22 November 2026

admin

BLT DESA BONGGANAN

Desa Bongganan Bagikan BLT DD ke 172 Keluarga Miskin

 

[caption id="attachment_501" align="alignnone" width="712"] BAGIKAN BLT: Kepala Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Bangkep, Masno S.Nyaman, didampingi sejumlah perangkat desa Bongganan dan unsur forkopimcam Tinangkung, saat membagikan dana BLT kepada para keluarga miskin yang layak menerima bantuan. (Foto: for Bangkep Pos)[/caption]

BANGKEP POS, Com, SALAKAN- Pemerintah Desa Bongganan, kecamatan Tinangkung, Bangkep, membagikan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD) untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19, Sabtu (23/5/2020) pagi tadi, di Balai Desa Bongganan.

Bantuan tersebut disalurkan terhadap keluarga yang membutuhkan dan dinilai layak menerima bantuan. Menurut Kepala Desa Bongganan, Masno S.Nyaman, pembagian BLT Dana Desa diperuntukan bagi 172 Kepala Keluarga (KK) miskin di Bongganan.
"Jadi total Dana Desa yang digelontorkan sebesar Rp.103.200.000 pada tahap I Periode April Bulan Mei 2020 ini,"ujarnya.

Masno memastikan, tidak ada persoalan yang muncul dalam penyaluran bantuan tersebut. Sebab, seluruh pelaksanaannya mengacu sesuai regulasi yang ada.
"Pendataan sebelumnya dilakukan oleh masing-masing kepala dusun dan relawan/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Desa Bongganan," ujar Masno.

Pemdes Bongganan beserta Tim Gugus Tugas Covid-19 Desa Bongganan juga melakukan pendataan calon penerima BLT-DD, dengan melakukan Musdes khusus validasi, finalisasi, dan penetapan calon penerima BLT-DD.
"Musdes dilaksanakan untuk melakukan validasi, finalisasi, dan menetapkan calon penerima BLT-DD melalui musyawarah mufakat,"jelasnya.

Masno menambahkan, data warga yang kemungkinan belum masuk/ter-cover di BLT-DD menjadi bagian dari sasaran bantuan yang akan dicover melalui Bantuan Sosial Tunai (BST), BDT Bansos dan Bantuan khusus nelayan dari Dinas Perikanan.
"Jumlah data BST ada 160, kemudian BDT Bansos 71, serta bantuan khusus nelayan sebanyak 180 orang,"tutupnya.

 

[caption id="attachment_503" align="alignnone" width="718"] SERAHKAN BLT: Ketua DPD JPKP Kabupaten Bangkep, Rano Lamahung tampak menyerahkan bantuan dana tunai tersebut kepada warga penerima BLT di desa Bongganan. Selain JPKP Bangkep, LSM DPD GMPK Bangkep juga ikut dilibatkan dalam penyerahan bantuan tersebut.(foto:ist)[/caption]

Menariknya, dari sekian desa di Bangkep yang sudah menyalurkan BLT DD, Desa Bongganan termasuk salah satu desa yang perlu dijadikan contoh untuk desa yang lainnya di Bangkep. Karena pelaksanaan pembagian BLT-DD itu melibatkan Pers-LSM.
"Ada pers dan dua LSM di Bangkep ( GMPK dan JPKP Bangkep) turut mengawasi dan mengawal secara langsung pembagian dana tersebut,"kata salah satu aparat desa Bongganan, Heldi.
"Teknis pembagian BLT dilaksanakan memenuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan mengundang penerima secara bergiliran,"sambung Heldi.

Sementara, Ketua DPD JPKP Bangkep, Rano Lamahung yang ikut hadir pada kegiatan itu memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah desa Bongganan atas pemberian bantuan langsung tersebut, guna meringankan beban masyarakat akibat wabah virus Corona.
"Saya berharap bantuan yang diterima oleh masyarakat bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, untuk memenuhi layanan kebutuhan sosial dasar dan kebutuhan hidup sehari-hari ditengah dampak wabah pandemi ini,"singkatnya.

Harapan yang sama juga dikemukakan Pendamping Desa Bongganan, Sirajudin Adjam.
"Saya berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah mengucurkan dana melalui Dana Desa yang penerimanya diproses melalui Musyawarah khusus, sesuai dengan kriteria penerima berdasarkan aturan langsung dari Kementerian Desa,"tukasnya.

Hadir pada kegiatan itu antara lain, Camat Tinangkung Din Syamsuddin, Pendamping Desa Sirajudin Adjam, Ketua GMPK Bangkep, Adnan Dg.Patappa, Ketua DPD JPKP Bangkep Rano Lamahung dan anggotanya, beserta sejumlah unsur forkopimcam kecamatan Tinangkung, dan perangkat desa serta BPD. (ir)

Screenshot_20200523_021802

Headline News, KPK Minta Dokumen Laporan Proyek Rp8,3 miliar di Bangkep Dilengkapi

 

[caption id="attachment_520" align="alignnone" width="720"] Foto: Logo KPK RI. (ist)[/caption]

BANGKEP POS, Com, SALAKAN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI meminta laporan kelengkapan dokumen dan data pendukung lainnya terkait proyek pembangunan Dermaga desa Bakalan, kecamatan Tinangkung, kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) tahun 2017.

Seperti diketahui, pembangunan dermaga tersebut merupakan bantuan langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI).

Lembaga anti rasuah itu bukannya tidak ingin menggubris laporan proyek senilai Rp8,3 miliar itu. Hanya saja, KPK meminta agar pelapor segera melampirkan bukti dan data pendukung terkait dokumen pelaksanaan proyek dimaksud.
“Yth Pelapor, pengaduan saudara belum dapat kami tindaklanjuti, jika Saudara belum melampirkan bukti/data pendukung terkait pengaduan/laporan saudara tersebut. Salam, Pengaduan Masyarakat KPK,”demikian balasan pesan singkat dari WhatsApp Pengaduan Masyarakat KPK RI, belum lama ini.

Mendapat respon positif dari pihak KPK, sejumlah LSM di Kabupaten Bangkep, termasuk DPD JPKP Bangkep saat ini tengah mengumpulkan data-data pendukung untuk segera dibawa langsung ke Jakarta menghadap ke KPK.
“Ya. Sesuai janji kita sebelumnya, bahwa di pertengahan tahun ini kita sudah upayakan berangkat kesana,”singkat Ketua DPD JPKP Kabupaten Bangkep, Rano Lamahung, Rabu (11/3) malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemilahan sejumlah proyek yang sedianya untuk pembangunan dermaga di desa Bakalan, kecamatan Tinangkung, tersebut dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebab selain lokasi pembangunannya dibatalkan dan dialihkan ke sejumlah lokasi lain, pagu poyek senilai Rp 8,390,780.000 itu juga dilakukan pemecahan beberapa item kegiatan sehingga menjadi tersebar di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bangkep.

Sementara, di Kementerian Desa PDTT menu kegiatannya diketahui masih satu item pekerjaan dan belum ada perubahan sesuai dalam daftar MoU (Nota Kesepahaman) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) proyek tersebut. (ir)

Screenshot_20200522_144627

 Akhirnya, 12 KK Miskin di Tolo juga Terima Berkah BLT DD

 

[caption id="attachment_495" align="alignnone" width="720"] SALURKAN BLT: Camat Bulagi, Norma, bersama unsur Forkopimcam dan aparat pemerintah desa Tolo, saat membagikan langsung dana BLT kepada sejumlah masyarakat yang berhak menerima. (Foto:Mardiana/JPKP for Bangkep Pos)[/caption]

BANGKEP POS, Com, SALAKAN- Kabar menggembirakan bagi 12 orang warga desa Tolo, kecamatan Bulagi, Bangkep, Jumat (22/5/2020) hari ini. Mereka akhirnya bisa bernapas lega karena telah menikmati berkah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) atau yang disebut dengan istilah Bantuan Langsung Cair (BALACAI). Sehingga total penyaluran BLT di desa Tolo sebanyak 32 KK.

Awalnya, JPKP Kabupaten Bangkep sempat adu argumentasi dengan pihak pemdes setempat, lantaran kedua belas warga masyarakat miskin tersebut tidak terkafer namanya kedalam daftar penerima dana BLT. Alhasil, melalui proses dan perjuangan serta pengawalan yang panjang, usulan JPKP Bangkep itu, kini tengah membuahkan hasil.

Wakil Sekretaris JPKP Bangkep, Mardiana Sollitan menilai, sikap bijak Kades Tolo, Sanherip Toima, benar-benar menunjukkan keberpihakannya dalam mengemban amanah di mata para masyarakatnya disana. "Karena tak ingin terjadi benturan di desa, pak Kades mengambil kebijakan mengakomodir ke 12 KK tersebut. Bahkan, tadi masih sempat terjadi perdebatan, namun langsung di clear kan sama pak Kades," kata Mardiana. (ms)

1590123600239

Refocussing Anggaran Covid-19 Bangkep Belum Jalan

[caption id="attachment_490" align="alignnone" width="1000"] Foto: uang (ist)[/caption]Bangkeppos.com, SALAKAN- Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulteng, belum melakukan finalisasi refocussing atau penyesuaian anggaran percepatan penanganan dan penanggulangan Covid-19. Sementara, untuk kabupaten lainnya tahapan penganggaran kegiatan penanganan Covid-19 telah berjalan normal.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkep Ahmad Thamrin, sebagai lembaga eksekutif dikonfirmasi belum memberikan keterangan. Begitu pula, dengan legislatif Bangkep. Ketua DPRD Bangkep Rusdin Sinaling, sendiri belum mengonfirmasi pertanyaan dari Bangkep Pos, Jumat (22/5/2020) siang ini.

Sebelumnya, Ahmad Thamrin menjelaskan, Bangkep sudah melaporkan ke pusat terkait refocussing anggaran Covid-19 sebesar Rp32 miliar. Namun, sampai saat ini Peraturan Kepala Derah (Perkada) terkait APBD Perubahan belum juga keluar.

Di satu sisi, DPRD Bangkep tinggal menunggu usulan proposal yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Persoalan angka kami masih menunggu usulan, berapa jumlahnya yang digeser atau dicadangkan untuk pencegahan Covid-19,"papar Wakil Ketua II DPRD Bangkep, Eko Wahyudi ST, kepada Bangkep Pos, Senin (13/4/2020) bulan lalu.

Tarik menarik kepentingan antara dua lembaga ini, membuat persepsi publik mulai bermunculan. Ditambah lagi, adanya warga Bangkep yang terkonfirmasi positif virus Corona. Mestinya, itu harus lebih mempercepat gerak dan langkah pemerintah daerah dalam upaya menangani penyebaran wabah Covid-19.

