tersebut. Hasilnya, tidak ada satupun yang menunjukkan positif Covid-19. Semua dinyatakan negatif rapid test Covid-19.
“Jadi sekali lagi, DPD Partai Nasdem ingin memberikan rasa aman terhadap kader dan pengurus di kabupaten Bangkep,”ujarnya.

Meskipun, lanjut Rusdin, tren perkembangan pasien di kabupaten Bangkep saat ini belum menunjukkan angka yang cukup signifikan tinggi, namun wilayah Bangkep dari peta penanganan Covid-19 Sulteng sudah masuk kategori Zona Merah.
“Karena itu, penyebarannya harus benar-benar ditekan, dan mari kita selalu berdoa agar semoga kita semua segera terbebas dari wabah Covid-19 ini,”tandasnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris DPD Partai NasDem, Hari Purnama menambahkan, partai NasDem terus bergerak melakukan pendampingan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara dan pola hidup sehat. Mulai dari anjuran mencuci tangan, menjaga jarak, hingga tetap berada di rumah masing-masing.
“Intinya, seluruh warga masyarakat Bangkep harus taat dan mengikuti anjuran pemerintah sesuai protokol kesehatan Covid-19,”tukasnya. (ir/rip)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!