Sekadar diketahui, pemerintah pusat juga telah menargetkan refocusing harus rampung paling lambat 23 April 2020, sejak terbitnya Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Keputusan bersama itu memperpanjang batas waktu penyampaian penyesuaian APBD. Perpanjangan tersebut sampai 14 hari sejak keputusan bersama menteri itu diterbitkan. (ir)

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Bangkep, Ahmad Thamrin. (Dok.)

Kepala BPKAD: Pemda Bangkep Siapkan Anggaran Rp32 Miliar untuk Penanganan Covid-19

BANGKEP POS,Com, SALAKAN- Meski belum final berapa jumlah realokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan dan pencegahan virus Korona di kabupaten Bangkep, namun Pemda setempat tengah menyiapkan anggaran tambahan kurang lebih Rp32 miliar.

Hal itu dikatakan langsung Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkep, Ahmad Thamrin.
“Laporan daerah ke pusat terkait refocussing anggaran penanganan Covid-19 sudah disampaikan. Dan Bangkep telah disiapkan anggaran tambahan sekitar Rp32 miliar,”terangnya, Selasa (14/4/2020) malam.

Meski begitu, dia menjelaskan, untuk proses perubahan dalam bentuk peraturan kepala daerah (Perkada) terkait APBD yang akan dirasionalkan masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Itu yang jadi acuan utama dalam penyesuaian anggaran. Karena dalam isi PMK itu sudah disebutkan berapa pemotongan DAU dan DBH,”papar Thamrin.

Dari situ, Pemda Bangkep nantinya akan melakukan penghitungan ulang dan melihat kebutuhan belanja mana yang dikurangi.
“Jadi intinya, kita tidak boleh tergesa-gesa main asal pangkas. Dan ini sudah ada SK bersama antara Kemendagri dan Kementerian Keuangan Nomor 119/2813/SJ-Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Dan item pemangkasannya pun sudah jelas sekali,”tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Rusdin Sinaling menjelaskan, keterlambatan laporan penyusunan anggaran relokasi pencegahan Covid-19 masih menjadi suatu hal yang wajar.
“Karena ketelitian dan kehati-hatian juga penting dilakukan. Untuk meminimalisir resiko kekeliruan dalam proses pengelolaan anggaran,” ungkapnya.

Rusdin memperkirakan, penyusunan laporan anggaran dari TAPD direncanakan akan segera rampung dalam beberapa hari ke depan.
“Insya Allah, dalam waktu dua tiga hari ini setelah laporan itu selesai disusun, kita akan segera mengumumkan ke publik berapa kebutuhan anggaran untuk pencegahan wabah ini,” terangnya.

Rusdin menilai, Keputusan Bersama kedua lembaga kementrian tersebut merupakan pedoman yang memudahkan TPAD setiap daerah dalam melakukan refocussing anggaran.

“Sebab didalamnya sudah sedemikian jelas tertera sejumlah item dalam APBD yang dikelola untuk anggaran pencegahan dan penanganan pandemi tersebut,”tandasnya. (ir/rip)

Bantuan BLT Kalumbatan

Penyerahan BLT Desa Kalumbatan Sesuai Protokol Kesehatan

 

[caption id="attachment_447" align="alignnone" width="720"] PENYERAHAN BLT SECARA SIMBOLIS: Camat Totikum Selatan, Apriyanto Pamolango bersama Tenaga Ahli Pendamping Profesional P3MD Kabupaten Bangkep, Rizal Kaniu saat menyerahkan Dana BLT secara simbolis kepada keluarga miskin di desa Kalumbatan. (Foto: ist)[/caption]

BANGKEP POS, Com, SALAKAN- Desa Kalumbatan, kecamatan Totikum Selatan, sebagai salah satu desa terpadat penduduknya di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), akhirnya menyepakati jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa sebanyak 281 kepala keluarga (KK) miskin.

Menurut Kades Kalumbatan Dedi Alpon Usman, bukan hal yang gampang menentukan kriteria jumlah KK miskin yang akan mendapatkan BLT dana desa ini.
"Walaupun sudah dikeluarkan keluarga yang miskin mendapat program dari Kementrian Sosial, seperti PKH, bantuan pangan non tunai dan bansos tunai, tetap saja kami harus berkali-kali musdes khusus untuk menentukan penerima BLT dana desa ini. Apalagi dengan jumlah keluarga yang ada di Kalumbatan ini sebanyak 1.030an KK yang tersebar di 10 dusun,"ujar Dedi.

Penyaluran BLT Dana Desa disamping disalurkan secara simbolis di Balai pertemuan rakyat, lanjut Dedi, juga disalurkan langsung kerumah rumah yang dilakukan oleh Perangkat Desa, BPD dan Relawan Desa.
"Hal itu sesuai protokol penanganan Covid-19. Sebab tidak boleh melakukan kegiatan dengan melibatkan banyak orang dan harus tetap menjaga jarak dan memakai masker,"ucapnya.

Penyerahan dana BLT dilakukan secara simbolis oleh Camat Totikum Selatan Afryanto Pamolango, S.STP, kepada 10 keluarga miskin yang mewakili 10 dusun di Balai Pertemuan Rakyat desa Kalumbatan, Rabu (20/5/2020) kemarin. Selain itu, Tenaga Ahi Pembangunan Partisipatif P3MD Kabupaten Bangkep, Rizal Kaniu juga turun langsung menyalurkan BLT dana desa. (rk)

BLT

281 Warga Kalumbatan Terima Balacai Dana Desa

 

[caption id="attachment_440" align="alignnone" width="720"] SERAHKAN BLT: Pemerintah desa Kalumbatan, kecamatan Totikum Selatan, Bangkep, menyerahkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di desa setempat, Rabu (20/5/2020) kemarin.(Foto:For Bangkep Pos)[/caption]

BANGKEP POS, Com, SALAKAN- Pemerintah desa Kalumbatan, kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Bangkep, menggelontorkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Periode April 2020 sebesar Rp505.800.000, sebagai jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat di tengah dampak pandemi covid-19 atau virus corona.

Bantuan Lansung Cair atau disebut dengan istilah Balacai tersebut diberikan kepada 281 kepala keluarga (KK) miskin di desa Kalumbatan, pada Rabu (20/5/2020) kemarin.

Camat Totikum Selatan, Apriyanto Pamolango menyatakan, Desa Kalumbatan adalah salah satu paling padat penduduknya dari 141 desa di Kabupaten Bangkep. Warganya mayoritas berprofesi sebagai nelayan.
"Sehingga bisa dibilang, masyarakat yang paling terdampak dari adanya wabah Covid-19 ini adalah masyarakat nelayan,"ujar pria yang akrab disapa Phido ini.

[caption id="attachment_441" align="alignnone" width="716"] FOTO BERSAMA: Pemerintah kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Bangkep bersama unsur Forkopimcam dan pemerintah desa Kalumbatan, saat foto bersama usai kegiatan penyerahan dana BLT tersebut.[/caption]

Mantan Kabid Pemdes Dinas PMD Bangkep ini berharap, pemberian bantuan dana tunai tersebut bisa memenuhi kebutuhan pokok dan sosial dasar masyarakat Kalumbatan.
"Semoga pemerintah desa Kalumbatan pada penyaluran tahap kedua di bulan Juli periode Mei 2020 mendatang dapat lebih cepat lagi,"tutupnya.
Terpisah, Pj Kepala Desa Kalumbatan, Dedi Alpon menyatakan, penyaluran BLT di desa Kalumbatan kemarin berjalan baik, aman dan sesuai protokol pencegahan Covid-19. "Meskipun belum maksimal karena masih ada sekitar 88 KK yang belum tersentuh dengan BLT maupun BST,"ujarnya.
Apa solusi akan hal itu, Dedi menuturkan, bagi warga masyarakat di desanya yang belum tersentuh BLT, hanya bisa dialokasikan  bantuan beras dari Propinsi.
Sekalipun hal itu memang masih menimbulkan kecemburuan sosial karena persoalan nilai bantuan yang berbeda,"terangnya.
Dedi kembali menandaskan pernyatan Camat Tosel, bahwa Desa Kalumbatan merupakan desa yang paling terdampak Covid-19. Sebab mayoritas penduduknya bermata pencarian Nelayan.
"Oleh karena itu, sebagai Pj. Kades Kalumbatan, saya berharap 88 KK miskin yang belum sempat terkafer dalam BLT, pemerintah bisa memberikan bantuan yang layak dengan nilai setara BLT atau BST, agar tidak terjadi kecemburuan sosial,"harapnya.
Sementara itu, Operator Siskeudes Desa Kalumbatan, Yandi menambahkan, bantuan itu diperuntukkan bagi keluarga miskin sesuai data keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), termasuk Bantuan Sosial Tunai (BST)."Data penerima sudah ada porsinya masing-masing. Dan setiap KK dijatah Rp 600 ribu," ujar staf desa Kalumbatan ini, Kamis (21/5/2020) sore tadi, dikonfirmasi Bangkep Pos.
Pemerintah desa Kalumbatan memastikan, tidak akan terjadi tumpang tindih dengan data penerima BLT untuk periode April 2020 ini. Karena sudah dilakukan tahapan verifikasi dan validasi sebelumnya.
Hadir pada kegiatan itu antara lain, perwakilan Pemda Bangkep, Plt. Camat Totikum Selatan, Apriyanto Pamolango, unsur Forkopimcam, Pj.Kepala Desa Totikum Selatan Dedi Alpon, Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten Bangkep Rizal Kaniu, beserta sejumlah aparat pemerintah desa Kalumbatan dan unsur pegawai kecamatan lainnya, juga ikut menyaksikan penyerahan bantuan dana tersebut. (ir)

DAMPINGI WARGA:

12 Warga Miskin di Tolo Tak Dapat BLT DD, Tapi….!

 

[caption id="attachment_429" align="alignnone" width="718"] DAMPINGI WARGA: Wakil Sekretaris DPD JPKP Bangkep Mardiana Sollitan memegang map merah, bersama sejumlah masyarakat desa Tolo, kecamatan Bulagi, saat melakukam pendampingan, mengecek langsung nama mereka masing-masing yang sebelumnya telah dimasukkan kedalam daftar penerima dana BLT. (Foto:for Bangkep Pos)[/caption]

BANGKEP POS.Com, SALAKAN- Sedikitnya dua belas orang Kepala Keluarga (KK) miskin di Desa Tolo, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Bangkep, terpaksa gigit jari. Harapan mereka ingin menikmati bantuan dana tunai itu jauh dari yang diekspektasikan.

Padahal, awalnya ke dua belas nama mereka tersebut telah dimasukkan ke dalam data DTKS sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) oleh pemerintah desa setempat. Belakangan, diketahui Sekretaris Desa Tolo, Santomarius Mombilia, mengeluarkan nama mereka dan memasukkannya ke daftar penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Meskipun itu juga belum tentu akan terkafer.

Sebab kelompok yang masuk dalam data DTKS/BDT maka tidak bisa masuk ke data BST, PKH dan BPNT. Jadi, data DTKS yang diprioritaskan adalah data keluarga penerima BLT. Untuk itu, pemda Bangkep melalui dinas teknis terkait diminta segera mempertimbangkan dan mengevaluasi sasaran KPM tersebut. 

Wakil Sekretaris DPD JPKP Kabupaten Bangkep, Mardiana Sollitan mengatakan, dari ke dua belas orang warga penerima BLT yang sudah tercatat sebelumnya itu, tiga orang diantaranya sama sekali tidak dimasukkan ke daftar penerima bantuan; baik BLT maupun BST.
"Jadi dari 12 KK yang awalnya sudah terkafer semua ke data penerima BST, hanya 9 orang yang digeser ke data BST. Sedangkan 3 orang lainnya, Sekdes tidak mau memasukkan data mereka ke penerima BLT maupun BST," tutur Mardiana yang turut mendampingi sembilan orang warga desa tersebut, di gedung BPU Kecamatan Bulagi, Selasa (19/5/2020) kemarin.

Menurut Mardiana, sembilan warga KK miskin diperintahkan Sekdes Santomarius ke BPU Bulagi di hari yang sama, mengecek langsung nama mereka masing-masing.
"Namun begitu mereka mengecek ke petugas kabupaten bersama tim yang menyalurkan di BPU Bulagi, ternyata kesembilan orang itu tidak ada namanya sama sekali. Yang ada hanya nama 21 orang," terangnya.

Mardiana menilai, sikap yang dipertontonkan Sekdes Santomarius sebagai seorang ASN yang notabenenya sebagai pengabdi dan pelayan di masyarakat justru tampak janggal. Sebab selain membuat warga tidak nyaman disana, Santomarius juga dinilai sudah mempermalukan warga masyarakatnya sendiri.
"Tindakannya (Sekdes,red) memang sudah sangat keterlaluan. Bahkan, setiap dia mengeluarkan bahasa ke rekan-rekan perangkat desa maupun masyarakat selalu dengan nada tidak sopan. Dia juga senang memuji dirinya paling hebat dan mengakui bahwa dia tidak pernah takut dengan siapapun," kata Mardiana, dalam rilis laporan resminya di Group WhastApp DPD JPKP Bangkep, yang di dalam Group itu ada Bupati Bangkep dan Kepala Badan Kesbangpol.

Atas ucapan pongah dan sikap tak etis Santomarius itu, Ketua DPD JPKP Bangkep Rano Lamahung, ikut berkomentar dan menanggapi serius. Pria yang kini berprofesi sebagai konsultan itu seolah dibuat geram, sehingga memertanyakan konteks dibalik pernyataan Sekdes yang menyatakan "tidak takut dengan siapapun".
"Konteks bahasa itu, apakah dia dalam keadaan diganggu secara person lantas terjadi pertikaian atau konteks akibat suatu jabatan yang melekat pada dirinya lantas kemudian menurut dia, di desa itu sudah dialah pejabat yang tidak mau diatur?, lantas siapa yang dia mau dengar?,"tanyanya, serius di Group.

Rano menilai sikap Sekdes sedikit menarik perhatian. Sebab hanya selevel Sekretaris Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah di desa demi membantu kepentingan masyarakat, tapi sudah berlagak seperti gaya pejabat teras di daerah ini.

Sebagai seorang ASN, Sekdes seharusnya menjadi tumpuan semua kebutuhan administrasi masyarakat yang harus diakomodir atau diperjuangkannya.
"Apalagi dalam situasi saat ini negara dalam keadaan darurat akibat dampak wabah virus Corona (Covid-19). Maka tidak terkecuali semua elemen harus bahu membahu mengingatkan, memberikan edukasi dan saling membantu satu sama lain,"ucapnya.

Sebagai penggiat kemanusiaan, JPKP tambah Rano, hadir di tengah-tengah masyarakat Bangkep, memberikan masukan kepada pemerintah daerah tanpa mengesampingkan regulasi yang sudah ditetapkan.
"Nah, ini di Bangkep justru ada oknum ASN, yang hanya level Sekdes, tapi berlagak seperti kepala dinas. Intinya, yang pasti ini AKAN BERLANJUT," tegasnya, tanpa menjelaskan maksud dari kalimat akan berlanjut itu. 

Terakhir, sebagai Ketua DPD JPKP Bangkep, Rano mengajak seluruh anggotanya untuk tidak henti-hentinya memberikan masukan, solusi atau gagasan terbaik kepada pemerintah di daerah sesuai yang diamanatkan di dalam AD-ART JPKP. Salam Pengabdian Tanpa Syarat, JPKP Siap Melayani..!!! (ir)

DI KANTOR KEJAKSAAN:

Ini Alasan Edi Yasin Laporkan Dugaan Penyelewengan DD Bakalinga ke Polres Bangkep

[caption id="attachment_377" align="alignnone" width="720"] Usai melapor secara resmi dan menyerahkan bukti serta dokumen pendukung di Polres Bangkep, pelapor Edi Hi.Yasin bersama sejumlah anggota LSM DPD GMPK Bangkep, juga menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Balut untuk menyerahkan salinan dokumen yang sama. (Foto:ist)[/caption]

BANGKEP POS.Com, SALAKAN- Meski proses penanganan kasus dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Bakalinga, kecamatan Bulagi Utara, masih terus diselidiki Polres Bangkep. Namun, pelapor Edi Hi. Yasin, mulai perlahan membuka fakta ke publik atas indikasi penyalahgunaan dana desa selama ini di desa tempat tinggalnya tersebut.

Menurut Edi, pada 2018, Inspektorat Kabupaten Bangkep setiap tahunnya turun lapangan, memeriksa pengelolaan keuangan di 141 desa, salah satunya di desa Bakalinga.
"Faktanya, hari ini tak ada satupun hasil pemeriksaan itu terungkap ke publik,"ujarnya.

Kemudian, pada 2019 silam, Edi Yasin mengaku pernah melaporkan hal itu ke Polres Bangkep. Namun, hasilnya sampai saat ini belum jelas. Tak puas dengan kepastian hasil laporannya, Edi Yasin meminta pengawalan langsung dari sejumlah anggota LSM GMPK Bangkep, Senin (18/5/2020) lalu.

Dari situlah, Edi Yasin kembali membuka laporan resmi ke Polres Bangkep, dan juga menyerahkan salinan bukti dokumen ke Kejaksaan Negeri Banggai Laut.
"Harapan saya, dengan adanya pengawalan dari teman-teman LSM dan wartawan, semoga kasus ini bisa segera tuntas dan menjadi pembelajaran bagi para kepala desa yang mencoba main-main dengan Dana Desa,"harapnya.

Edi membeber secara detail sejumlah program pekerjaan fisik dan pemberdayaan di desa yang tertuang dalam RAB beserta rinciannya. Misalnya, pembayaran insentif untuk kader kesehatan masyarakat atau pengurus Posyandu.
"Padahal, di RAB sudah jelas-jelas dituangkan nominal pembayarannya sekian. Tapi justru tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dan pemotongan insentif itu dilakukan selama satu tahun anggaran. Termasuk juga, insentif guru TK PAUD. Di RAB tertuang 8 orang. Realisasinya dibayarkan hanya 6 orang," bebernya, seraya memerlihatkan bukti dokumen itu kepada Bangkep Pos, Selasa (19/5/2020) kemarin.

Selain itu, bukti lainnya, tambah Edi, ada ketidaksesuaian antara jumlah item belanja pengadaan mobiler yang dianggarkan untuk TK PAUD oleh desa Bakalinga, sehingga membuat para guru TK PAUD di desa tersebut menandatangani surat pernyataan penyerahan jumlah bantuan.
"Ini surat pernyataan dari guru-guru TK PAUD dan tandatangan mereka langsung. Karena yang diserahkan desa ke TK PAUD hanya 2 buah lemari arsip dan 1 buah meja. Sementara, di dalam RAB jumlah lemari arsip 3 buah, meja biro 5 buah, dan kursi serta meja yang ada di daftar kegiatan belanja itu tidak ada,"kuncinya.(ir)

DATANGI POLRES BANGKEP:

Edi Yasin Laporkan Dugaan Kasus Penyimpangan DD Bakalinga ke Polres Bangkep

 

[caption id="attachment_376" align="alignnone" width="720"] Sejumlah anggota LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bangkep, sedang berada di ruangan penyidik Polres Bangkep, Senin (18/5/2020) kemarin. (Foto: for Bangkep Pos)[/caption]

BANGKEP POS, SALAKAN- Salah satu tokoh masyarakat desa Bakalinga, kecamatan Bulagi Utara, Bangkep, Edi Hi. Yasin, resmi melaporkan kasus dugaan penyimpangan dana desa ke Polres Bangkep, Senin (18/5/2020) kemarin. Laporan resmi bernomor STTLP/65/III/2020/Sulteng/Res-Bangkep, itu diterima langsung Kepala SPKT Polres Bangkep, Aipda Mansyur.

Selain membawa bukti dokumen laporan terkait dugaan penyelewengan keuangan desa di Bakalinga ke Polres Bangkep, pria asli kelahiran kota Samarinda ini juga sempat menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Inspektorat Bangkep dan Sekretariat DPD GMPK Bangkep, menyerahkan salinan berkas dokumen laporan tersebut.

Edi menuturkan, pengelolaan keuangan desa di Bakalinga sejak 2018 hingga 2019 banyak masalah. Terutama, dari sisi pelaksanaan program pembangunan fisik dan pemberdayaan.
"Mulai jalan kantong produksi, penampungan air hujan, jamban keluarga, pengadaan sapi, peralatan alat belajar TK PAUD, obat-obatan, pembayaran insentif guru dan kader kesehatan, serta masih banyak kegiatan lainnya yang sampai sekarang belum terekspos," bebernya.

[caption id="attachment_377" align="alignnone" width="720"] Usai melapor secara resmi dan menyerahkan bukti serta dokumen pendukung di Polres Bangkep, pelapor Edi Hi.Yasin bersama sejumlah anggota LSM GMPK Bangkep, juga menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Balut untuk tujuan yang sama. Pelapor berharap, agar dugaan kasus ini benar-benar tuntas sampai dipersidangan. (Foto:ist)[/caption]

Edi mengaku heran atas pelaksanaan program kegiatan 2018-2019 di desa Bakalinga yang luput dari pemeriksaan Inspektorat Bangkep.
"Bahkan sampai sekarang pemerintah desa setempat juga merasa tetap aman-aman saja,"ujarnya.

Meski begitu, suami dari anggota DPRD Bangkep, Vice Siska Dalengan ini berharap, LSM-PERS benar-benar mengawal kasus tersebut. 
"Saya bersyukur karena telah bertemu dengan teman-teman LSM dan Pers. Dan semoga kita sama-sama mengawalnya sampai tuntas,"harapnya.

Sementara itu, Ketua GMPK Kabupaten Bangkep Adnan Dg.Patappa, menegaskan, siap mengawal laporan tersebut. GMPK Bangkep, tambah Adnan, akan terus bersinergi dengan masyarakat dan rekan-rekan wartawan dalam mengawal dana desa di daerah ini. Terutama, dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Apapun dalihnya, koruptor adalah musuh kami, musuh kita bersama,"tandas Adnan.(ir)

 

Foto: Sadat Anwar Bihalia, S.Hi, MH.

MUI Bangkep Sarankan Alternatif Tempat Shalat Idul Fitri

 

 

[caption id="attachment_336" align="alignnone" width="621"]Foto: Sadat Anwar Bihalia, S.Hi, MH. Foto: Sadat Anwar Bihalia, S.Hi, MH.[/caption]

BANGKEP POS, SALAKAN- Mewabahnya virus corona atau Covid-19 di tanah air telah menembus dihampir semua wilayah, termasuk daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Bangkep menyarankan dua alternatif tempat melaksanakan ibadah Shalat Idul Fitri secara berjamaah.

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) BangKep Ustadz Sadat Anwar Bihalia, S.Hi, MH, mengatakan, mengacu pada keterangan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bangkep, pihaknya menyarankan dua alternatif mengenai tempat pelaksanaan Shalat Idul Fitri mendatang.
"Apakah kondisi pengendaliannya masih dapat teratasi atau menghawatirkan. Kalau situasinya masih terkendali, kami sarankan untuk melaksanakan di lapangan terbuka. Agar berhubungan dengan udara terbuka dan bebas sirkulasi udara,"kata Sadat kepada Bangkep Pos, Senin (18/05/2020).

Sebaliknya pun, lanjut dia, jika dalam situasi dan pengendaliannya mengkhawatirkan, maka disarankan agar melaksanakannya di rumah saja bersama keluarga.

Seperti diketahui sebelumnya, satu orang warga Bangkep dinyatakan terkonfirmasi positif virus Corona. Setidaknya, hal itu sedikit banyak berdampak pada pelaksanaan Ibadah di bulan suci Ramadhan ini, termasuk tidak dibolehkannya melaksanakan Shalat berjama'ah di Masjid dan tempat tempat ibadah lainnya secara berjama'ah.

Kondisi itulah yang membuat banyak umat Islam di Bangkep mempertanyakan pelaksanaan Shalat Idul Fitri yang akan digelar pada satu pekan mendatang.

Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan, wartawan media ini belum mendapatkan keterangan resmi dari tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bangkep. Meski demikian, seluruh masyarakat diminta agar tetap patuh terhadap anjuran pemerintah dan nasehat ulama. (ml)

Screenshot_20200523_015822

Anggota DPR RI PDIP Bagikan 1000 Masker dan Paket Sembako Gratis di Bangkep

 

[caption id="attachment_512" align="alignnone" width="698"] BAGI SEMBAKO: Wakil Ketua II DPRD Bangkep, Eko Wahyudi ST, saat memberikan bantuan sembako gratis kepada masyarakat di desa Lalong, kecamatan Tinangkung Utara, Bangkep. (Foto:ist)[/caption]

BANGKEP POS.Com, SALAKAN- Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi membagikan 1000 masker dan ratusan paket sembako gratis kepada masyarakat di kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).

Pembagian bantuan untuk masyarakat tersebut disalurkan langsung melalui Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangkep, Eko Wahyudi ST, Sabtu (16/5/2020) kemarin.

Eko mengatakan, bantuan yang diberikan pak Matindas adalah sebagai bentuk kepedulian serta perhatian khusus PDIP bagi masyarakat, dalam
meminimalisasi penyebaran penularan wabah virus Corona (Covid-19) di Bangkep.
"Salah satunya juga, termasuk membantu pemerintah terkait himbauan pemakaian masker. Semoga dengan ini masyarakat bisa ikut mencegah penyebaran Covid-19 minimal dengan memakai masker saat di luar rumah," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangkep itu, beberapa pekan lalu, telah mengawali pemberian bantuan sembako gratis sebanyak 150 paket kepada masyarakat desa Lalong, kecamatan Tinangkung Utara. Pembagian bantuan sembako di dapilnya itu dilakukannya sendiri secara "door to door" ke rumah setiap penerima.
" Itu juga saya lakukan semata- mata hanya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah dampak pandemi Covid-19 ini,"ucapnya.

Karena itu, dirinya berharap wabah pandemi Covid-19 ditengah bulan suci ramadhan ini segera berakhir.
"Dan kita semua bisa beraktivitas normal kembali seperti biasanya,"harapnya.(ir)

img-20200512-wa0093-1180861522369496732

Gegara Fitnah MOI di Medsos, Anggota Pramuka Mato Terjerat UU ITE

BANGKEP POS.Com, SALAKAN- Ketua Media Online Indonesia (MOI) Sulawesi Tengah (Sulteng) Hasanudin, resmi melaporkan tindakan tak terpuji Ketua Dewan Kerja Daerah (DKD) Gerakan Pramuka Sulteng, Rahmad Adi Ansori, alias Mato, dengan dugaan pencemaran nama baik di medsos (ITE) ke Krimsus Polda Sulteng (15/5) lalu.

Hasanudin melaporkan anggota pramuka itu ke polisi, lantaran dirinya tidak terima dengan konten postingan di Grup Pramuka Akal Sehat' yang dinilai ketua MOI itu bernada fitnah dan merupakan bentuk pencemaran nama baiknya.

Berdasarkan kronologi yang tertulis dalam laporan resminya, tertulis bahwa terlapor telah dengan sengaja menyebarkan konten hoax ke Grup tersebut bahwa seakan akan ada seorang wartawan anggota MOI yang diusir dari kantor keuangan BPKAD propinsi karena datang dengan gaya serempangan, tidak beretika, serta tidak membawa surat tugas.

Hal itu kemudian membuat Hasanudin geram dan langsung menggiring masalah tersebut ke Krimsus Polda sulteng untuk dijerat dengan uu ite.

Atas laporan tersebut, saat ini pihak Krimsus Polda sulteng tengah mendalami kasus itu untuk mengungkap motif pelaku.(rip)

img-20200516-wa00183543786337238418391.jpg

MOI-LPKN Usut Dugaan “Uang Kakap” di Kas Kwarda Pramuka Sulteng, Ketua Kwarda : Hal ini sedang diproses oleh LPK

Ketua DKD Kwarda Pramuka Sulteng, Rahmat Adi Ansori alias MatoBANGKEP POS, SALAKAN- Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan Ketua DKD Kwarda Pramuka Sulteng, Rahmat Adi Ansori alias Mato, lembaga media Online Indonesia (MOI) Sulteng, membuat Ketua MOI Sulteng Hasanuddin Lamatta, bersikap lebih serius.Diakui ketua MOI yang juga merupakan pengurus pramuka kwarda sulteng, bahwa secara internal pramuka masalah ini sudah klir, satu sama lain sudah saling memaafkan, namun secara kelembagaan Mato sama sekali belum meminta maaf kepada MOI sulteng.Ditambahkan udin, sapaan akrab hasanudin, akan terus mengusut hal ihwal penyebab utama masalah tersebut. Sebab menurutnya, substansi munculnya penyebaran dugaan fitnah itu adalah berawal dari invenstigasi MOI dan LPKN terhadap dugaan penyalagunaan "uang kakap" di kas Kwarda Pramuka Sulteng."Munculnya pencemaran nama baik dengan menyebarkan narasi fitnah yang seakan akan ada anggota MOI diusir dari kantor pemerintahan karena kehadirannya dinilai serampangan dan tidak beretika,"ujarnya kepada Bangkep Pos, sabtu (16/5/2020).Dikatakan, MOI dan LPKN memastikan akan terus menginvestigasi dugaan penyalahgunaan uang kas di lembaga pramuka Sulteng tersebut."Mengenai angkanya besar atau kecil, yang pasti, disitu ada masalah dan pelanggaran. Kita lihat saja nanti," tegas Hasanuddin, sambil menambahkan masa ada organisasi pramuka, yang ketuanya sekprov tidak lakukan laporan keuangannya ke rakerda selama dua kali rakerda, pada hal itu adalah parentah sk kwarnas no 222.Sementara itu, ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sulteng, Hidayat Lamakarate, yang juga Sekretaris Daerah Provinsi (sekprov) Sulteng menjelaskan, permasalahan itu sudah claer dan diklarifikasi langsung oleh Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Sulteng, Bahar."Itu sudah terlalu jauh. Pak Udin itu dia memposisikan dirinya sebagai pengurus kwarda atau sebagai wartawan. Padahal kan, persoalan yang dimaksud saat ini tengah dalam proses dan tahapan pemeriksaan,"jelas Sekdaprov itu.Sekdaprov juga mepertanyakan kejelasan bukti mendasar terkait adanya dugaan "uang kakap" miliaran rupiah tersebut."Mana sebenarnya yang dimaksud kasus miliaran, miliaran yang mana? kan sudah ada kegiatan disitu, dan sudah dipertanggungjawabkan. Kalau ada hal yang masih belum claer, coba yang mana?," tanyanya, tegas.Dan apalagi kemarin, sambung dia, persoalan itu sudah diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK). Dan LPK juga sekarang ini sementara dalam proses dan tahapan pemeriksaan."Ini kan sementara proses, kenapa harus di besar-besarkan terus? Saya sudah bilang sama ketua LPK, silahkan dilakukan pemeriksaan pak, dan tidak ada yg ditutup-tutupi disini,"ucap hidayat saat dihubungi Bangkep Pos, Kamis (14/5/2020).Galon Gubernur sulteng ini juga menegaskan, jangan membuat statemen miliran rupiah yang seolah-olah sudah jadi triliunan.
"Nah, datanya mana? Dan tidak mungkin orang seperti kita ini mau berbuat hal hal yang seperti itu. Tidak mungkinlah,"timpalnya.Lebih lanjut dia mengatakan, jangan hanya karena konflik pribadi ketua DKD, lalu dipolitisir. Lagipula, kata dia, konflik itu adalah pertarungan internal sesama pribadi atau person yang dibawa bawa ke persoalan lembaga."Sebagai ketua Kwarda Pramuka Sulteng, saya juga telah melimpahkan seluruh tugas tugas kwarda. Karena selain posisi saya sebagai Sekda dengan tugas yang begitu besar, termasuk posisi di jabatan lainnya secara kelembagaan, maka saya untuk sementara waktu ingin melepaskan diri dari intervensi kelembagaan,"terangnya.Alasan mendasar lainnya Hidayat ingin menyerahkan tugas lembaga pramuka itu karena posisi dirinya saat ini sebagai calon Gubernur Sulteng."Jadi karena saya mau mencalonkan diri sebagai gubernur, maka saya berhak menyerahkan tugas ini kepada pak bahar sebagai ketua Harian,"tukasnya.(ir)

SERAHKAN BLT:

79 KK Miskin di Bolubung Terima Dana BLT

 

 

[caption id="attachment_371" align="alignnone" width="720"] Kepala Desa Bolubung,Kecamatan Bulagi Utara, Jepri Matabal, tengah menyerahkan dana BLT kepada masyarakat penerima di Desa setempat. Penyerahan bantuan tersebut didampingi Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten, Rizal Kaniu. (Foto: for Bangkep Pos)[/caption]

BANGKEP POS, SALAKAN- Sebanyak 79 kepala keluarga (KK) miskin di Desa Bolubung, kecamatan Bulagi Utara, menerima kucuran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Penyerahan itu dilakukan secara simbolis, Rabu (13/5/2020) di Kantor desa Bolubung. Totalnya, Rp47.400.000.

Kegiatan ini juga dihadiri Camat Bulagi Utara, Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Desa Kecamatan Bulagi Utara, Polsek Bulagi dan seluruh Relawan Baret Bolubung dibawah pimpinan Kepala Desa Bolubung, Jepri Matabal.

Kepala Desa Bolubung, Jepri Matabal dalam sambutannya mengharapkan, agar pembelanjaan bantuan tersebut digunakan masyarakat dengan baik ditengah pandemi Covid-19 ini. Untuk itu, Jepri menyarankan agar pemanfaatan dana BLT pada tahap pertama ini bisa dibelanjakan untuk beras dan kebutuhan dasar lainnya.

Tujuannya, kata dia, mengantisipasi apabila masa pandemi Covid-19 ini masih berlanjut, tapi kebutuhan pangan warga sudah aman dan tersedia dirumah.
“Mari Molongoli pamalentah, tingkatkan iman, lakukan PHBS menuju Bolubung Sehat Lahir Batin,” sarannya.

Sementara itu, Camat Bulagi Utara, Edison Moligay mengapresiasi Kades Bolubung. Dikatakannya, Bolubung adalah desa pertama di kecamatan Bulagi Utara yang baru mencairkan BLT DD.
“Apresiasi juga saya ucapkan kepada para Relawan Baret Bolubung yang sangat luar biasa dalam melakukan pencegahan secara masif melalui himbauan baliho. Termasuk penyemprotan disinfektan, membagikan masker, alat cuci tangan sampai membangun 2 unit posko penjagaan Covid-19,” kata Camat.

Selain diapresiasi Camat, Kades Jepri juga kembali mendapat pujian dari tenaga pendamping Kabupaten Bangkep, Rizal Kaniu atas kinerjanya selama ini melawan penyebaran Covid-19 di desa Bolubung.
“Luar biasa Kades Bolubung karena Pemdesnya mampu menyiapkan rumah isolasi atau karantina untuk warga Bolubung yang datang dari daerah zona merah,” puji Rizal.
Usai acara penyerahan BLT DD secara simbolis di kantor desa, pihak pemerintah desa langsung turun lapangan, menyerahkan bantuan kepada penderita penyakit kronis dan KK penerima BLT. (ml)

BAGIKAN SEMBAKO

Wakil Ketua II DPRD Bangkep Bagikan Ratusan Paket Sembako Gratis

[caption id="attachment_49" align="alignleft" width="414"] caption foto[/caption]

BANGKEP POS, SALAKAN- Aksi Sosial Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangkep, Eko Wahyudi, ST, dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, kali ini dianggap layak dan menjadi contoh bagi politisi lainnya di parlemen Bangkep.

Betapa tidak, tanpa rasa gengsi sedikitpun, sebagai orang nomor tiga di parlemen bukit Trikora tersebut, menggelar aksi pendistribusian 150 paket sembako gratis sendiri secara “door to door” ke rumah setiap penerima. Pembagian sembako tersebut dilakukan ke sejumlah warga di desa Lalong, kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Bangkep, pada Sabtu (2/5/2020) kemarin.

Meski demikian, politisi muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tetap tidak mau tinggi hati. Menurutnya, ini sudah seharusnya dilakukan, bagi siapa pun yang merasa mampu untuk berbagi, mengingat masyarakat Bangkep saat ini masih sangat membutuhkan uluran tangan akibat pandemi ini.

“Apalagi, masyarakat kita saat ini tengah fokus menjalankan ibadah puasa, otomatis produktifitas mereka menurun, belum lagi mereka harus diperhadapkan dengan harga sembako di pasaran yang kian melonjak, jadi serba komplitlah penderitaan yang dialami masyarakat kita,” terang Eko.

Lebih lanjut Eko mengungkapkan, aksi ini dilakukannya sendiri itu bukan karena ia tidak mau dibantu pihak lain, tapi dirinya merasa sangat ingin menyaksikan langsung kondisi sosial masyarakat yang terdampak wabah mematikan ini.
“Saya memang sengaja belum melibatkan pihak lain dalam kegiatan sosial kali ini karena saya ingin menjumpai masyarakat secara langsung agar kesan silaturahminya lebih terasa,” imbuh Eko.

Olehnya itu, Eko berharap dengan bantuan ala kadarnya itu, beban ekonomi masyarakat terutama bagi yang kurang mampu, dapat sedikit terbantu.
“Insya Allah saya tidak janji, kedepannya kalau saya masih punya kelebihan saya akan meneruskan kegiatan ke desa lainnya,” tandasnya. (rip)

Sekretaris DPD Partai NasDem Bangkep Hari Purnama saat membagikan paket sembako kepada sejumlah pengurus DPC dan DPAC Partai NasDem Kabupaten Bangkep. (Foto: ist)

NasDem Bangkep Bagikan Paket Sembako Ramadhan

BANGKEP POS, SALAKAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) melaksanakan kegiatan amal bakti ramadhan berbagi paket sembako kepada seluruh pengurus Cabang dan Ranting se- Kabupaten Bangkep.

Kegiatan ini merupakan program rutin tahunan Partai NasDem. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai NasDem Bangkep, Hari Purnama.
“Pemberian sembako sampai kepengurusan di tingkat DPRt dan DPC yang ada di 12 kecamatan di Bangkep,” tuturnya, Senin (4/5/2020).

Menurut Hari, Partai NasDem memberi perhatian khusus pada kadernya dengan membagikan sembako pada giat Amal Bakti Ramadan tahun ini. Dan ini salah satu bentuk perhatian besar dari Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, bagi seluruh kader dan pengurus Partai NasDem.
“Semoga ini bisa meringankan beban seluruh pengurus tingkat DPRt dan DPC selama bulan ramadan, agar bisa lebih fokus dalam menjalankan ibadah di bulan mulia ini,” katanya.

Hari menambahkan, aksi sosial di bulan Ramadan yang dilakukan partai besutan Surya Paloh itu merupakan wujud kontribusi nyata untuk memberi perhatian khusus pada kadernya.
Anggota DPRD Bangkep Rutdiansy Malonta, saat membagikan paket sembako di Kecamatan Bulagi.

Dan sekadar diketahui, Partai NasDem merupakan partai peraih suara tertinggi dan berhasil mendudukkan lima kadernya di DPRD setempat. (ir)

scscscsczsczscxzsxsczs

Bupati Sikapi Usulan JPKP Bangkep Soal Data Tambahan Penerima BLT di Bulagi

TEMUI MASYARAKAT: Plt. Bupati Bangkep Rais D. Adam, saat menyambut kedatangan sejumlah perwakilan masyarakat di desa Lalanday dan Bulagi Dua, kecamatan Bulagi, Kabupaten Bangkep, guna mencari titik temu atas polemik data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kedua desa setempat, Senin (4/5/2020) di Kantor Bupati Bangkep. (Foto: for BANGKEP POS)

BANGKEP POS, SALAKAN- Tidak terkafernya sejumlah calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Lalanday dan desa Bulagi Dua, kecamatan Bulagi, Kabupaten Bangkep, membuat DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Bangkep harus kerja ekstra, turun lapangan mengawal persoalan tersebut.

Dihadapan sejumlah masyarakat, Senin (4/5/2020) siang tadi, Bupati Bangkep Rais D. Adam, langsung menelepon Camat Bulagi, Norma. Bupati juga memerintahkan Camat agar segera berkoordinasi dengan pihak pemdes setempat mengenai polemik usulan data calon penerima BLT di kedua desa tersebut.
“Jadi sebagian masyarakat yang diusulkan sudah masuk di data penerima sesuai laporan Camat Bulagi. Dan untuk yang lainnya yang belum terkafer, silakan mengajukan ke Kadesnya untuk dilanjutkan ke Camat dan ke Bupati,”pinta Bupati.

Bupati juga memastikan, penyaluran dana BLT tidak akan menuai masalah. Sebab untuk menjaga tumpang tindih data, maka data calon penerima BLT akan disesuaikan dengan data penerima BST dari Dinas Sosial.
“Memang selama ini BLT belum tersalurkan, karena masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Temasuk, menunggu penyesuaian data BST terlebih dahulu dari Dinas Sosial,”jelasnya.

Pasca Bupati menyarankan agar data calon penerima BLT diusulkan ke Kepala Desa untuk dilanjutkan ke Camat dan Bupati, JPKP langsung bergerak cepat. Ketua dan anggota JPKP Bangkep ketika itu juga membuat surat resmi serta melampirkan daftar usulan nama-nama calon penerima BLT dilengkapi dengan NIK dan foto copy Kartu Keluarga (KK) untuk disampaikan ke pemdes, ditembuskan melalui Camat Bulagi.

Sebelumnya, menurut masyarakat desa Lalanday, Muhlis dan Mardiana, bahwa di kedua desa tersebut masih terdapat sejumlah calon Kepala Keluarga (KK) yang layak namun tidak terkafer di daftar penerimaan BLT oleh pihak pemerintah desa setempat.

Padahal, lanjut Muhlis, calon penerimanya justru sangat memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima BLT.
” Diantaranya, masyarakat miskin dan berpengahasilan rendah, serta belum pernah menerima kucuran bantuan dari pihak pemerintah. Tapi kemudian tidak dikafer pihak pemdes,”tutur Muhlis.

Sementara itu, dihari yang sama, beberapa perwakilan masyarakat di dua desa tersebut didampingi JPKP Bangkep sempat menemui Kepala Dinas PMD Kabupaten Bangkep, Rahmad Labou, di ruangannya, di kantor Dinas PMD.
Kadis PMD Kabupaten Bangkep, Rahmad Labou, saat menerima kedatangan perwakilan masyarakat desa Lalanday dan Bulagi Dua, kecamatan Bulagi, didampingi pengurus DPD JPKP Bangkep, Senin ( 5/4/2020) di ruangannya, di dinas PMD kabupaten Bangkep.

Namun, dari hasil pertemuan itu sepertinya belum melahirkan kesimpulan atau solusi yang tepat akan persoalan dimaksud. Karena merasa tak puas dengan penjelasan Kadis PMD, sejumlah perwakilan masyarakat tersebut pun langsung menemui Bupati Rais D. Adam, di Kantor Bupati Bangkep. (ir)

dsfdhf

NasDem Bangkep Bagikan APD di 6 Puskesmas

BANGKEP POS, SALAKAN- Setelah membagikan paket sembako ke seluruh pengurus Partai NasDem; baik di tingkat DPRt dan DPC di 12 kecamatan di Bangkep, partai besutan Surya Paloh itu kembali mendistribusikan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan baju pelindung tenaga kesehatan kepada enam Puskesmas di Bangkep.

Ke enam puskesmas itu antara lain; Puskesmas Liang, Puskesmas Tinangkung Utara, Puskesmas Totikum Selatan, Puskesmas Sabang, Puskesmas Lumbi-Lumbia dan Puskesmas Tataba.

Pembagian APD itu dilakukan sejak Kamis (30/4/2020) hingga Senin (4/5/2020) kemarin. Dan diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Bangkep Rusdin Sinaling beserta sejumlah anggota DPRD Bangkep dan pengurus inti DPD Partai NasDem.

Rusdin mengakui, pembagian APD itu merupakan bentuk kepedulian NasDem untuk keselamatan tenaga medis dari ancaman wabah Covid-19.
“Bantuan APD ini juga sebelumnya sudah disalurkan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan,”ujar Rusdin.

Dia menambahkan, hampir setiap waktu tenaga medis maupun pegawai Puskesmas di Bangkep tak pernah melepas maskernya, sehingga kebutuhan masker sangat diperlukan.(ir)

screenshot_20200505_1218478676984106823962906

Sampaka, Desa Pertama di Bangkep Salurkan BLT Dana Desa

BANGKEP POS, SALAKAN- Sebanyak 51 kk miskin di desa Sampaka kecamatan Totikum kemarin (Senin, 4/5/2020) menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa untuk alokasi bulan pertama atau bulan April yang dibayarkan awal Mei 2020 ini.

Menurut Kades Sampaka, Haerani Bukarim, keluarga miskin sasaran BLT dana desa setiap bulannya akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp600.000 perbulan selama 3 bulan penyaluran.

Hadir dalam kegiatan penyerahan BLT Dana Desa ini adalah Camat Totikum, Irwan Mayang, yang juga turut menyerahkan secara langsung ke rumah masyarakat penerima. Selanjutnya penyerahan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD dengan mengantar langsung ke rumah penerima dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan penangan Covid-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan

Penerima BLT Dana Desa adalah murni keluarga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima Bansos PKH dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai dari Kementrian Sosial. Juga bukan untuk mereka yang memiliki berpenghasilan tetap setiap bulan seperti PNS, TN, Polri bahkan Perangkat Desa dan BPD pun tidak masuk dalam kriteria penerima BLT dana desa ini, jelasnya

Ditambahkan Haerani, BLT Dana Desa ini adalah jawaban atas hasil kesepakatan musyawarah desa khusus (Musdes Khusus) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa sebagai bentuk keprihatinan ditengah Pandemi Covid-19. Dimana harga harga bahan pokok yang semakin hari semakin naik, khususnya harga bahan pokok bagi kami, desa yang berada di daerah pegunungan.

Saat melakukan penyerahan langsung BLT dana desa ini, salah seorang KK penerima Husnan Samuna (40 tahun), sambil menetes air mata mengungkapkan rasa syukurnya kepada pemerintah desa Sampaka yang telah memberikan perhatian kepadanya melalui bantuan ini. Husnan Samuna adalah penderita penyakit kronis pada persendian sehingga untuk berdiripun harus menggunakan tongkat penyanggah sehingga sulit baginya untuk bekerja sehari hari mencari nafkah.

Diakhir penjelasannya, Haerani mengharapkan kepada keluarga penerima bantuan dana tunai BLT Dana Desa ini benar-benar dapat dibelanjakan untuk kebutuhan selama masa sulit ini (lk)

aaaaaa

Kesenian Tradisional di Nulion. Mau Dilestarikan atau Dilupakan?

KALAU sekedar melihat judul tulisan di atas tentunya bukanlah bidang ilmu penulis, melainkan cocok ditulis oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya karena lebih condong dengan kompetensinya terhadap kesenian dan budaya Indonesia. Namun, tidak mengapa kalau tulisan ini hanya berangkat dari ide penulis ketika berdomisili di luar daerah.

Di situ penulis melihat bahwa kesenian tradisional sangat diperhatikan dan dilestarikan di daerah-daerah tersebut, meskipun masyarakatnya sudah lebih modern. Bahkan, kesenian tradisional tersebut merambah ke dalam lini-lini kehidupan masyarakatnya, seperti agama, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pariwisata.

Pertanyaan pertama yang muncul dalam benak penulis, mengapa di daerah saya tidak ada hal semacam itu? Padahal di daerah saya juga kaya akan kesenian tradisonalnya.

Masuknya kesenian dari luar negeri tidak mengurangi rasa memiliki mereka terhadap kesenian setempat. Kesenian setempat yang dimaksud, antara lain seni membatik, pertunjukkan musik baik di jalanan maupun dalam pentas, sanggar tari, pencak silat, kerajinan tangan, dan sebagainya. Bahkan, kesenian tradisional menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk lebih mengenal keunikan daerah tersebut. Artinya, penulis mau mengatakan bahwa inilah sebenarnya kekayaan kita dan inilah nilai plus kita sebagai bangsa Indonesia.

Bukanlah Indonesia kalau tidak mempunyai warisan seni dan budaya yang beragam. Setiap daerah pastinya memiliki adat istiadat dan budayanya masing-masing, termasuk masyarakat di daerah ‘Tano Monondok’ Banggai Kepulauan.
Desa Nulion merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

Uniknya, desa tersebut adalah satu dari beberapa desa yang masih memegang adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat hingga saat ini. Sayangnya, adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat yang secara rutin dilakukan tidak diimbangi dengan kesenian yang ada di daerah tersebut.

Secara etimologis, kesenian berasal dari kata seni yang menurut KBBI berarti keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya dan sebagainya. Dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dikatakan bahwa seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Jadi, kesenian menurut William A. Haviland adalah keseluruhan sistem yang dapat melibatkan proses penggunaan dari imajinasi manusia secara kreatif pada kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu.

Menarik untuk dikutip pengertian kesenian dari William A. Haviland bahwa kesenian bukan hanya berbicara mengenai keahlian seseorang tetapi keseluruhan sistem di mana terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara individu dan kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, sebenarnya kesenian merupakan salah satu bagian yang terpenting di dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali kehidupan masyarakat Desa Nulion yang sarat akan keseniannya, khususnya kesenian tradisional yang merupakan warisan dari nenek moyang yang diturunkan kepada anak cucunya.
Kesenian tradisional tersebut sangat beragam mulai dari seni musik, seni tari, seni beladiri maupun kerajinan tangan.

Dalam artikel ini, penulis lebih banyak berfokus soal musik dan tarian karena kedua hal tersebut begitu penting dan khas di mata penulis, bahkan di mata masyarakat Nulion. Kenapa begitu penting dan khas? Begitu penting karena eksistensi atau keberadaan dari musik dan tarian yang ada di Desa Nulion semakin terkikis oleh perkembangan zaman.

Begitu khas karena musik dan tarian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakatnya. Masalahnya adalah bahwa musik tradisional dapat dikatakan masih tenar hingga saat ini. Terbukti dengan adanya penampilan musik tradisional di berbagai acara atau peristiwa di Desa Nulion, seperti perkawinan, keagamaan, penerimaan tamu, dan kematian, bahkan pernah ditampilkan dalam acara atau kegiatan pemerintah daerah.

Namun, tidak berarti dengan musik-musik lainnya, seperti batong, bakanjar, suling, tilalu, ngolingoling, dan seni suara, misalnya baode, paupe, batolunikon, dan sebagainya yang mungkin hari ini sebagian Pau Nulion (Orang Nulion) masih bisa melakukannya, tetapi dimungkinkan musik dan seni suara tersebut ke depannya tidak tahu lagi digunakan atau dilakukan oleh generasi berikutnya.

Hal ini disebabkan karena pada dasarnya penggunaan musik tradisional dan seni suara seperti itu tidak bersifat kontinu (terus-menerus) dan futuristis (terarah). Artinya, orang hanya tahu menggunakan alat musik hari ini tetapi tidak berpikir siapa, bagaimana, dan kemana musik itu akan digunakan ke depannya. Tegasnya, musik-musik tradisional dan seni suara seperti itu hanya tahu digunakan tetapi tidak diajarkan kepada anak cucunya. Yang menjadi pertanyaan apakah anak cucunya dapat menerima dan suka belajar musik tradisional dan seni suara yang diwariskan kepadanya, mengingat perkembangan teknologi modern yang begitu cepat dan lebih mudah diterima oleh kaum milenial.
Selain musik dan seni suara, tarian tradisional, seperti: balatindak, osulen, kontau, ridan, dan sebagainya cenderung dilupakan oleh masyarakat.

Terbukti saat ini hanya tarian balatindak dan osulen yang masih ditampilkan dalam kegiatan keagamaan dan penerimaan tamu, meskipun tidak sesering dan tidak selalu ditampilkan dalam acara-acara tersebut.

Terkait tarian lainnya, apakah Pau Nulion dam toiyo na bakontau tukon baridan? Apakah tarian tersebut masih diketahui oleh generasi yang lahir tahun sembilan puluhan ke atas? Siapa yang masih mengetahui dan melakukan tarian tersebut? Jika ada yang tahu, maka penulis yakin secara jumlah tidak banyak orang yang mengetahui dan bisa melakukannya.
Hal tersebut dikarenakan pertunjukan tari-tarian tersebut bersifat ‘tiba masa tiba akal’. Artinya, tarian tersebut dilatih atau diekspresikan ketika mau ditampilkan dalam suatu kegiatan.

Selain itu, musik dan tarian tradisional tersebut belum dioptimalkan pada jenjang pendidikan formal. Padahal, seharusnya hal ini menjadi kewajiban guru untuk mengenalkan dan mengajari
kepada para siswanya melalui muatan lokal atau ekstra kurikuler.

Kembali lagi kepada siswanya apakah musik dan tarian tersebut dapat diterima dan mampu ditampilkan oleh siswanya, mengingat banyaknya musik dan tarian modern yang telah masuk dan terkesan luwes untuk dipraktekkan saat ini.
Persoalan itulah yang perlu dicarikan solusinya agar keberadaan dari musik dan tarian tradisional tetap lestari di masa yang akan datang.

Solusi yang ingin ditawarkan salah satunya ialah pentingnya suatu komunitas/sanggar seni. Mungkin langkah ini bukan langkah yang bersifat memecahkan persoalan bagi para pembaca sekalian karena masih banyak lagi solusi lainnya, tetapi inilah salah satu cara menurut penulis untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian tradisional di Desa Nulion. Mengapa dikatakan salah satu solusi?
Sebelum ke sana, sebenarnya suatu sanggar seni bukan lagi hal yang jarang diperbincangkan di kalangan komunitas masyarakat suatu daerah.

Banyak daerah di Indonesia yang telah mengembangkan kesenian tradisionalnya melalui sanggar seni karena terinspirasi akan warisan kebudayaan nenek moyangnya. Contohnya, Sanggar Seni Notoyudan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan sanggar seni ini ialah untuk memberi kesempatan kepada generasi muda untuk dapat meyalurkan bakat seni terutama dalam bidang musik.

Uniknya proses kursusnya tanpa dipungut biaya. Menurut Harian Sulteng Raya tanggal 21 April 2017, di Provinsi Sulawesi Tengah sudah terdapat kurang lebih 208 sanggar seni berdasarkan data UPTD Taman Budaya Sulawesi Tengah yang tersebar di 7 kabupaten/kota, di antaranya Palu, Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Toli-Toli, Buol, dan Banggai. Khusus di Kabupaten Banggai, misalnya ada Sanggar Seni Langkatano, Sanggar Tari Maleo, Komunitas Seni Rompong, dan lain sebagainya.

Apa yang dimaksud dengan komunitas/sanggar seni? Komunitas dalam konteks ini diartikan sebagai kelompok atau perkumpulan orang dalam masyarakat yang berfokus untuk mempelajari, mengembangkan, dan mempertahankan kesenian tradisional. Sementara, sanggar seni yang dimaksudkan dalam konteks tulisan ini adalah suatu wadah atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas tadi untuk berkegiatan seni seperti musik tradisional, seni suara, tarian tradisional, dan termasuk pula kerajinan tangan.

Kegiatan yang ada dalam sebuah sanggar seni berupa kegiatan pembelajaran tentang seni, yang meliputi proses dari pembelajaran, pembinaan (regenerasi), penciptaan hingga pertunjukan dan semua proses sebagian besar dilakukan di dalam sanggar. Sanggar seni ini termasuk ke dalam jenis pendidikan nonformal.
Berdasarkan konteks di atas, maka dalam suatu masyarakat diperlukan adanya suatu wadah selain dalam pendidikan formal yang berfokus pada cara bagaimana kesenian tradisional tersebut diwariskan dan diajarkan secara teratur.

Selain itu, wadah tersebut diharapkan dapat menjadi perkumpulan orang untuk menggali, berkreasi maupun untuk mentransfer kesenian yang ada di desa tersebut. Komunitas/sanggar seni tersebut tentunya penting apalagi dibentuk oleh masyarakat Desa Nulion yang masih memegang tradisi dan adat-istiadat leluhurnya. Mengapa demikian?

Pertama, secara filosofis, sanggar seni dan kesenian tradisionalnya bukan hanya merupakan suatu wadah perkumpulan orang untuk melestarikan budayanya, melainkan lebih jauh sebagai suatu simbol kebhinekaan atau keberagaman budaya yang menggambarkan nilai-nilai hidup masyarakat suatu daerah yang telah diwarisi secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut, di antaranya nilai spiritual, nilai pomenggonan (persatuan), nilai montolutusan (persaudaraan), nilai adat-istiadat, nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai estetis.

Kedua, dalam konstitusi kita, sebenarnya hal tersebut telah dijamin khususnya Pasal 32 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pernyataan tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa salah satu objek pemajuan kebudayaan adalah seni. Artinya, masyarakat diberi kebebasan untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaannya, termasuk kesenian tradisional.

Ketiga, secara sosiologis, masuknya kesenian dari luar menyebabkan kesenian tradisional kita kurang eksis di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan kesenian dari luar lebih mudah diterima dalam era modern ini karena terkesan fleksibel (luwes) dan mudah untuk dilatih. Selain itu, masyarakat Desa Nulion tentunya belum mempunyai wadah yang tetap untuk mengidentifikasi, mentransfer, dan mengembangkan kesenian tradisionalnya.

Saat ini, latihan-latihan musik atau tarian tradisional hanya dilakukan di beberapa tempat, misalnya rumah warga, aula, pendopo, halaman, dan sebagainya. Itu pun baru dilakukan ketika ada kegiatan keagamaan, perkawinan, penerimaan tamu, acara pemerintahan, dan kegiatan lainnya. Padahal, melalui sanggar tersebut, masyarakat dapat menggali kesenian yang belum diketahui dan mengembangkan kesenian yang telah diketahui.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, lalu apa seharusnya langkah-langkah dasar yang perlu direkomendasi untuk mewujudkan komunitas/sanggar seni tersebut? Pertama, sebelum terbentuk sanggar seni lebih jauh, perlu adanya perkumpulan atau komunitas kecil-kecilan yang bergerak di bidang musik dan tarian tradisional. Misalnya, saat ini telah ada kelompok Musik Tradisional Pomenggonan dan Musik Tradisional Montolutusan, namun belumlah cukup apabila tidak diajarkan secara teratur. Selain itu, musik-musik tradisional lainnya perlu dikembangkan. Begitu pun dengan komunitas tariannya perlu dibentuk.

Dalam komunitas tersebut, kaum muda dan para pelajar harus mengambil bagian dan lebih berperan aktif dalam mengembangkan musik dan tarian tradisional. Kedua, diperlukan semacam perangkat atau peraturan desa untuk mengakomodir hak dan kewajiban komunitas/sanggar seni serta objek kesenian tradisional yang perlu dikembangkan. Peraturan desa tersebut bertujuan untuk mengembangkan, memperkaya, dan melestarikan warisan kesenian tradisional yang ada di Desa Nulion. Ketiga, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai termasuk instruktur atau pelatih yang berkompeten atau spesial di bidangnya. Pertanyaannya apakah ada orang yang secara rela dan mampu melatih komunitas musik dan tarian tradisional? Keempat, perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok musik/tarian tradisional yang ada dengan dinas pendidikan dan kebudayaan daerah untuk menindaklajuti persoalan yang ada.

Tentunya beberapa langkah dasar tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan di Desa Nulion, mengingat Orang Nulion lebih mempunyai kesibukan masing-masing, seperti kegiatan keagamaan, batani (bertani), bakombung (berkebun), mompiara (ternak), moguru (mengajar), kegiatan doi sikola (sekolah), kuliah, dan sebagainya. Tetapi soal kesibukan atau bahkan materil bukanlah alasan yang fundamental (mendasar) untuk tidak mengajarkan musik atau tarian kepada anak mudanya. Namun, hal yang terpenting dari semua ini adalah nilai persatuannya dan rasa memiliki.

Banyak hal yang harus dikorbankan mulai dari waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan musik dan tarian tradisional.

Dengan demikian, hal yang perlu diingat: pertama, bahwa mungkin masyarakat atau kaum muda masih terkesan pesimis atau tidak ada waktu atau bahkan tidak ada balasannya akan hal-hal seperti ini, tetapi siapa lagi yang akan mewarisi kesenian tradisional kalau bukan kita. Kedua, perkembangan zaman tidak mengharuskan kita untuk mengubah semua apa yang kita miliki, melainkan mengajarkan kita untuk belajar mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk keseniannya. Keberadaan musik dan tarian tradisional yang ada di Nulion merupakan salah satu persoalan masyarakat karena saat ini mungkin hal ini sepele, tetapi sebenarnya perlu masyarakat atau kaum muda melihat ke depan apakah kesenian yang kita agung-agungkan selama ini bertahan hingga anak cucu kita? Apakah musik dan tarian tradisional dapat bertahan hingga dua puluh tahun ke depan? Kiranya hal ini perlu direfleksikan bersama oleh kita semua.

Tulisan ini bukan hanya sekedar dibaca, melainkan dapat dikritisi dan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan ide-ide lain oleh masyarakat dan kaum muda. Tulisan ini sekali lagi bukan bersifat kritik, tetapi sebagai salah satu sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dan generasi muda untuk berbuat hal-hal besar, terutama untuk lebih memperhatikan lagi kesenian tradisional kita ke depan.

*Penulis adalah Alumni Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado dan sekaligus Alumni Magister Hukum Litigasi UGM.

Screenshot_20200603_114410

Jubir Covid-19 Bangkep Nyatakan Data 2 Orang Warga Bangkep Positif Corona Keliru

[caption id="attachment_1050" align="alignnone" width="720"] Foto: Arabia Thamrin. (Dok.Bangkeppos.com)[/caption]BANGKEP POS, SALAKAN- Kabar soal dua warga Bangkep yang terkonfirmasi positif corona (covid-19) berdasar dari hasil uji sampel swab Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu (6/5/2020), dinilai masih keliru oleh Jubir Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bangkep, Arabia Thamrin.

Menurut Arabia, kekeliruan soal data yang diberitakan oleh sejumlah media online akan diluruskan pada Kamis (7/5/2020) siang besok .
“Itu masih terjadi kekeliruan. Dan kami sudah sepakat akan diluruskan pada besok hari,”katanya, kepada Bangkep Pos, Rabu (6/5/2020) tadi malam.

Arabia menegaskan, belum akan memberi pernyataan resmi di media terkait dua warga Bangkep yang dinyatakan telah terkonfirmasi positif covid-19 tersebut.
“Dan kami tidak ada hubungannya dengan pemberitaan media di online itu. Karena informasinya belum jelas dan datanya juga darimana. Jadi, sekali lagi, kami akan memberi pernyatan sesuai hasil konfirmasi resmi dari unit Labkesda Pemrov Sulteng,”ujarnya.

Diketahui, dalam pemberitaan di salah satu media online, disebutkan bahwa dari 14 uji sampel swab dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, terkonfirmasi dua sampel swab warga Banggai Kepulauan telah dinyatakan positif corona. Seperti diungkapkan langsung Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Provinsi Sulteng Jumriani Yunus. Sebagaimana diberitakan Kabar Luwuk.com
“Benar tadi telah keluar hasil uji sampel swab dari Labkesda Pemrov Sulteng, dari 14 sampel swab itu terkonfirmasi positif corona ada enam sampel. Dua dari Kabupaten Bangkep dan empat dari Toli-Toli sisanya negatif,” terang Jumriani Yunus

Informasi lainnya, dua sampel uji swab terkonfirmasi positif dari Bangkep tersebut, hasilnya baru akan di masukkan dalam update pusdatina nasional pada Kamis (7/5/2020). Pasalnya, hasil uji swab enam terkonfirmasi positif itu baru keluar pada sekira pukul 17.00 Wita sehingga laporannya baru akan dimasukan pada besok hari.
“Iya hasilnya baru keluar sore tadi, nanti hasilnya akan dilaporkan ke data pusdatina covid-19 Kemenkes RI besok. Kami pastikan bahwa dua terkonfirmasi positif itu dari Bangkep,” tambahnya.

Sementara itu, berdasar hasil uji sampel swab Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu (6/5/2020), memang terkonfirmasi enam orang. Dua diantaranya dari Bangkep. Hanya saja, data hasil uji swab Faskes RSUD Trikora Salakan antara nomor urut 4 dan 5 adalah nama yang sama. Sehingga bisa jadi yang terkonfirmasi positif di Bangkep hanya ada satu orang. (ir)

aaaaa

2 ODP, 6 OTG, 1 OTG Positif Covid-19 di Bangkep dan 2.185 Usai Karantina

BANGKEP POS, SALAKAN- Wabah virus Corona (Covid-19) kini sudah masuk di Banggai Kepulauan (Bangkep). Dengan demikian, Pemda setempat harus sigap menyikapi hal ini. Selain itu, masyarakat juga diminta agar tetap mematuhi anjuran pemerintah, menerapkan prinsip Physical dan Sosial Distancing.

Jubir Covid-19 Kabupaten Bangkep, Arabia Tamrin, saat dihubungi Bangkep Pos menerangkan, adanya tambahan kasus baru di Bangkep berdasar data update surveilans ketat Covid-19 Kabupaten Bangkep per 7 Mei 2020 Pukul 14.00 Wita.

Dari data tersebut disebutkan, sebanyak 2 Orang Dalam Pengawasan (ODP), 2.185 orang pelaku perjalanan selesai masa karantina. Kemudian 6 Orang Tanpa Gejala (OTG) dan 1 OTG terkonfirmasi Positif Covid-19 sehingga jumlah OTG di Kabupaten Bangkep saat ini menjadi 7 orang.

Arabia enggan memberi komentar lebih akan hal itu ketika dimintai penjelasan.
“Untuk pernyataan resmi akan dirilis langsung oleh Kominfo,”singkat Arabia, Kamis (7/5/2020) malam ini.

Intinya, Pemda Bangkep mengimbau seluruh masyarakat mematuhi anjuran pemerintah dan menerapkan prinsip Physical dan Sosial Distancing dengan beberapa langkah-langkah.

Diantaranya; tetap tinggal di rumah jika tidak berkepentingan, menghindari berkumpul dengan orang banyak, menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak dengan orang sekitar minimal 1 meter, mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah beraktivitas, dan berperilaku hidup bersih dan sehat.

Dan yang terpenting lagi adalah, masyarakat diminta agar lebih berhati-hati, tidak panik serta selalu mematuhi anjuran pemerintah dalam mengantisipasi resiko penularan pandemi virus mematikan itu di wilayah Kabupaten Bangkep. (ir)

aaaa

DPD Nasdem Bangkep Bagikan 2.000 Masker Gratis ke Masyarakat

BANGKEP POS, SALAKAN- Setelah sukses membagikan sembako gratis di bulan penuh berkah ini ke sejumlah pengurus partai di tingkat DPC dan PAC, jajaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) kembali menggelar pembagian 2.000 masker gratis di sejumlah titik di Kota Salakan, Sabtu (9/5/2020). Kegiatan sore hari tadi itu digelar serentak Partai Nasdem se-Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Anggota DPRD Bangkep asal Partai NasDem Bangkep, Rutdiansi Malonta, ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembagian masker tersebut.

Di Kabupaten Bangkep sendiri, kegiatan ini difokuskan di empat titik yakni, di depan Sekretariat Partai Nasdem Bangkep di Jalan Kri Imam Bonjol, Pasar Sentral Kota Salakan, Depan SDN Pembina, dan area Tugu Desa Bongganan.

Ketua DPRD Kabupaten Bangkep, Rusdin Sinaling yang tetap konsisten mengikuti setiap kegiatan partainya itu menjelaskan, aksi sosial seperti ini sangat penting bagi masyarakat, mengingat Bangkep saat ini tengah dalam situasi mencekam, akibat terkonfirmasinya satu orang warga Bangkep positif virus Corona (Covid-19).
“Sehingga melalui kegiatan kecil seperti ini, kita dari partai Nasdem akan terus mengedukasi masyarakat agar tetap aktif melindungi diri dari ancaman membahayakan pandemi Covid-19 ini,” terang Rusdin kepada Bangkep Pos.

Wakil Rakyat dua periode ini menyampaikan, selain membagikan masker, beberapa minggu ke depan, Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai NasDem berencana akan mendistribusikan alat tes cepat (Rapid Test) ke seluruh DPD hingga ke tingkat DPC untuk digunakan dalam menjalankan aktifitas keseharian pengurus.
“Ada sekitar 70.000 lebih masker yang didistribusikan ke masyarakat dari DPW hingga ke DPC,”terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Nasdem Bangkep, Hari Purnama menambahkan, kegiatan itu merupakan bentuk komitmen serius partainya dalam melawan persebaran Covid-19 terutama di Kabupaten Bangkep.
“Olehnya itu, saya berharap pembagian masker bisa bermanfaat buat masyarakat dalam situasi darurat wabah covid-19 saat ini,” harap politisi muda yang juga Ketua Tim pelaksana aksi sosial tersebut. (rip)

img-20200509-wa00688424989795556576409

Pemdes Bolonan Salurkan BLT DD Untuk 38 Keluarga Miskin

BANGKEP POS, SALAKAN- Pemerintah Desa Bolonan Kecamatan Totikum, hari ini (9/5/20) menyalurkan secara langsung Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa kepada 38 Kepala Keluarga (KK) miskin.

Penyerahan BLT dana desa ini dilakukan secara simbolis oleh Camat Totikum Irwan Mayang, SH, di Balai Desa Bolonan, dan selanjutnya BLT Dana Desa ini diserahkan oleh Kepala Desa dan BPD juga didampingi Relawan Desa dengan mendatangi langsung ke rumah keluarga penerima.

Dalam arahannya Camat Totikum berharap kepada keluarga yang hari ini menerima BLT Dana Desa, kiranya dapat memanfaatkan bantuan ini sebaik baiknya dan lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pangan atau kebutuhan utama selama masa sulit ini.

“Karena selama ada Pandemi Covid-19 atau dikenal dengan virus corona, beberapa harga bahan pokok khususnya harga di wilayah kecamatan Totikum dari hari ke hari terus merangkak naik,” ujarnya.

Hal itu, lanjut Camat, diperparah lagi dengan adanya 1 orang yang berasal dari desa tetangga yang dinyatakan Positif terinveksi Virus Corona.

“Kondisi ini tentu sangat membuat kita prihatin, dimana gerak masyarakat saat ini dibatasi dan yentu hal ini sangat dirasakan berat oleh keluarga miskin yang penghasilannya tidak tetap,”terangnya.

Beruntung dana desa, kata Camat Totikum, tahun ini bisa digunakan sebagai bantuan langsung tunai, berupa uang tunai sebesar Rp.600.000/kk/bulan selama 3 bulan kedepan.

“Dan ke 38 KK yang menerima bantuan ini, tentulah telah berdasarkan hasil pendataan dan telah dimusyawarahkan bersama,”ungkapnya.

Ditambahkan Irwan Mayang, disamping kepada masyarakat miskin. BLT dana desa ini juga diperuntukkan kepada masyarakat di desa yang kehilangan pekerjaan dan masyarakat yang menderita penyakit kronis. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah yang benar benar berpihak kepada masyarakat.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Bolonan Afandi Arsyad Kay, S.IP. mengatakan, 38 KK penerima BLT Dana Desa ini adalah hasil dari pendataan, verifikasi dan validasi data yang cermat dan cukup memakan waktu.

Karena kita juga sebagai Pemerintah Desa, lanjut Afandy harus bisa memastikan tidak adanya tumpang tindih data penerima bantuan antara BLT Dana Desa dengan Bantuan Sosial Tunai atau BST dan program program lain dari kementrian Sosial.

Disamping keluarga penerima BST, juga penerima PKH dan penerima Bansos Pangan atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan keluarg yang terdapat dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) otomatis tidak dimasuk dalam kriteria penerim BLT dana desa, maka harus dikeluarkan.

“Sehingga melalui proses itu kita dapatlah angka 38 keluarga penerima BLT Dana Desa ini yang ditetapkan melalui Musdes Khusus dan tertuang dalam Peraturan Kepala Desa (perkades). Disinilah kita sebagai Pemerintah Desa harus benar benar cermat dalam mengawinkan data,” tutup Afandy. (lk)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!